Banality of Evil

Kompas 23 April 2008 (hal. 2), memberitakan mengenai kerisauan purnawirawan AD atas makin kencangnya upaya KOMNASHAM untuk memanggil sejumlah prajurit dan purnawirawan terkait beberapa kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Menurut salah seorang purnawirawan, upaya KOMNASHAM tersebut justru melanggar HAM orang lain karena aturan HAM, antara lain UU No 39/1999 tentang HAM dan UU No 26/2000 tentang Komnasham, bersifat multitafsir, karena itu berpotensi melanggar HAM orang. Selanjutnya, kata purnawirawan tersebut, “dahulu aparat keamanan menjalankan tugas sesuai hukum positif yang berlaku saat itu. Mereka dibekali surat perintah yang didasari kebijakan negara. Tidak ada sama sekali tindakan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat, seperti genosida atau kejahatan kemanusiaan”. Artinya, menurut beliau, ada perbedaan antara dulu dengan sekarang. Dulu, kita belum mengenal HAM sehingga aparat negara bisa secara bebas membinasakan kelompok lain karena perintah jabatan atau peraturan perundang-undangan. HAM dalam arti hukum formal memang sejalan dengan pernyataan purnawirawan. Tetapi, bagi siapa pun yang menghargai kemanusiaan, HAM bukan soal undang-undang, meskipun itu penting, tetapi HAM lebih pada proses menjadi manusia yang membentuk peradaban baru yang bebas dari ketidakadilan, pembasmian dan bentuk kejahatan lainnya yang tanpa undang-undang pun, akan tetap dikutuk sebagai kejahatan kasar dan brutal.

Pernyataan sang Purnawirawan, sebaliknya, mengingatkan siapa pun akan holocaust, tragedi terbesar dalam sejarah umat manusia yang berawal dari perintah dan napsu personal Hitler. Pembantaian, penyekapan, penyiksaan dan bentuk kekejian lainnya, diikuti oleh pembenaran-pembenaran yang antara lain diungkapkan Eichmann, salah satu arsitek Holocaust, bahwa dia melaksanakan perintah dan hukum yang berlaku. Eichmann adalah Letkol dalam pasukan elit nazi, SS (Schutzstaffel), yang bertugas memfasilitasi dan mengatur logistik terhadap deportasi besar-besaran orang Yahudi menuju Getto (kamp konsentrasi) dan kamp pembasmian di wilayah yang diduduki Nazi di Eropa Timur. Setelah perang, Eichmann berangkat ke Argentina menggunakan dokumen laissez-passer (dokumen perjalanan, semacam passport darurat yang bisa dikeluarkan pemerintahan suatu negara atau organisasi yang bergabung dalam perjanjian Internasional), secara curang yang dikeluarkan oleh Palang Merah Internasional dan hidup disana dengan menggunakan identitas palsu sembari bekerja untuk Mercedes-Benz hingga tahun 1960. Dia ditangkap oleh agen Mossad Israel di Argentina dan diperiksa dalam peradilan di Israel atas lima belas kejahatan, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Dia dinyatakan bersalah dan digantung.

Dalam pemeriksaan di peradilan, Eichmann membela tindakan-tindakannya dengan mengutip kategori imperatif yang menjadi sentral konsep filsafat moral Immanuel Kant. Kategori imperatif adalah perintah tertinggi di balik alasan-alasan (ultimate commandment of reason) dan daripadanyalah semua tugas dan kewajiban berasal. Kategori imperatif berarti absolut, ukuran-ukuran tanpa syarat, yang mengerahkan kekuasaannya dalam semua keadaan. Artinya, sesuatu dibutuhkan sekaligus dibenarkan, berakhir dalam kategori imperatif. Dalam arti inilah, Eichmann dengan tegas menyatakan bahwa dia melaksanakan perintah dan hukum yang merupakan kategori imperatif. Dalam kalimat yang lain, tidak ada orang yang bisa dipersalahkan karena menjalankan perintah dan hukum, karena kalau demikian halnya maka tidak ada lagi pegangan untuk menjamin benar dan salahnya sebuah tindakan. Pada giliran berikutnya, dunia akan terjun bebas menuju anarki.

Argumentasi Eichmann memperlihatkan masalah serius dalam hubungan antara perintah negara dan kemanusiaan. Eichmann mengikuti dengan gelap mata perintah negara, dalam hal ini Hitler, sebagai legislator hukum karena bagi dia itu adalah kategori imperatif. Menurut Arendt, Kant tidak pernah sekalipun menyebut bahwa legislator adalah negara karena legislator bagi Kant adalah moral itu sendiri, sehingga setiap orang adalah legislator bagi dirinya sendiri. Kant, dalam hal ini, percaya bahwa setiap orang memiliki dasar kemanusian yang membentuk moral, dengan mana, dia memiliki pilihan untuk menolak atau setuju pada suatu hal. Tunduk dan taat atas premis negara, meskipun lalim dan jahat, bukan kategori imperatif tetapi bagian dari tindakan sadar untuk setuju dan percaya pada konsep maupun tindakan negara yang selalu dianggap normal dan benar. Disana terjadi apa yang disebut banal.

Banality dalam konsep Hannah Arendt adalah istilah final untuk menggambarkan bahwa tindakan jahat paling kasar dan dekil dalam sejarah umat manusia umumnya, dan Holocaust, khususnya, tidak dilaksanakan oleh sikap fanatik atau psikopat tetapi agaknya dilakukan oleh orang-orang biasa yang menyetujui premis dari negara mereka dan karena itu, berpartisipasi untuk mendukung pandangan bahwa tindakan mereka adalah normal. Semua orang Jerman di seluruh dunia, berduyun-duyun memenuhi panggilan Hitler. Mereka percaya bahwa Jerman adalah identitas yang benar dan karena itu harus didukung, bahkan dengan mengorbankan nyawa.

Dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia, argumentasi purnawirawan di atas, dengan penuh kuatir dan rasa takut, saya kategorikan sebagai banal. Pertama-tama, tindakan pelanggaran HAM dalam cerita para korban yang bisa dibaca di berbagai buku adalah pekerjaan sistematis negara melalui aparat koersif yang berbasis pada perintah dan aturan. Kedua, argumentasi purnawirawan tersebut juga menjelaskan secara terbuka bahwa kepatuhan dan ketaatan pada perintah jahat, dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya sah tetapi juga benar. Ketiga, tindakan-tindakan ini dilakukan dalam situasi damai dan normal, bukan di bawah paksaan perang dan ditujukan kepada kelompok yang sama sekali tidak melakukan kejahatan apa pun. Bahkan dalam situasi perang sekali pun, sejumlah larangan tetap diberlakukan, seperti dilarang membunuh penduduk sipil. Yang paling mengerikan buat saya adalah bahkan di era demokrasi sekalipun, ketika isu HAM mengalir deras ke dalam aturan-aturan nasional, tetap muncul argumen bahwa tidak ada kesalahan dari tindakan aparat yang berbasis perintah negara atau atasannya, membasmi dan menumpas habis suatu kelompok atau individu tertentu untuk memuaskan napsu dan paranoia regim yang ada, sebagaimana dikerjakan Hitler.

Banal adalah kejahatan sangat serius bagi kemanusiaan. Pembelaan banal yang menggunakan dalih perintah maupun aturan menunjukan bahwa dalam diri orang-orang itu kemanusiaan sudah berhenti. Itulah mesin yang digerakan oleh perintah sebagai legislator bukan oleh moralitas yang membentuknya sebagai manusia. Karena itu, argumen tersebut harus diwaspadai karena dari situlah Hitler dan pengikutnya mendapat pembenaran untuk holocaust. Kita tentu tidak ingin ada orang atau kelompok yang kemudian menggunakan argumen serupa untuk membenarkan kejahatannya, hanya untuk membenarkan keyakinannya sendiri soal negara yang aman. Disini penting untuk diingatkan lagi bahwa negara itu abstraksi, sementara yang riil adalah orang-orang atau agen-agen yang menjalankan negara. Sehingga perintah membunuh atau menghabisi lawan, sebetulnya bukan untuk negara tetapi untuk memenuhi mimpi, imajinasi hingga napsu orang-orang tersebut akan negara. Bahkan lebih sering terjadi, perintah atau aturan tersebut hanya ditujukan untuk menjamin stabilitas kepentingan agen-agen yang bekerja atas nama negara. State is nothing but the abstraction !!!

Untuk melihat lebih dalam mengenai banal, lihat buku karya Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil , 1963

Screen Shot 2017-08-16 at 12.20.36.png

Jakarta, 24 April 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s