Antara budaya panggung dan pilihan politik

Kultur publik saat ini sarat dengan taburan bintang. Ruang publik melalui media elektronik atau dunia kaca kerap dikuasai oleh dunia selebriti yang glamour. Impian yang melampaui batas realitas dipenuhi hampir bulat-bulat oleh dunia kaca melalui imajinasi karakter impian proyektif seseorang tentang sesuatu. Pahlawan, gentlement, pecinta yang hebat, suami yang baik, istri yang soleha, nasib mujur, dan seterusnya ada secara benar-benar di dunia kaca. Itulah dunia panggung, sebuah kultur manipulatif yang menghidangkan orang dengan kenyataan imajinatif ideal, betapapun palsunya.

Beberapa waktu silam, banyak pakar menilai dunia panggung adalah angan-angan. Anggapan itu tidak banyak benarnya dan sulit dipertahankan secara utuh saat ini. Dunia kaca bukan sekedar angan-angan. Faktanya, banyak orang terpesona karena disitulah khayal bisa tersentuh. Kegembiraan yang ditawarkan dunia kaca tetap lah punya bentuk faktual entah tertawa, bersuka ria dan perasaan lepas dan bebas. Dia tidak lagi berada di luar jangkauan kita tapi bisa direngkuh dan mempengaruhi perasaan, emosi bahkan pada tingkat yang lebih konkrit mengubah rencana manusia. Dunia kaca, dengan demikian, bukan lagi pelarian dari yang nyata ke yang semu, tapi pijakan dari kenyataan yang satu ke kenyataan lainnya.

Dunia kekinian dalam berbagai urusan manusia, termasuk urusan publik merupakan tipikal budaya panggung tetapi dengan perubahan skene yang ekstrim. Secara tradisional, budaya panggung mengenal pemain yang terpisah dari dunia penonton. Namun secara perlahan skenario panggung berubah. Masyarakat penonton adalah mayoritas yang tidak terlibat dalam keputusan publik akibat demokrasi perwakilan. Mereka diarahkan panggung untuk menonton dan bergemuruh, tertawa dan marah, cinta dan benci. Histeria penonton diwadahi oleh panggung atau dunia kaca, terutama televisi dan internet. Hasilnya, menakjubkan. Tak peduli fakta di belakang panggung, penonton akan melihat proyeksi idealnya semata-mata pada apa yang dipentaskan di panggung. Seseorang yang terperangkap dalam ukuran dunia panggung, tidak diajak berpikir menggunakan kreativitas kritis nalarnya sendiri tapi diarahkan untuk membeli suatu produk jadi. Dia melakukan lompatan melampaui horizon kesadaran. Karena itu seorang penonton disini akan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari panggung dan merasa turut menjadi aktor/aktris lalu akhirnya mengenakan perilaku panggung pada sikap politik maupun kesehariannya. Seseorang tidak lagi berjarak untuk menilai pilihan politiknya untuk mendukung calon A. Tetapi dia serta merta menjadi calon A yang ikut merasakan gejolak suka dan duka derap dinamika panggung.

Produk panggung dipajang secara lengkap dan hampir sempurna. Karena itu, budaya panggung sangat peduli dengan janji yang menawarkan air kata-kata. Sesuatu yang muluk-muluk justru membuat histeria semakin seru dan menjanjikan. Panggung  tidak terlalu peduli dengan kerja keras, apalagi kegagalan. Dia hanya senang dengan idealitas, macho dan super hero. Ciri ini menjauhkan seseorang dari kenyataan sehari-hari yang penuh kerja keras dan nasib malang. Budaya panggung pula yang menghukum seseorang yang mengumbar vandalisme dan kecabulan. Publik lebih suka yang baik dan benar, bukan yang onar. Orang yang berkata jujur dengan maksud benar tapi tidak disukai penonton bisa jadi dianggap kurang ajar. Akibatnya, dia akan tersingkir dari pilihan publik. Karena itulah, imej menjadi sangat penting. Jangan sampai watak bobrok dan brengsek dari kenyataan sehari-hari dibongkar di panggung.

Politik saat ini telah dikemas ke dalam dunia panggung dimana urusan publik seharusnya dipertontonkan secara transparan. Maksudnya agar setiap orang punya preferensi yang jelas atas orientasi politiknya. Tapi politik disini juga tidak lepas dari kreativitas dunia kaca. Tidak sedikit preferensi pemilih jatuh pada sosok yang diciptakan dengan efektif oleh dunia kaca. Menghapus sejarah buruk dan kelam kemudian menciptakan manusia dewa sangat mungkin dibentuk oleh dunia kaca. Karena itu, satu kesuksesan kecil bisa saja dipoles sedemikian rupa untuk menjadi cerita besar. Figur atau sosok politik impian yang barangkali hilang dari ruang politik bisa dibentuk melalui ruang kaca. Demikianlah, segalanya bisa terjadi.

Namun, sandiwara panggung bisa sangat tidak produktif untuk politik. Sebagai arena publik yang mengatur urusan bersama semua orang, politik punya syarat kualitatif yang tidak bisa dipenuhi dunia panggung. Syarat itu adalah track record atau sejarah. Panggung bisa memanipulasi janji, bisa pula mengubah sejarah. Tapi panggung tidak punya sejarah, namun tidak bisa melepaskan diri dari sejarah. Panggung adalah histeria euforik atau sarkatis atas akibat sejarah tertentu, entah kegagalan maupun kesuksesan. Karena itu, seimanjiner apapun dunia panggung, tidak pernah bisa lepas dari kerikil sejarah.

Sayangnya dua dunia ini berdiri pada pijakan syarat kualitatif yang berbeda. Dunia panggung adalah dunia histeria. Dia tidak perlu bergelut dengan refleksi atas buku-bukut tebal, riset yang dalam dan mengundang diskusi yang tajam dan dalam. Sejarah hanya bisa diperiksa oleh suatu kesadaran akal sehat yang utuh dan kritis sebagai cara untuk secara benar menjalani situasi masa kini dan membesarkan masa depan. Beda dan bahkan eskstrim dengan dunia panggung yang hanya menawarkan obat saat ini dan mengabaikan penyakit kronis yang dituturkan sejarah. Tidak peduli pada pertimbangan yang dalam dan kritis. Dia memberi minum hingga mabuk kepayang pada imajinasi tinggi, setinggi-tingginya. Perasaan ditinggal oleh kenyataan sangat efektif diisi oleh dunia khayali panggung. Dia adalah candu yang menodai akal sehat. Karena itu, dunia panggung pada dasarnya adalah mobilisasi dan kesepian berpikir. Dalam bahasa politik yang konkrit, tidak perlu sadar akan sejarah ketika memilih. Cukup membayangkan si gentlement gatot kaca, itulah sudah pilihan kita.

Kita perlu menggarisbawahi bahwa kecanduan akan dunia panggung adalah parasit bagi politik yang sehat. Panggung bisa digunakan sejauh menampilkan secara kritis akan sejarah. Panggung manipulatif yang hanya punya punya target memenuhi libido kekuasaan adalah sesat. Seharusnya panggung seperti itu jangan pernah menjadi bagian dari proses politik. Sebelum memilih, buatlah pilihan kritis dengan menyadari secara utuh sejarah politik masa lalu sebagai basis membangun masa kini dan membentuk masa depan. Namun di tengah dunia instan dimana banyak orang alergi dengan perdebatan, apalagi buku-buku tebal, apakah mungkin kesadaran itu bisa dibangun secara utuh.

Jakarta, 25 Juni 2014

Apakah Informasi Profil Hak Atas Tanah Seseorang Bisa Dibuka ke Publik

Akhir-akhir ini Surat Tanda Daftar Budidaya bagi petani atau STD-B, semakin dipandang penting dalam upaya menggerakan petani swadaya menuju keberlanjutan.

Permasalahannya disini adalah pada aspek transparansi yang dituntut standar pasar seperti RSPO.

Sebagian besar informasi STD-B atau informasi pekebun berkenaan atau beririsan dengan informasi hak atas tanah yang termuat dalam warkah tanah. Identitias pribadi, lokasi termasuk peta dan klaim atasnya adalah esensi utama dari dokumen itu. Apakah informasi seperti ini secara hukum bisa disebarkan begitu saja atau dibuka ke publik ? Ketentuan pendaftaran tanah maupun informasi perkebunan pada dasarnya menyebutkan bahwa informasi yang berkenaan dengan kepemilikan hak atas tanah/lahan dapat dibuka ke publik dengan sejumlah persyaratan ketat. Ada empat kategori para pihak yang bisa mengakses informasi pertanahan.

  1. Orang yang berkepentingan

PP Pendaftaran tanah menyebutkan bahwa setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.[1] Informasi ini bisa diberikan dalam bentuk visual maupun tertulis.[2] Orang yang berkepentingan dalam hal ini adalah pihak lain yang mendapatkan manfaat sekunder dari sertifikat tersebut. Misalnya, bank atau pengutang yang memberikan kredit atau utang dengan menjadikan sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan.

  1. Hakim yang mengadili sengketa

Ketentuan PP Pendaftaran tanah juga menjabarkan lebih lanjut bahwa atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, dokumen asli berupa peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang Pengadilan untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan.[3] Dalam hal ini, sesuai prinsip sistem publikasi negatif, seseorang yang merasa memiliki hak atas tanah yang di atasnya telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan meminta informasi-informasi ini dibuka.

  1. Instansi lain

Pasal 34 ayat 2 PP Pendaftaran tanah menyebutkan bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. Secara detail ketentuan ini mengatur lebih lanjut bahwa petikan, salinan atau rekaman dokumen peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama dapat diberikan kepadan Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk dari instani lain yang memerlukan data-data ini dalam pelaksanaan tugasnya.[4]

Namun, pemberian informasi kepada instansi lain tersebut tidak secara serta merta tapi hanya dapat diberikan dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut.Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan.[5]

  1. Umum

Ketentuan lebih lanjut dari PP Pendaftaran Tanah membuka kesempatan bagi publik atau siapa saja untuk mendapatkan informasi hak atas tanah. Disebutkan disana bahwa informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum.[6]  Lebih lanjut diatur bahwa informasi dalam peta pendaftaran dapat diberikan dalam bentuk salinan atau fotocopy bagian peta yang dimaksud yang diberi catatan yang menyebutkan pihak yang meminta  informasi tersebut dan keperluannya.[7] Karena itu, ketentuan ini mengatur bahwa untuk memperoleh informasi mengenai data fisik dan atau data yuridis bidang tanah pemohon harus mengajukan permohonan tertulis dengan menyebutkan keperluannya.[8] Ketentuan ini meskipun masih memerlukan beberapa ketentuan lain misalnya, tata cara mengajukan permohonan dan jenis keperluan yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan atas informasi SHM, HGB, HGU, namun secara substantif sudah menunjukan indikasi bahwa setiap orang bisa meminta informasi hak atas tanah dengan mengikuti prosedur dan syarat tertentu.

Kedua, pelayanan informasi pertanahan. Ketentuan ini sayangnya justru menimbulkan ketidakpastian hukum atas ketentuan yang sudah diatur dalam pendaftaran tanah. Dalam ketentuan informasi pelayanan informasi pertanahan disebutkan beberapa kategori informasi yang dikecualikan dari informasi publik, antara lain:[9]  buku tanah, surat ukur, serta warkahnya[10]. Ketentuan ini memang masih memungkinkan pembukaan atas informasi dimaksud tetapi hanya bagi instansi pemerintah yang memerlukan informasi tersebut untuk menjalankan tugasnya dan bersifat kasuistis.[11] Karena itu, tidak semua permohonan instansi pemerintah bisa diterima, tergantung penilaian dari pejabat BPN atas kategori permohonan yang diterima.

Meski ada sedikit perbedaan, ketentuan pertanahan menegaskan bahwa informasi yang termuat dalam buku tanah, surat ukur, dan warkah tanah merupakan kumpulan informasi mengenai data fisik dan data yuridis yang harus dilindungi. Informasi demikian terdapat dalam dokumen hukum seperti SHM, HGU, HBG maupun salinan dokumen lainnya baik pendaftaran lahan seperti STD-B maupun pendaftaran lainnya adalah hak pemilik tanah, bukan hak publik. Dokumen-dokumen tersebut sejauh ini telah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan yang mempunyai implikasi bahwa informasi atas dokumen-dokumen tersebut tidak dapat diakses serta merta oleh Pemohon Informasi Publik.[12] Akses secara terbatas diberikan dengan mengikuti syarat yang telah disebutkan di atas. Undang-undang menyebutkan bahwa informasi tersebut hanya bisa dibuka ke publik setelah 30 tahun dengan syarat jika diperlukan untuk memperlancar proses penegakan hukum.[13]

 

[1] Pasal 34 ayat 1 PP Pendaftaran tanah

[2] PMNA No 3/1997 pasal 187 ayat 1

[3] Pasal 35 ayat 4 PP Pendaftaran Tanah

[4] pasal 35 ayat 1 dan 3 PP Pendaftaran Tanah

[5] PMNA No 3/1997 pasal 191 ayat 1 dan 2

[6] PMNA No 3/1997 pasal 187 ayat 1

[7] PMNA No 3/1997 pasal 188 ayat 1

[8] PMNA No 3/1997 pasal 189

[9] Peraturan Kepala BPN No 6/2013 pasal 12 ayat 4

[10] Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis

bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut lihat pasal 1 angka 12 PMNA No 3/1997

[11] Peraturan Kepala BPN No 6/2013 Pasal 13

[12] Pasal 1 angka 7, PP No 61/2010

[13] Pasal 5 , PP No 61/2010

Suku Yurok: Kedaulatan Seutuhnya

 

img-0831.jpgApakah Anda harus memerlukan ijin untuk ke gereja, tuan ?

Jelang sore di muara Sungai Klamat, sebuah kisah diperdengarkan. Tempat kami berdiri itu lebih dari sekedar sebuah titik yang mempertemukan wilayah leluhur suku Yurok dengan lautan Pasifik. Disitu adalah pertalian sebuah cerita kehidupan. Melalui ujung sempit muara Klamat, jutaan ikan salmon tiap tahunnya berenang ke hulu yang beriklim hangat untuk bertelur dan beranak pinak. Mereka menebar kehidupan bagi orang Yurok yang menamai dirinya suku ikan. Jack Matz, salah seorang anggota Parlemen Suku Yurok menggenapi cerita itu dengan menghela lebar kisah pergulatan panjang sukunya mengembalikan tanah leluhur ke dalam kontrol pemangku suku.

Sejak kehadiran pendatang putih pada awal abad 19, wilayah Yurok terbagi habis dan terkuras oleh perburuan kulit binatang, emas, dan yang terkini adalah industri kayu. Dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah ternyata tidak mendatangkan pahala, orang Yurok justru disesah oleh kekejian panjang yang melenyapkan lebih dari separuh warganya. Genosida !! menurut pengertian hak asasi manusia pertengahan abad 20. Tetapi ketika itu, pembantaian sedemikian brutal itu adalah berkah untuk para pemburu rente. Dua metode utama dihadirkan secara efektif, shok dan ketakutan. Keduanya secara bergantian dipelihara untuk mempertahankan kontrol atas wilayah jajahan. Durasi eksploitasi yang panjang juga meninggalkan luka yang mengiris tajam ke dalam. Banyak warga suku melarikan diri. Yang bertahan dibayangi konflik internal dan kerap meletup karena akumulasi kekayaan pribadi punya pesona membuat lupa diri. Orang Yurok tidak lagi jadi komunitas yang seia sekata, tapi mengekori budaya selfish orang kulit putih yang lambat laun menggantang emas di dapur masing-masing.

Setelah sekian lama, Yurok melawan. Kesadaran akan tanah dan wilayah membuat mereka tetap bergeming. Mulailah kontak senjata hingga perebutan kembali sebagian wilayah leluhur. Pemerintah Amerika ketika itu menawarkan pakta agar mereka mendapatkan hak reservasi. Pakta itu ditandatangani sepihak. Yurok sendiri tidak mau terjerumus, mereka menolak menandatangani pakta, karena dipandang sebagai persetujuan tidak langsung atas tindakan sepihak kaum putih terhadap pengurangan luas wilayah mereka secara signifikan, suatu wilayah leluhur yang tidak demikian dalam cerita legenda nenek moyang dari generasi ke generasi. Alhasil, Yurok berjuang sampai hari ini. Tidak menandatangani pakta rupanya punya keuntungan sendiri, terutama karena setiap sejarah punya masanya. Abad 19 bukanlah cerita yang baik untuk hak-hak dasar manusia. Namun penghujung abad 20 dan perjalanan abad 21, sejarah berubah. Amerika sekonyong-konyong menjadi pelopor hak-hak dasar manusia. Yurok menang dalam perjalanan waktu sekaligus strategi yang barangkali tidak mereka sadari pada abad 19. Ketidakhadiran mereka sebagai subyek dalam pakta menghindarkan diri dari jebakan batasan konsepsi wilayah yang dipaksakan pakta yakni 1 mil kiri dan kanan sungai Klamat. Karena itu, pada masa kini mereka masih bisa terus dan terus meraih kembali wilayah leluhur, tidak lagi 1 mil, tetapi berpuluh puluh mil di sepanjang sungai Klamat.

bersambung…………..

Solidaritas dari Goa Tham Luang

Tidak sedikit tragedi kemanusiaan modern, diikuti dengan spirit terbesar dalam kemanusiaan yakni solidaritas. Berbagai media melaporkan perang di berbagai negara Timur Tengah bergerak sejalan dengan gerombolan bala bantuan kemanusiaan yang berjejal jejal kesana tidak membawa senjata, tetapi mengabdikan diri, seringkali menyabung nyawa untuk kehidupan orang lain. Tragedi Goa Tham Luang bukan kekecualian. Tiga belas negara terlibat menolong bocah-bocah yang masih punya asa panjang menjadi pemain sepak bola. Mimpi menjadi atlet profesional bisa berakhir duka di sebuah goa yang justru menjadi kebanggaan warga lokal. Asa para bocah itu pula yang mengundang warga banyak negara mengulurkan tangan ke goa dan menarik mereka keluar dari bayangan kematian.

Solidaritas bukan sesuatu yang baru dalam sejarah manusia. Usianya setua kehadiran homo sapiens. Pada masanya, solidaritas bergerak mengikuti kelompok dalam suatu gerombolan yang saling berbagi. Solidaritas adalah prasyarat untuk survival. Tanpa nilai itu, gerombolan sapiens tidak akan bertahan menghadapi gempuran para predator yang lebih ganas: harimau, singa, serigala lainnya.

Sejalan dengan makin mengglobalnya relasi antarmanusia, mulai dari revolusi budaya pertanian, hingga revolusi teknologi, solidaritas tidak lagi dibatasi teritori dan gerombolan seperti masa purba. Dia adalah prasyarat keutuhan global yang mengharuskan adanya kerja sama sebagai penopang peradaban teknologi dan informasi masa kini. Tanpa kerja sama, tidak akan ada produksi pangan, teknologi, bahkan demokrasi serta hukum yang mewakili representasi kebudayaan masa kini. Tengok saja konsumsi yang kita miliki saat ini, sebagian besar berasal dari negara lain. Karena itu, solidaritas masa kini tidak memiliki lingkar batas, tetapi ditarik jauh, sejauh-jauhnya imajinasi prinsip-prinsip besar yang menaungi kerja sama global.

Namun solidaritas Goa Tham Luang diperlukan hadir dan bila perlu dikumandangkan senyaring mungkin saat ini karena sejumlah alasan. Pertama-tama, solidaritas disana menengahi gejala politik belakangan ini yang berusaha menghalau humanisme lintas batas ke sudut sepi yang tak berfungsi. Kebijakan isolasi bahkan diikuti pengusiran migran di US adalah kutub yang kontras dan berseberangan dengan semangat solidaritas. Demikian halnya dengan kebijakan tutup pintu bagi pengungsi yang diikuti dengan peringatan kaum kanan terhadap ancaman keroposnya nilai-nilai Eropa, merupakan gambaran kotor yang buram dan kumal terhadap pencapaian solidaritas abad modern. Sehingga, solidaritas yang muncul dalam misi penyelamatan itu harus dipandang tidak saja sebagai reproduksi yang mengemuka terhadap nilai-nilai dan ketetapan etis yang kita junjung seperti penghormatan terhadap derajat dan martabat manusia, toleransi, tenggang rasa, dan seterusnya. Tetapi juga mengajak kita semua untuk menyambangi kembali pernyataan faktual prinsip-prinsip etis tersebut dalam tindakan nyata. Karena itu, solidaritas yang menyolok dari sudut goa di Thailand sana bermakna teguran terhadap gejala politik selfish yang menampung para pialang etnis, agama, dan teritorial untuk menyingkirkan semangat kebersamaan dalam tradisi kemanusiaan.

Selain itu, peristiwa solidaritas skala global seperti itu merupakan kesempatan edukasi terbaik untuk mendidik generasi muda, apalagi korbannya adalah anak-anak. Gemanya yang meluas melalui berbagai media memberi efek resonansi mengenai universalisme kemanusiaan. Dalam hal ini, solidaritas lintas batas negara bermakna paedagogik. Dia diharapkan menyiapkan generasi berikut untuk terinsipirasi oleh prinsip-prinsip etik seperti demikian itu dalam memandang sesamanya manusia.

Karena itu, Goa Tham Luang bukan sekedar cerita kepahlawanan tetapi juga aksi nyata. Bagi kita semua, peristiwa itu harus ditunjukan kehadirannya tidak hanya saat bencana, tetapi ketika prinsip etik kemanusiaan kita tercoreng atau dinodai, terutama saat ini ketika upaya membesarkan eksklusitivitas terus menggebu-gebu sembari mengecilkan kerja sama dan solidaritas.

Dalam pesawat dari Palangkaraya ke Jakarta, 12 Juli 2018

 

Mengapa Pejabat Publik yang Kena OTT Korupsi Selalu Tersenyum

Senyum, apalagi tertawa lebar adalah simbol sukacita. Ketawa ngakak selalu merupakan perayaan yang menyenangkan. Lantas, bagaimana maknanya, ketika senyuman itu meluber luap saat seorang ketahuan tertangkap tangan karena korupsi alias kepergok.

Kriminal, bukankah seharusnya tidak dirayakan ?

Kasus korupsi Indonesia, sungguh premis terbalik. Perayaan korupsi nampak pada sunggingan senyum para tersangka. Segera sesudah rompi kuning dikenakan, saat itu pula senyum ditebar.

Entahlah ini gejala apa.

Bupati Buton, Samsu Umar mangap lebar-lebar usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Dia disangka dengan dugaan terlibat kasus suap Akil mochtar dalam perkara PILKADA Buton. Akil sudah mendahului masuk bui. Giliran Umar menyusul. Tetapi rupanya antrian itu tidak menghentikan dia untuk merayakan korupsi, ditahan KPK sebagai sukacita.

Politikus PDIP Damayanti Wisnu Putranti menebarkan senyum lebar ketika ditangkap KPK. Dia didakwa macam-macam sangkaan korupsi bancakan proyek hak publik di Maluku. Tuduhan yang tentu memalukan. Tetapi itu tidak mengurangi rasa sukacita tersangka. Senyum pun lebar selebarnya. Seperti tersangka lainnya, wajahnya tidak menunjukan rasa bersalah.

download-2.jpgKorupsi sebagai perayaan dan pesta pora lebih nyata ditunjukan Bupati Purbalingga, Tasdi. Politisi PDIP itu langsung dipecat partainya. Tetapi salam metal sudah kadung naik mencakar langit. Salam itu khas grup musik cadas. Dalam simbologi, isyarat tangan menyerupai tanduk ini dinamakan El Diablo—iblis bertanduk—atau Il Cornuto, atau Diabolicus. Artinya, saya mencintai kamu; sungguh berseberangan dengan tindakan korupsi. Korupsi sama sekali bukan cinta, tapi pengkhianatan. Entah Tasdi sedang merayakan pengkhianatan atau memang mencintai korupsi. Tidak jelas.

download-3.jpg

Zainudin Hasan, Bupati Lampung Selatan, adik kandung Ketua MPR, tertangkap tangan sedang mengumpulkan pundi-pundi dari proyek-proyek infrastruktur di Dinas PUPR Lampung Selatan. Hasan diberitakan sejumlah sama sekali tidak menunjukan bentuk penyesalan apapun. Dia melangkah tegap seperti parade menyambut selebrasi menuju panggung, sembari menyunggingkan senyum tipis, ibarat suatu kemenangan. Hormattttt Gerak !!

Pertanyaannya kenapa senyum, simbol yang menunjukan sukacita dan penghiburan justru dipajang ketika kasus yang mengharu biru hak warga negara lainnya menjadi taruhan.

Analisis awalnya begini. Korupsi pada dasarnya adalah perayaan atau dosa kolektif, atau dalam bahasa yang kerap dilontarkan pegiat anti-korupsi adalah korupsi berjemaah. Tindakan itu dilakukan secara kolektif dan dirayakan sebagai perilaku bersama. Dalam kebersamaan itu pula pelakunya merasakan euphoria bersama, party yang menyenangkan. Ketika ditahan KPK, pesta itu usai dan pelaku menghadapinya sendiri. Tetapi dia tidak mau terjerembab sepi. Karena itu, senyum adalah reaksi spontan untuk mengusir jauh perasaan gundah gulana. Senyum getir, barangkali padanan yang cocok, meski tidak sepenuhnya tepat. Senyum getir adalah ekspresi kekalahan karena gagal mencapai atau memenuhi sesuatu. Getir tidak ada dalam kamus koruptor. Senyum mereka murni merupakan kelanjutan dari perayaan, sebuah sukacita yang tetap dibawa untuk mengusir sepi. Singkatnya, mereka tetaplah orang yang berpesta.

Analisis lainnya, sebagian besar koruptor yang tertangkap tangan adalah politisi. Politisi barangkali memandang keadaan tertangkap tangan alias kepergok sebagai kekalahan politik. Bukan sebagai perbuatan kriminal. Lantas, kejar-kejaran dengan KPK adalah aksi politik yang dibuat seakrobatik mungkin agar bisa menghindar dari berbagai teknik penangkapan. Aksi itu dibuat seperti kucing-kucingan atau petak umpet alias game menurut anak jaman now. Bentuk paling ekstrem dari ugal-ugalan kepura-puraan ala stunt man Hollywood nampak dalam kasus Setya Novanto. Korbannya tidak hanya bakpao yang seharusnya enak, tetapi juga berurusan dengan tiang listrik, hingga obat merah yang harus dituduh ikut bertanggung jawab melayani ulah yang terhormat ketua DPR itu. Ketika tertangkap hampir tidak ada penyesalan apapun. Kekalahan itu hanya apes sesaat belaka. Korupsi dengan demikian merupakan pertarungan politik seperti PILKADA. Ada yang menang dan ada yang kalah.

Tampilan tersangka korupsi di depan umum yang demikian itu menimbulkan rasa sakit hati bagi banyak kalangan yang punya moralitas normal dengan dasar-dasar kebajikan publik seperti kejujuran, kesetiaan, rasa iba, penyelesan, tidak mengambil hak orang, dan seterusnya. Semua kebajikan itu pula yang mempertahankan komune kita dari yang paling besar seperti negara hingga unit yang terkecil seperti keluarga. Ketika semua dasar moralitas itu sepenuhnya goyah, semua esensi kebersamaan juga ikut goyah. Masa depan entitas kolektif pun ikut terancam. Kita semua paham betul korupsi adalah tindakan jahat yang merenggut perasaan moral publik. Secara vulgar tindakan korupsi merampas hak publik untuk mendapatkan layanan yang pantas dari negara, seperti pendidikan, infrastruktur, ruang publik, dan seterusnya. Menampilkan senyum depan publik membuat rasa sakit hati kita telah dicemooh sedalam-dalamnya. Suatu moralitas yang lain ditunjukan kepada kita semua disana, bahwa buat koruptor, tindakan korup adalah sebenar-benarnya suatu tindakan. Sementara umpatan publik bahwa itu adalah tindakan jahat dipandang sebagai ilusi.

Korupsi koq ngakak…!! 😦

Denpasar 17 Agustus 2018

Desentralisasi, Kewenangan Daerah, dan UU No 23 Tahun 2014

 

07432e90a5c27da3d62c9c7accacb67b.jpgDesentralisasi bukan semata-mata persoalan bagi-bagi urusan pemerintahan yang membuatnya berakhir menjadi pragmatisme politik, tapi harus dipahami dalam konteks tanggung jawab negara dalam memenuhi hak rakyat. Kabupaten/Kota dianggap lebih bisa meneropong ragam dan jenis hak-hak tersebut karena secara faktual memang berjarak lebih dekat dengan rakyat.  Konsep politik barangkali agak rumit untuk menerangkan seluk beluk jarak politik dan pemenuhan hak dasar rakyat, tapi metafor bisa membantu. Suatu obyek dilihat dari jarak puluhan kilometer nampak bagi seseorang seperti gajah sedang duduk. Tetapi orang yang sehari-hari hidup disitu tahu secara lebih obyektif bahwa obyek itu adalah batu. Sehingga sudah seharusnya Kabupaten/Kota lebih mampu menangkap kebutuhan rakyat secara faktual.

Perkembangan terbaru kebijakan desentralisasi adalah UU No 23/2014, yang tidak menunggu lama sejak pemberlakuannya segera diramaikan oleh permohonan judicial review dari 47 entitas, 45 di antaranya adalah Kepala Daerah Kabupaten. Setidaknya ada tiga inti permohonan para pemohon: (1) MK mengembalikan kewenangan Kabupaten atas sejumlah urusan pengelolaan sumber daya alam, (2) MK mendudukan kembali peran Mahkamah Agung dalam melakukan judicial review terhadap Peraturan Daerah, bukan hanya monopoli executive review dari Kementerian Dalam Negeri, dan (3) MK mengembalikan spirit desentralisasi pada Kabupaten dengan bobot pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif dan efisien pada tingkat Provinsi.

Substansi permohonan ini merupakan verbalisasi dari kerisauan atas mandeknya mesin utama penggerak desentralisasi yang dimulai sejak 1999. Proses tarik ulur atas ketiga hal ini berlangsung seusia perdebatan regim ini. Dua undang-undang sebelumnya bisa dikatakan memberi porsi kewenangan yang relatif proporsial bagi Kabupaten/Kota. UU 23/2014 sepertinya asimetris. Berbasis pada UU terakhir ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 3143 Peraturan Daerah. Di satu sisi, pembatalan ini merupakan eksekusi kewenangan pusat dalam memantau kinerja legislasi daerah. Tetapi di sisi lain, hal itu menimbulkan keresahan di berbagai daerah. Pertanyaannya, apa kriteria dan ukuran yang pasti untuk membatalkan Perda. Apakah pembatalan ini tidak menimbulkan preseden abusive of power yang eksesif dan secara perlahan menumpukan kembali sentralisme kekuasaan di tangan Pusat, atas argumentasi bahwa Kabupaten/Kota dalam hal ini kurang dipandang sebagai rumah tangga, tetapi pusat. Prasangka ini berkaca pada keseluruhan landasan berpikir dan substansi UU No 23/2014, antara lain sebagai berikut.

Pertama, pembagian urusan yang disebut sebagai urusan umum, wajib, dan pilihan merupakan teknis administratif. Tapi tidak boleh dilupakan bahwa sejak visi desentralisasi ditetapkan pada 1999, daftar panjang pembagian kewenangan Pusat-Daerah tersebut merupakan hasil dari pertimbangan obyektif atas faktor-faktor penting politik dan administrasi yang menentukan efektivitas bekerjanya sebuah rumah tangga. Tanpa daftar tersebut, Kabupaten/Kota akan kehilangan keleluasaannya. Manakala daftar itu dihapus atau dikurangi pada tingkat yang paling minimal, maka secara fungsional Kabupaten/Kota tidak bisa lagi disebut sebagai unit desentralisasi tapi buruh Pusat di daerah, atau dalam bahasa ketatanegaraan adalah dekosentrasi dan pembantuan. Untuk apa Kabupaten/Kota dibentuk jika tidak dilekati kewenangan politik yang pantas.

Kedua, Indonesia adalah negara besar. Manajemen Pemerintahan yang menopang keberlangsungannya harus berimbang agar respons atas kehendak rakyat sesuai dengan maksudnya sama seperti metafor yang mengawali tulisan ini. Judicial review para Bupati yang disebutkan di atas tentu tidak lepas dari pretensi kekuasaan. Namun patut pula dipertimbangkan rasionalisasi kekuasaan politik, seorang Bupati hanya berkuasa selama 5 tahun, paling banyak 10 tahun. Sistem desentralisasi dibangun bukan untuk melayani libido singkat kekuasaan Kepala Daerah tapi mewujudkan aspirasi rakyat daerah yang tercantum dalam Konstitusi. Sistem itu merupakan hak rakyat (bukan Bupati/Walikota) dan seyogyanya mengarahkan watak dan mental kekuasaan lokal. Dia juga menertibkan Pusat dari nafsu totaliter yang selalu menjadi godaan sistem negara kesatuan. Kenyataannya, sejak pemberlakukan desentralisasi, pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota diamati dan diperlakukan dengan waspada dalam rupa-rupa rumor: kepala daerah telah menjelma menjadi raja kecil. Banyak yang memang demikian. Tapi respons Pusat mengatasi Bupati yang lupa daratan justru dibalas dengan cara serupa. Pemerintah Pusat menjadi Raja yang lebih lalim karena menarik semua urusan strategis dari Kabupaten/Kota hampir membabi buta, meski dia paham senyatanya bahwa mayoritas rakyat tinggal di kampung-kampung, bukan di bawah asuhan berbagai Kementerian di Jakarta. Bukankah perilaku yang sama yang merawat kekuasaan Soeharto demikian lama.

Banyak studi telah menunjukan kegagalan operasional kewenangan Kabupaten/Kota bukan pertama-tama pada pembagian urusannya tapi pada absurdnya mekanisme pengawasan dan sanksi (reward and punishment). Setelah 15 tahun desentralisasi, belum ada mekanisme yang efektif untuk memantau tanggung jawab daerah atas implementasi kewenangan yang mereka miliki. Anehnya, meski akumulasi kewenangan dan empunya sumber daya masih dikuasai secara berlimpah di pusat, banyak tuduhan yang lebih berat mengarah kepada daerah. Misalnya, isu asap akhir-akhir ini dan persoalan deforestasi.

Ada dua cara yang sudah disampaikan dalam banyak laporan tapi patut dipikirkan kembali untuk mempertajam refleksi kegagalan operasional desentralisasi dalam perbaikan mata rantai sistem yang tepat. Pertama, memperkuat supervisi, pemberdayaan, dan evaluasi, atau singkatnya sistem monitoring. Pada era digital sekarang ini sebetulnya relatif mudah untuk memperlihatkan efektivitas urusan yang menjadi kewenangan daerah. Setiap implementasi kewenangan bisa dipantau secara online atau e-government. Misalnya, kewenangan yang sering menjadi keluhan Pusat adalah Bupati/Walikota sering memberikan izin tanpa perduli dengan status kawasan: lindung atau budidaya. Izin Bupati/Walikota acapkali menerobos kawasan konservasi maupun merampas hak-hak masyarakat setempat, menimbulkan konflik yang berlarut-larut. Masalah ini oleh daerah dirasionalisasi sebagai upaya mencari pendapatan asli daerah. Sementara oleh pusat dipandang melampaui batas kewenangan. Akar utama persoalan pada dasarnya terletak pada lemahnya konsep dan akselerasi pembangunan daerah. Ada Kepala Daerah yang memang korup dalam hal ini. Namun ranahnya, tentu pidana, bukan urusan desentralisasi. Sayangnya, sudah hampir dua dekade hal ini berlangsung, solusinya bukan mengatasi masalah pembangunan daerah tapi justru menyunat kewenangan Kabupaten/Kota yang porsinya sudah kecil dari awal. Secara online seharusnya bisa dibangun sistem deteksi dini atas implementasi kewenangan yang bisa dibantu dengan berbagai opsi perbaikan: pemberdayaan, dukungan kapasitas, dan bila diperlukan diasistensi (disapih) hingga Kabupaten sanggup mandiri. Tindakan yang melampaui kewenangan seperti izin yang tidak pada tempatnya harusnya sudah tersedia dalam beberapa solusi karena peraturan perundang-undangan sudah banyak mengatur hal ini. Misalnya, rehabilitasi wilayah yang sudah rusak dan sanksi temporer bagi Daerah bersangkutan baik berupa kewajiban pemulihan maupun penarikan sementara kewenangan tersebut sampai wilayah yang sudah rusak dipulihkan. Namun hal ini tentu tetap paralel dengan upaya mengatasi akar utama persoalan yakni pembangunan daerah.

Kedua, pelaksanaan kewenangan tidak bisa dilakukan secara akumulatif. Semua temuan mengakui daerah memiliki ketimpangan kapasitas yang luar biasa sehingga tidak memungkinkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Karena itu, pusat mesti memberikan perlakuan yang tepat pada bidang-bidang yang belum sepenuhnya siap. Untuk bidang-bidang yang sudah siap, sudah selayaknya Pemerintah Daerah mendapatkan porsi desentralisasi penuh dan mekanisme insentifnya. Untuk itu perlu dibentuk tim pendampingan yang dilengkapi dengan bermacam-macam dukungan. Sehingga kunci utama pelaksanaan yang terkoordinasi adalah pada kemampuan institusi-institusi pusat mengkonsolidasikan dukungannya bagi daerah. Banyak ketentuan di pusat yang masih bertabrakan satu sama lain. Daerah pun mengimitasi kekisruhan ini dan sebagian di antaranya mengambil manfaat dari kondisi itu. Persoalan desentralisasi selama ini bukan pertama-tama karena surplus kekuasaan pada Kabupaten/Kota tetapi akibat dari kesulitan menjalankan kekuasaan secara tepat atau tata kelola. Solusinya bukan menghabisi kewenangan tapi membantu dengan aktif dan telaten atas cara yang tepat menjalankan kewenangan. Yang terakhir ini merupakan bagian dari kewenangan pusat yang semestinya masih harus diberdayakan. Hal ini merupakan spirit desentralisasi yang sesungguhnya, yakni membuat daerah bangkit dengan kemandirian dan kapasitasnya, bukan menjadi sahaya abadi yang mengemis pada bantuan dan dukungan Pusat.

Jakarta 5 November 2017