“Integrity” Dworkin: Sebuah Tawaran Mengatasi Inkonsistensi Hukum di Indonesia

Dworkin, pemikir hukum yang paling berpengaruh dan paling banyak dikutip oleh berbagai studi hukum di berbagai negara, melalui dua publikasinya yang sangat berpengaruh “Taking Rights Seriously” dan “Law’s Empire” telah menawarkan konsep integrity atau integritas sebagai ukuran untuk menentukan kualitas produk hukum.

Konsep “integrity” mengandaikan dua hal penting. Pertama, adanya konsistensi internal dari sistem aturan dan prinsip yang membentuk hukum. Menurut Dworkin, sistem hukum sama halnya dengan seseorang yang punya integritas yang bertindak sesuai dengan prinsip hidupnya. Kita menghormati orang itu, meskipun barangkali kita tidak selalu setuju dengan semua prinsip hidupnya. Hukum juga demikian. Kita barangkali tidak setuju dengan beberapa hukum yang dipandang tidak adil, tetapi kita menghormati hukum karena secara keseluruhan dia menunjukan integritas. Kedua, untuk memastikan integritas hukum, peran hakim dan legislator sangatlah strategis. Dworkin mengingatkan bahwa jika hakim memutuskan sewenang-wenang dan legislator membuat hukum semaunya maka hukum itu kehilangan integritas dan topangan moral. Dalam bahasa yang lain, wibawa hukum ada pada palu hakim dan pertimbangan pembentukan hukum legislator.

Tawaran Dworkin memang pertama-tama ditujukan untuk Sistem Hukum Anglo-Saxon, dimana hakim berperan penting dalam proses pembentukan hukum. Meski demikian, Dworkin membuat perubahan yang demikian mendasar terhadap konsep hakim sebagai pembentuk hukum menjadi hakim sebagai penegak hukum. Argumentasi ini dilandasi oleh keyakinan Dworkin bahwa hukum telah memiliki prinsip yang bersumber dari moralitas sistem hukum. Prinsip itulah yang mengarahkan hakim agar kreatif dalam membuat keputusan, sehingga peran hakim pada dasarnya adalah menegakan prinsip-prinsip hukum melalui konsistensi putusan-putusannya. Makna konsep Dworkin terhadap hukum Indonesia terletak pada tekanannya pada peranan hakim untuk menegakan hukum sekaligus mewujudkan wibawa hukum.

Untuk mengaplikasikan konsep integritas dalam peranan hakim, Dworkin menganjurkan tiga tahap interpretasi manakala hakim menilai suatu kasus.

Pertama, tahap pra-interpretasi. Melalui tahap ini hakim sudah mengidentifikasi aturan dan standar sementara yang relevan dengan kasus yang diperiksa. Beberapa level interpretasi sudah bisa dilakukan pada tahap ini. Pada negara totaliter, seperti Jerman di bawah Nazi, praktek pra-interpretasi inilah yang diterapkan, dimana hakim benar-benar bungkam dari upaya interpretasi. Sehingga, dia hanya menjadi robot aturan.

Kedua, tahap interpretasi. Pada tahap ini, hakim harus menentukan alasan-alasan mengapa suatu aturan atau dokumen hukum relevan untuk diterapkan pada kasus. Misalnya, Undang-Undang Lingkungan Hidup harusnya dipertimbangkan dalam kasus kerusakan lingkungan karena Undang-undang itu merupakan produk dari DPR yang mendapatkan mandat legislasi dari Konstitusi.

Ketiga, post-interpretasi. Tahap inilah yang membedakan Dworkin dari pemikir hukum sebelumnya. Menurut Dworkin, pada tahap ini integritas adalah justifikasi moral bagi hakim untuk menegaskan, mengapa suatu ketentuan mengikat dalam kasus yang diperiksa. Karena itu, interpretasi yang semata-mata merujuk pada aturan hukum tertentu saja yang dipandang relevan pada tahap interpretasi, harus disesuaikan kembali untuk memastikan integritas hukum dipertahankan. Tuntutan yang diminta pada hakim di tahap ini adalah kemampuan menginterpretasikan secara kreatif peraturan perundang-undangan yang dirujuk agar konsisten dengan prinsip-prinsip hukum lainnya dalam sistem hukum. Disini hakim bukanlah pembentuk hukum, tetapi penegak hukum. Dworkin mengibaratkan peran hakim seperti penulis dalam novel berantai (chain novel). Masing-masing penulis mengembangkan babnya tersendiri tetapi terkoneksi satu sama lain. Novel itu disebut berantai karena ceritanya terintegrasi satu dengan yang lainnya. Bab yang berdiri sendiri tanpa koneksi dengan yang lainnya akan membuat novel itu kehilangan status sebagai novel berantai. Dus, kehilangan integritasnya.

Pelajaran untuk inkonsistensi hukum di Indonesia

Pandangan Dworkin pada tahap ketiga interpretasi hukum perlu disimak lebih jauh untuk mendapatkan terang terhadap situasi hukum di tanah air saat ini. Pertama, hakim seharusnya bisa menjadi palang pintu terakhir yang paling efisien untuk memastikan integritas sistem hukum terjaga. Melalui kewenangannya, hakim mendayagunakan prinsip hukum untuk menarik benang merah antara satu aturan dengan aturan lainnya yang barangkali berkonflik, tidak konsisten, ambigu, dan seterusnya. Kita menemukan demikian banyak peraturan perundang-undangan yang rumusannya tidak jelas, kontradiktif satu dengan yang lainnya, akibat dari kepentingan pembentuknya yang majemuk. Dalam bidang sumber daya alam, peraturan di bidang kehutanan bertubrukan dengan pertambangan dalam menentukan lokasi tambang, perkebunan tidak sejalan dengan arahan lingkungan hidup terkait gambut. Bahkan dalam kehutanan dan pertambangan sendiri pun berlangsung inkonsistensi. Mengembalikan aturan tersebut ke pembentuknya, baik DPR maupun ke pemerintah, tentu tidak mudah. Selain prosesnya tidak efisien, tidak tertutup kemungkinan amandemen atau aturan revisi justru menghadirkan inkonsitensi yang lebih akut. Kelompok kepentingan di belakang aturan itu, tentu tidak tinggal diam ketika kepentingannya terganggu. Disinilah Dworkin mengajukan terobosan yang luar biasa melalui rekonfigurasi peran hakim sebagai penata akhir yang menyambungkan esensi satu aturan dengan yang lainnya. Dworkin tidak mencondongkan kaca mata kuda yang hanya menggunakan satu aturan, tetapi mengandalkan prinsip hukum untuk menjembatani semua aturan, betapapun mereka berkonflik, agar dari sana penyelesaian akhir atas suatu kasus bisa dilakukan. Terobosan ini bisa menjadi solusi strategis untuk mengatasi perang antar sektor dan kepentingan hukum selama ini.

Kedua, Dworkin menganjurkan kreativitas hakim dalam memutus perkara. Perlu digarisbawahi bahwa kreativitas yang dimaksud Dworkin bukan untuk seleluasa mungkin keluar dari jalur interpretasi konvensional hakim, tetapi menjadikan interpretasi tersebut sebagai sarana untuk menjamin integritas hukum. Banyak putusan hakim belakangan ini yang demikian kreatif, bablas, sehingga keluar dari prinsip-prinsip umum yang diterima dalam sistem hukum. Beberapa di antaranya, bahkan keluar dari jalur logika yang sehat. Kreativitas demikian itu justru membuat integritas hukum porak poranda.

Hakim seharusnya mempelajari dan memahami betul prinsip-prinsip dasar yang memastikan integritas sistem hukum. Prinsip yang dimaksud Dworkin tidaklah berangkat dari moralitas pribadi atau sangkaan dan rasa ingin tahu personal seorang hakim, tetapi dipandu oleh terang moralitas sistem hukum. Sebagian dari prinsip tersebut telah dikenal umum sebagai kualitas hukum. Beberapa di antaranya telah digarisbawahi oleh pendahulu Dworkin, Lon Fuller, antara lain: aturan tidak boleh berkontradiksi satu sama lain, karena orang tidak mampu mengorientasikan diri mereka untuk taat pada hukum jika aturan yang dirujuk bertentangan. Selain itu, aturan tidak boleh berubah-ubah terus menerus, karena orang sulit untuk mengarahkan tindakan mereka jika ketentuan yang dirujuk terus-menerus berubah. Fuller juga menganjurkan agar ada konsistensi antara aturan dan perintah otoritas, dan seterusnya.

Jika hakim berseberangan dengan prinsip-prinsip ini, misalnya, tidak menengahi aturan yang berkontradiksi atau malah merujuk ke satu ketentuan yang terus menerus berubah, atau tidak mengindahkan inkonsistensi antara aturan dan perintah, maka putusan tersebut tidak menunjang integritas hukum. Sebaliknya, dia menimbulkan kebingungan baru yang kesahihannya dipertanyakan. Lebih dari itu, kesahihan sistem hukum lambat laun akan diragukan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s