Hukum dan Kebenaran

Screen Shot 2017-08-16 at 12.12.33Begitu banyak aliran dalam pemikiran hukum tetapi hanya sedikit yang dipakai, karena kalau semuanya diterapkan maka bukan ketertiban yang diperoleh tetapi kisruh bukan kepalang. Persoalannya, ketika sedikit pemikiran itu diterapkan, mereka juga membawa keyakinannya sendiri yang dianggap benar, paling tidak ketika kebenaran itu dipertahankan dalam metodologi yang sudah diperjuangkan demikian lama. Metodologi seperti kaca mata, membantu kita untuk melihat sesuatu lebih jelas, tetapi dia bukan mata itu sendiri. Seberapa jauh klaim kebenaran disampaikan orang dapat diperiksa dari kedalaman klaimnya, mulai dari sekedar perspektif, teori, paradigma bahkan cenderung menjadi ideologi. Metodologi yang dipakai dalam ilmu hukum pun seperti itu. Apa yang disebut penelitian normatif memiliki taraf kebenaran yang menurut pendekatan-pendekatan normatif memiliki taraf kebenaran. Makin jelas rumusannya dalam undang-undang, makin sedikit menggunakan interpretasi atau konstruksi maka makin besar klaim kebenarannya.

Masalahnya dalam metodologi demikian itu, kebenaran seringkali nyangkut dengan ideologi karena dia mengangkut banyak bagasi kepentingan di baliknya. Pertarungan untuk menyatakan sesuatu benar, dengan demikian, bukan lagi tergantung semata-mata pada metodologi tetapi sejauh mana banyak hasrat sayap-sayap kepentingan bergelora menunggangi metodologi empuk itu. Dalam banyak kritik metodologi, kaum critical legal studies misalnya, memperlihatkan dengan telanjang tipisnya perbedaan antara metodologi yang diklaim obyektif dan ilmiah dengan kepentingan mengisi pundi-pundi atau membenarkan hubungan kekuasaan yang timpang untuk menjamin aliran sumber daya tertentu. Misalnya, larangan terhadap agama-agama lokal atau mengkerdilkan mereka sekedar tari-tarian dan ritual atraktif untuk pariwisata, merupakan bagian dari strategi memberikan tempat utama terhadap agama-agama dominan, lebih khusus lagi para klerus atau ulamanya agar tetap menjadi sanjungan atau panutan khalayak mayoritas. Menjadi tunggal, dalam hal ini, adalah upaya memagari sumber daya agar tidak merembes kemana-mana, hanya satu tujuan atau ada toleransi oligarki, tetapi hanya satu yang dominan. Dalam analisis ekonomi yang simpel, distribusi kekuasaan yang setara di antara pemimpin yang plural akan memangkas jatah sumber daya sudah renyah dikunyah dari waktu ke waktu. Siapa yang rela melepaskan begitu saja prestise produktif dari mana uang, kehormatan, sembah, sanjungan dan pujian diperoleh? Terlalu nikmat untuk dilepas dan terlalu sayang untuk dibagi. Metodologi akhirnya mengalah pada rakus, sesuatu yang seharusnya sejak dini dipahami ketika orang bicara tentang kebenaran.

Kalau suatu metodologi kebenaran sudah meyakini betul kebenarannya sendiri dan menyingkirkan yang lain, maka dia tidak hanya mengklaim dirinya menjadi “mata” tetapi juga segera bisa diduga ada banyak urusan ekonomi politik yang dipertahankan untuk kebenaran itu. Dalam arti ini, pemikir dan praktisi hukum yang gigih membangun empire metodologi kebenaran hukum untuk menyatakan diri paling benar harus diselidiki betul, siapa dan apa yang dia pertahankan begitu rupa dan benefit apa yang membuat dia harus tikam kepala menyongsong berondongan pertanyaan kecurigaan imiah dari berbagai disiplin lain.

Belum lagi, jika metodologi itu benar-benar diuji secara ilmiah, antara apa yang nyata dan apa yang dibayang-bayangkan. Hukum cenderung menggunakan yang terakhir karena pendekatannya berhenti pada norma. Para pemikir ilmu sosial memang merasa linglung dengan pendekatan ini, karena bagaimana mungkin kasus-kasus nyata harus diperiksa oleh norma-norma yang lahir dari kerja membayang-bayangkan dan dipenuhi aroma politik legislasi. Kebenaran menurut antropologi atau sosiologi adalah apa yang hadir dalam relasi yang nyata, sementara menurut hukum, kebenaran adalah sejauh mana suatu pendapat, analisis dan putusan mendekati norma-norma hukum. Tidak perduli fakta bahwa pencuian kasar yang belingsatan melihat kemewahan di menara kaca, terjadi karena ketimpangan sosial yang lebar dan dalam. Kebenaran hukum memang proses penggandaan ulang dunia empirik menjadi norma sehingga jangan pernah berharap menyentuh atau menjawab langsung logika-logika yang lahir dari hubungan-hubungan nyata. Cukup pasal, maka tuntas lah semuanya.

Tetapi itulah hukum, juga tidak lepas dari kesalahan para pemikir ilmu sosial, yang memang pada suatu waktu memberi ruang seperti itu bagi ilmu hukum. Hingga sekarang pun, para pemikir sosiologi jarang menginjakan kaki analisisnya ke halaman depan ilmu hukum, enggan untuk mengetuk pintu, barangkali karena tuan rumahnya yang tertutup dan nyaman dengan menutup diri. Sepanjang hukum adalah penjara bagi dirinya sendiri, selama itu juga hukum hanya menjadi kebenaran untuk dirinya sendiri dan kelompok yang mendapat keuntungan dari kebenaran tertutup itu. Perlu ada pemikiran untuk membuka ketertutupan itu dan segala proses yang mendukungnya sehingga hukum juga terbuka dengan kebenaran dari hubungan-hubungan nyata, kasuistik dan lebih dekat ke kenyataan daripada terbang menjauhi bumi.

Cibodas, Puncak, 23 April 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s