Hukum dan Kebenaran

Screen Shot 2017-08-16 at 12.12.33Begitu banyak aliran dalam pemikiran hukum tetapi hanya sedikit yang dipakai, karena kalau semuanya diterapkan maka bukan ketertiban yang diperoleh tetapi kisruh bukan kepalang. Persoalannya, ketika sedikit pemikiran itu diterapkan, mereka juga membawa keyakinannya sendiri yang dianggap benar, paling tidak ketika kebenaran itu dipertahankan dalam metodologi yang sudah diperjuangkan demikian lama. Metodologi seperti kaca mata, membantu kita untuk melihat sesuatu lebih jelas, tetapi dia bukan mata itu sendiri. Seberapa jauh klaim kebenaran disampaikan orang dapat diperiksa dari kedalaman klaimnya, mulai dari sekedar perspektif, teori, paradigma bahkan cenderung menjadi ideologi. Metodologi yang dipakai dalam ilmu hukum pun seperti itu. Apa yang disebut penelitian normatif memiliki taraf kebenaran yang menurut pendekatan-pendekatan normatif memiliki taraf kebenaran. Makin jelas rumusannya dalam undang-undang, makin sedikit menggunakan interpretasi atau konstruksi maka makin besar klaim kebenarannya.

Masalahnya dalam metodologi demikian itu, kebenaran seringkali nyangkut dengan ideologi karena dia mengangkut banyak bagasi kepentingan di baliknya. Pertarungan untuk menyatakan sesuatu benar, dengan demikian, bukan lagi tergantung semata-mata pada metodologi tetapi sejauh mana banyak hasrat sayap-sayap kepentingan bergelora menunggangi metodologi empuk itu. Dalam banyak kritik metodologi, kaum critical legal studies misalnya, memperlihatkan dengan telanjang tipisnya perbedaan antara metodologi yang diklaim obyektif dan ilmiah dengan kepentingan mengisi pundi-pundi atau membenarkan hubungan kekuasaan yang timpang untuk menjamin aliran sumber daya tertentu. Misalnya, larangan terhadap agama-agama lokal atau mengkerdilkan mereka sekedar tari-tarian dan ritual atraktif untuk pariwisata, merupakan bagian dari strategi memberikan tempat utama terhadap agama-agama dominan, lebih khusus lagi para klerus atau ulamanya agar tetap menjadi sanjungan atau panutan khalayak mayoritas. Menjadi tunggal, dalam hal ini, adalah upaya memagari sumber daya agar tidak merembes kemana-mana, hanya satu tujuan atau ada toleransi oligarki, tetapi hanya satu yang dominan. Dalam analisis ekonomi yang simpel, distribusi kekuasaan yang setara di antara pemimpin yang plural akan memangkas jatah sumber daya sudah renyah dikunyah dari waktu ke waktu. Siapa yang rela melepaskan begitu saja prestise produktif dari mana uang, kehormatan, sembah, sanjungan dan pujian diperoleh? Terlalu nikmat untuk dilepas dan terlalu sayang untuk dibagi. Metodologi akhirnya mengalah pada rakus, sesuatu yang seharusnya sejak dini dipahami ketika orang bicara tentang kebenaran.

Kalau suatu metodologi kebenaran sudah meyakini betul kebenarannya sendiri dan menyingkirkan yang lain, maka dia tidak hanya mengklaim dirinya menjadi “mata” tetapi juga segera bisa diduga ada banyak urusan ekonomi politik yang dipertahankan untuk kebenaran itu. Dalam arti ini, pemikir dan praktisi hukum yang gigih membangun empire metodologi kebenaran hukum untuk menyatakan diri paling benar harus diselidiki betul, siapa dan apa yang dia pertahankan begitu rupa dan benefit apa yang membuat dia harus tikam kepala menyongsong berondongan pertanyaan kecurigaan imiah dari berbagai disiplin lain.

Belum lagi, jika metodologi itu benar-benar diuji secara ilmiah, antara apa yang nyata dan apa yang dibayang-bayangkan. Hukum cenderung menggunakan yang terakhir karena pendekatannya berhenti pada norma. Para pemikir ilmu sosial memang merasa linglung dengan pendekatan ini, karena bagaimana mungkin kasus-kasus nyata harus diperiksa oleh norma-norma yang lahir dari kerja membayang-bayangkan dan dipenuhi aroma politik legislasi. Kebenaran menurut antropologi atau sosiologi adalah apa yang hadir dalam relasi yang nyata, sementara menurut hukum, kebenaran adalah sejauh mana suatu pendapat, analisis dan putusan mendekati norma-norma hukum. Tidak perduli fakta bahwa pencuian kasar yang belingsatan melihat kemewahan di menara kaca, terjadi karena ketimpangan sosial yang lebar dan dalam. Kebenaran hukum memang proses penggandaan ulang dunia empirik menjadi norma sehingga jangan pernah berharap menyentuh atau menjawab langsung logika-logika yang lahir dari hubungan-hubungan nyata. Cukup pasal, maka tuntas lah semuanya.

Tetapi itulah hukum, juga tidak lepas dari kesalahan para pemikir ilmu sosial, yang memang pada suatu waktu memberi ruang seperti itu bagi ilmu hukum. Hingga sekarang pun, para pemikir sosiologi jarang menginjakan kaki analisisnya ke halaman depan ilmu hukum, enggan untuk mengetuk pintu, barangkali karena tuan rumahnya yang tertutup dan nyaman dengan menutup diri. Sepanjang hukum adalah penjara bagi dirinya sendiri, selama itu juga hukum hanya menjadi kebenaran untuk dirinya sendiri dan kelompok yang mendapat keuntungan dari kebenaran tertutup itu. Perlu ada pemikiran untuk membuka ketertutupan itu dan segala proses yang mendukungnya sehingga hukum juga terbuka dengan kebenaran dari hubungan-hubungan nyata, kasuistik dan lebih dekat ke kenyataan daripada terbang menjauhi bumi.

Cibodas, Puncak, 23 April 2008

1421 Saat China Menemukan Dunia

Screen Shot 2017-08-16 at 12.07.53Buku ditulis oleh Gavin Menzies, seorang bekas perwira angkatan laut Inggris yang memiliki rasa ingin tau sangat besar terhadap sejarah penemuan dunia. Salah satu yang dia kemukakan dalam buku ini adalah bahwa bukan Columbus yang menemukan Amerika tapi bangsa China di bawah dinasti Ming, tepatnya di bawah kekuasaan Kaisar Zhu Di.

Bagi saya Menzies dalam arti Orwell telah merajut kebenaran sejarah yang berusaha menggulingkan para pemenang dari panggung sejarah yang mapan. Hal serupa pernah dikerjakan oleh banyak sejarahwan, seperti Sartono di Indonesia yang berusaha menggali sejarah komunitas, jauh dari gemerlap sejarah elit yang biasa ditulis oleh sejarah mainstream.

Salah satu potongan isi buku ini menulis bahwa Zhu Di adalah putra keempat Zhu Yuanzhang yang tumbuh menjadi kaisar Ming pertama, meskipun berasal dari keluarga rendahan dengan ayah seorang buruh bayaran di kawasan termiskin China. Dialah orang pertama yang mulai membangun imperium Ming untuk menghadang gelombang kekuasaan mongol atas China. Setelah merebut Nanjing (1356) dan menekuk Beijing (1368), Zhu Yuanzhang mendeklarasikan lahirnya dinasti baru, Ming, dan menyatakan diri sebagai Kaisar pertama dengan mengambil alih gelar dinasti Hong Wu. Adapun Zhud Di lahir tahun 1360 dan kemudian menjadi salah satu komandan lapangan ayahnya untuk menentang kekuaasaan Mongol yang masih menguasai pegunungan Yunnan di barat daya yang membatasi Tibet dan Laos modern.

Ayah Zhu Di, kaisar Hong Wu, yang makin renta dan paranoid menyingkirkan para pejabat militernya secara sistematis, membersihkan siapa saja yang mungkin memberikan ancaman terkecil sekalipun. Banyak perwira senior yang memilih bunuh diri daripada harus membawa kehinaan dan menanggung malu terhadap keluarga dan leluhur mereka dengan cara dibubarkan atau dieksekusi. Hong Wu kemudian memilih cucunya Zhu Yunwen, keponakan Zhu Di, untuk menggantikannya. Dia tidak percaya pada Zhu Di karena menyangka bahwa dia orang Mongol.

Zhu Yunwen meneruskan upaya kakeknya menyingkirkan para ”ancaman” termasuk Zhu Di. Namun selalu gagal. Zhu Di dibantu para kasim (orang-orang yang kemaluannya dipotong) justru memukul balik dan berhasil merebut Beijing, seterusnya ibu kota Nanjing. Zhu Di kemudian naik tahta dan memproklamirkan dirinya sebagai kaisar dengan gelar dinasti Yong Le. Kaum Kasim kemudian mendapat kedudukan politik yang lebih strategis daripada orang Mandarin, yang semasa Yunwen diberi tempat lebih baik daripada kasim. Salah satu kasim ternama adalah Kasim Agung Cheng Ho yang mendapat julukan San Bao atau ”Tiga Harta Karun” merujuk pada tiga raisons d’etre bagi kaum Budha: Budha, doktrin dan meditasi. Sebagai seorang kasim, Cheng Ho menyimpan penisnya yang keras di dalam kuil.

Zhu Di kemudian meninggalkan Nanjing dan membangun kota baru Beijing dengan menghabiskan separuh kayu keras dengan menggunduli ratusan ribu hektar Annam dan Vietnam sehingga memicu pemberontakan pertama atas penguasa China. Pembangunan juga mengerahkan 300.000 pekerja untuk memperbaiki dan memperlebar kanal utama. Pembangunan yang menyedot banyak energi dan menghabiskan stok makanan menggoyahkan politik dalam negeri Zhu Di terutama kaum mandarin yang sejak awal kekuasaan Zhu Di tersingkir oleh kaum Kasim. Namun dengan tipu muslihat, kota terlarang Beijing akhirnya selesai. Pada tahun baru china, 2 Februari 1421 ibukota baru ini pun diresmikan dengan dihadiri oleh utusan berbagai negara dari hampir seluruh pelosok dunia. Satu hal yang penting adalah Zhu Di menggunakan kekuatan diplomasi kaum Kasim untuk menundukan negara-negara tersebut dan menempatkan mereka dalam kontrol upeti China.

Pada tanggal 3 Maret 1421 para utusan dari berbagai negara dilepaskan dengan upacara resmi. Dari Tangu di Laut Kuning mereka disambut oleh lebih dari 100 armada kapal besar yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Kapal-kapal tersebut dilengkapi dengan berbagai peralatan tempur canggih, termasuk meriam dan juga berbagai stok makanan, tumbuhan, jenis-jenis obat. Cheng Ho sendiri memimpin rombongan penghantar ini.

Salah satu cerita yang menarik juga adalah kapal ini juga membawa selir yang direkrut dari berbagai rumah bordil terapung di Kanton. Perempuan-perempuan itu berasal dari etnik Tanka, keturunan orang-orang yang bermigrasi dari pedalaman terpencil ke wilayah pantai China untuk bergabung dalam penangkapan mutiara. Selir tidak dianggap sebagai profesi hina. Sebaliknya, mereka dianggap bagian masyarakat yang sudah lama ada, resmi dan penting. Malahan, seks dipandang sebagai perilaku suci. R.H. van Gulik dalam bukunya Sexual Life in Ancient China (Leiden, 1961), menulis:

Dari sepuluh ribu yang diciptakan surga, laki-laki adalah yang paling mulia. Dari semua yang membuat laki-laki sejahtera, tidak ada yang sebanding dengan hubungan sexual. Ini mengikuti jejak surga. …….semua laki-laki bebas memilih selir, derajat dan kekayaan tidak akan berarti dalam pemilihan karena satu-satunya standar adalah kecantikan fisik.

Menurut Menzies, banyak duta besar diberi pelayanan sexual yang memuaskan sehingga undangan ke Beijing diterima dengan serta merta. Disana mereka diberi berbagai produk bantuan sexual termasuk obat pembangkit gairah. Zat pembangkit gairah yang paling terkenal adalah sepasang cicak merah yang ditangkap ketika sedang bersenggama dan dimasukan ke dalam kendi minuman. Anggur itu disimpan selama satu tahun sebelum kemudian dijual. Zat lainnya adalah alat kelamin binatang kotor, berang-berang dengan obat untuk melumuri penis. Sementara ”bagian kepala ayam” sangatlah terkenal. Nama itu diambil dari cerita Shu, nama orang yang meminum obat mujarab itu, ketika ia berumur 70thun. Istrinya sangat kelelahan dengan kejantanan barunya sampai-sampai dia tidak bisa duduk ataupun berbaring dan bersikeras agar suaminya membuang ramuan itu. Sang ayam jantan lalu memakannya, kemudian menaiki sang betina dan melanjutkan persenggamaan beberapa hari tanpa henti, mematuki kepala sang betina hingga benar-benar botak.

Bagi saya cerita ini adalah bagian yang paling lucu dalam buku ini dan sekaligus menunjukan peradaban China yang luar biasa. Mereka mengalami kemajuan dari ilmu pengetahuan sampai urusan syahwat. Bahwa dulu sex adalah proses terbuka yang tidak menjadi alasan bagi kelompok tertentu untuk menghina atau menghukum perilaku sex orang lain. Tapi sekarang di banyak tempat di Indonesia, entah mengalami dekadensi atau tata nilai yang buruk, sex menjadi alasan untuk menghukum dan menghabisi orang lain.

Jakarta, 21 Juli 2008

Banality of Evil

Kompas 23 April 2008 (hal. 2), memberitakan mengenai kerisauan purnawirawan AD atas makin kencangnya upaya KOMNASHAM untuk memanggil sejumlah prajurit dan purnawirawan terkait beberapa kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Menurut salah seorang purnawirawan, upaya KOMNASHAM tersebut justru melanggar HAM orang lain karena aturan HAM, antara lain UU No 39/1999 tentang HAM dan UU No 26/2000 tentang Komnasham, bersifat multitafsir, karena itu berpotensi melanggar HAM orang. Selanjutnya, kata purnawirawan tersebut, “dahulu aparat keamanan menjalankan tugas sesuai hukum positif yang berlaku saat itu. Mereka dibekali surat perintah yang didasari kebijakan negara. Tidak ada sama sekali tindakan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat, seperti genosida atau kejahatan kemanusiaan”. Artinya, menurut beliau, ada perbedaan antara dulu dengan sekarang. Dulu, kita belum mengenal HAM sehingga aparat negara bisa secara bebas membinasakan kelompok lain karena perintah jabatan atau peraturan perundang-undangan. HAM dalam arti hukum formal memang sejalan dengan pernyataan purnawirawan. Tetapi, bagi siapa pun yang menghargai kemanusiaan, HAM bukan soal undang-undang, meskipun itu penting, tetapi HAM lebih pada proses menjadi manusia yang membentuk peradaban baru yang bebas dari ketidakadilan, pembasmian dan bentuk kejahatan lainnya yang tanpa undang-undang pun, akan tetap dikutuk sebagai kejahatan kasar dan brutal.

Pernyataan sang Purnawirawan, sebaliknya, mengingatkan siapa pun akan holocaust, tragedi terbesar dalam sejarah umat manusia yang berawal dari perintah dan napsu personal Hitler. Pembantaian, penyekapan, penyiksaan dan bentuk kekejian lainnya, diikuti oleh pembenaran-pembenaran yang antara lain diungkapkan Eichmann, salah satu arsitek Holocaust, bahwa dia melaksanakan perintah dan hukum yang berlaku. Eichmann adalah Letkol dalam pasukan elit nazi, SS (Schutzstaffel), yang bertugas memfasilitasi dan mengatur logistik terhadap deportasi besar-besaran orang Yahudi menuju Getto (kamp konsentrasi) dan kamp pembasmian di wilayah yang diduduki Nazi di Eropa Timur. Setelah perang, Eichmann berangkat ke Argentina menggunakan dokumen laissez-passer (dokumen perjalanan, semacam passport darurat yang bisa dikeluarkan pemerintahan suatu negara atau organisasi yang bergabung dalam perjanjian Internasional), secara curang yang dikeluarkan oleh Palang Merah Internasional dan hidup disana dengan menggunakan identitas palsu sembari bekerja untuk Mercedes-Benz hingga tahun 1960. Dia ditangkap oleh agen Mossad Israel di Argentina dan diperiksa dalam peradilan di Israel atas lima belas kejahatan, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Dia dinyatakan bersalah dan digantung.

Dalam pemeriksaan di peradilan, Eichmann membela tindakan-tindakannya dengan mengutip kategori imperatif yang menjadi sentral konsep filsafat moral Immanuel Kant. Kategori imperatif adalah perintah tertinggi di balik alasan-alasan (ultimate commandment of reason) dan daripadanyalah semua tugas dan kewajiban berasal. Kategori imperatif berarti absolut, ukuran-ukuran tanpa syarat, yang mengerahkan kekuasaannya dalam semua keadaan. Artinya, sesuatu dibutuhkan sekaligus dibenarkan, berakhir dalam kategori imperatif. Dalam arti inilah, Eichmann dengan tegas menyatakan bahwa dia melaksanakan perintah dan hukum yang merupakan kategori imperatif. Dalam kalimat yang lain, tidak ada orang yang bisa dipersalahkan karena menjalankan perintah dan hukum, karena kalau demikian halnya maka tidak ada lagi pegangan untuk menjamin benar dan salahnya sebuah tindakan. Pada giliran berikutnya, dunia akan terjun bebas menuju anarki.

Argumentasi Eichmann memperlihatkan masalah serius dalam hubungan antara perintah negara dan kemanusiaan. Eichmann mengikuti dengan gelap mata perintah negara, dalam hal ini Hitler, sebagai legislator hukum karena bagi dia itu adalah kategori imperatif. Menurut Arendt, Kant tidak pernah sekalipun menyebut bahwa legislator adalah negara karena legislator bagi Kant adalah moral itu sendiri, sehingga setiap orang adalah legislator bagi dirinya sendiri. Kant, dalam hal ini, percaya bahwa setiap orang memiliki dasar kemanusian yang membentuk moral, dengan mana, dia memiliki pilihan untuk menolak atau setuju pada suatu hal. Tunduk dan taat atas premis negara, meskipun lalim dan jahat, bukan kategori imperatif tetapi bagian dari tindakan sadar untuk setuju dan percaya pada konsep maupun tindakan negara yang selalu dianggap normal dan benar. Disana terjadi apa yang disebut banal.

Banality dalam konsep Hannah Arendt adalah istilah final untuk menggambarkan bahwa tindakan jahat paling kasar dan dekil dalam sejarah umat manusia umumnya, dan Holocaust, khususnya, tidak dilaksanakan oleh sikap fanatik atau psikopat tetapi agaknya dilakukan oleh orang-orang biasa yang menyetujui premis dari negara mereka dan karena itu, berpartisipasi untuk mendukung pandangan bahwa tindakan mereka adalah normal. Semua orang Jerman di seluruh dunia, berduyun-duyun memenuhi panggilan Hitler. Mereka percaya bahwa Jerman adalah identitas yang benar dan karena itu harus didukung, bahkan dengan mengorbankan nyawa.

Dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia, argumentasi purnawirawan di atas, dengan penuh kuatir dan rasa takut, saya kategorikan sebagai banal. Pertama-tama, tindakan pelanggaran HAM dalam cerita para korban yang bisa dibaca di berbagai buku adalah pekerjaan sistematis negara melalui aparat koersif yang berbasis pada perintah dan aturan. Kedua, argumentasi purnawirawan tersebut juga menjelaskan secara terbuka bahwa kepatuhan dan ketaatan pada perintah jahat, dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya sah tetapi juga benar. Ketiga, tindakan-tindakan ini dilakukan dalam situasi damai dan normal, bukan di bawah paksaan perang dan ditujukan kepada kelompok yang sama sekali tidak melakukan kejahatan apa pun. Bahkan dalam situasi perang sekali pun, sejumlah larangan tetap diberlakukan, seperti dilarang membunuh penduduk sipil. Yang paling mengerikan buat saya adalah bahkan di era demokrasi sekalipun, ketika isu HAM mengalir deras ke dalam aturan-aturan nasional, tetap muncul argumen bahwa tidak ada kesalahan dari tindakan aparat yang berbasis perintah negara atau atasannya, membasmi dan menumpas habis suatu kelompok atau individu tertentu untuk memuaskan napsu dan paranoia regim yang ada, sebagaimana dikerjakan Hitler.

Banal adalah kejahatan sangat serius bagi kemanusiaan. Pembelaan banal yang menggunakan dalih perintah maupun aturan menunjukan bahwa dalam diri orang-orang itu kemanusiaan sudah berhenti. Itulah mesin yang digerakan oleh perintah sebagai legislator bukan oleh moralitas yang membentuknya sebagai manusia. Karena itu, argumen tersebut harus diwaspadai karena dari situlah Hitler dan pengikutnya mendapat pembenaran untuk holocaust. Kita tentu tidak ingin ada orang atau kelompok yang kemudian menggunakan argumen serupa untuk membenarkan kejahatannya, hanya untuk membenarkan keyakinannya sendiri soal negara yang aman. Disini penting untuk diingatkan lagi bahwa negara itu abstraksi, sementara yang riil adalah orang-orang atau agen-agen yang menjalankan negara. Sehingga perintah membunuh atau menghabisi lawan, sebetulnya bukan untuk negara tetapi untuk memenuhi mimpi, imajinasi hingga napsu orang-orang tersebut akan negara. Bahkan lebih sering terjadi, perintah atau aturan tersebut hanya ditujukan untuk menjamin stabilitas kepentingan agen-agen yang bekerja atas nama negara. State is nothing but the abstraction !!!

Untuk melihat lebih dalam mengenai banal, lihat buku karya Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil , 1963

Screen Shot 2017-08-16 at 12.20.36.png

Jakarta, 24 April 2008

Sisi Lain Dari Kehancuran Ekologis Akibat Tambang

Sore ini saya dijemput oleh amang Alex, adiknya Jhon Umat, adik ipar amang Hendrik Wadus ke rumahnya amang Hendrik. Sayang sekali beliau kerja malam, sehingga saya hanya ketemu sama tanta sisi atau mama Ori. Kami tidak ketemu selama kurang lebih 18thn, waktu yang tidak pendek. Tapi semua cerita dan memori tentang kampung dalam pertemuan seperti ini selalu menjadi bagian yang menarik dan disitu saya selalu terkesan. Betapa memori kampung atau dalam presentasi David Butterworth pagi ini yang buat penelitian di Sikka NTT selalu berkembang biak jika banyak orang yang terikat memori itu berkumpul bersama.

Tapi cerita yang lebih menarik bagi saya adalah pengalaman mereka sebagai perantau dan cerita di balik pilihan merantau. Banyak di antara mereka menggadaikan hari demi harinya untuk mengais perut bumi dengan mengais bahan galian atau tambang, sementara yang lain menengadah langit menjadi pemetik sawit. Dua isu itu dalam perspektif saya sebagai orang yang berjuang di isu lingkungan adalah sesuatu yang sedapat mungkin dikritik bahkan bila perlu dihentikan. Bagi saya, tidak ada pilihan terbaik menyelematkan lingkungan Indonesia yang terpuruk selain mengurangi aktivitas merusak, antara lain sebagai buah dari kerja hingga berpayah-payah dari beberapa orang saudara sekampung saya itu. Beberapa lembaga yang sangat keras menghadapi tambang juga berpendirian ”mengutuk” pertambangan.

Pengalaman berbeda dijalani oleh orang-orang dari kampung saya. Sebagian besar dari mereka adalah pelarian dari pekatnya kemiskinan dan konflik tanah yang makin ganas dengan sesama saudara di kampung. Konflik bahkan berujung pada putusnya hak atas tanah hingga taruhan nyawa. Dari cerita burung, orang-orang yang berdiri di pinggir frustrasi itu mendengar nun jauh di Kalimantan sana ada mimpi yang menjual kebahagiaan dari gelondongan kayu, kelapa, perut bumi dan macam-macam cerita indah lainnya. Barangkali benar tapi namanya kabar burung boleh jadi cerita itu berkembang dari bunga ke bunga mirip kelipatan utang ijon yang selalu menjadi nasib tahunan bagi mereka. Penghasilan dari kebun sepetak di kampung sendiri tidak cukup menutup malu dari utang yang makin menumpuk, sementara anak terus berkembang biak, perang batas tanah cenderung menghantar nyawa ke liang lahat, tuntutan ritual adat juga terus berjalan. Daripada hidup hanya menjadi beban, lebih baik berangkat menjaring mimpi di Kalimantan.

Di negeri kayangan itu, rupanya mimpi tidak semudah cerita membeli mimpi yang dijual murah di Manggarai. Tersedia banyak kerja yang rupa-rupa bebannya seperti memikul bumi. Melelahkan memang, tapi hanya itu tawaran yang tersedia untuk pendidikan yang tidak lulus SMU. Dalam benak saya, terngiang satu artikel kecil saya yang menolak tambang mati-matian. Mungkin jika dikuantifikasi secara fisik, energi untuk memperjuangkan penolakan tersebut tidak jauh beda dengan tunggang langgangnya perjuangan saudara sekampung saya itu. Saya terhenyak, ini bukan soal salah benar tapi soal memanfaatkan pilihan terbatas dari beberapa pilihan paling buruk yang tersedia. Satu-satunya aktor yang bisa dituding, dalam hal ini adalah Pemerintah. Mereka diberi mandat untuk mengurus warganya tapi dibiarkan terlunta-lunta hingga morat marit seperti saudara-saudara saya yang menggadaikan taruhannya di Kalimantan. Cerita ini juga membuat saya juga sadar, perlawanan terhadap daya rusak tambang seharusnya dimulai dari perlawanan terhadap pemerintah yang malas menjalankan mandat untuk mengurus warga dan negara.

Banjarmasin, 23 Juli 2008