Apakah Informasi Profil Hak Atas Tanah Seseorang Bisa Dibuka ke Publik

Akhir-akhir ini Surat Tanda Daftar Budidaya bagi petani atau STD-B, semakin dipandang penting dalam upaya menggerakan petani swadaya menuju keberlanjutan.

Permasalahannya disini adalah pada aspek transparansi yang dituntut standar pasar seperti RSPO.

Sebagian besar informasi STD-B atau informasi pekebun berkenaan atau beririsan dengan informasi hak atas tanah yang termuat dalam warkah tanah. Identitias pribadi, lokasi termasuk peta dan klaim atasnya adalah esensi utama dari dokumen itu. Apakah informasi seperti ini secara hukum bisa disebarkan begitu saja atau dibuka ke publik ? Ketentuan pendaftaran tanah maupun informasi perkebunan pada dasarnya menyebutkan bahwa informasi yang berkenaan dengan kepemilikan hak atas tanah/lahan dapat dibuka ke publik dengan sejumlah persyaratan ketat. Ada empat kategori para pihak yang bisa mengakses informasi pertanahan.

  1. Orang yang berkepentingan

PP Pendaftaran tanah menyebutkan bahwa setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah.[1] Informasi ini bisa diberikan dalam bentuk visual maupun tertulis.[2] Orang yang berkepentingan dalam hal ini adalah pihak lain yang mendapatkan manfaat sekunder dari sertifikat tersebut. Misalnya, bank atau pengutang yang memberikan kredit atau utang dengan menjadikan sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan.

  1. Hakim yang mengadili sengketa

Ketentuan PP Pendaftaran tanah juga menjabarkan lebih lanjut bahwa atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, dokumen asli berupa peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang Pengadilan untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan.[3] Dalam hal ini, sesuai prinsip sistem publikasi negatif, seseorang yang merasa memiliki hak atas tanah yang di atasnya telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan meminta informasi-informasi ini dibuka.

  1. Instansi lain

Pasal 34 ayat 2 PP Pendaftaran tanah menyebutkan bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. Secara detail ketentuan ini mengatur lebih lanjut bahwa petikan, salinan atau rekaman dokumen peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama dapat diberikan kepadan Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk dari instani lain yang memerlukan data-data ini dalam pelaksanaan tugasnya.[4]

Namun, pemberian informasi kepada instansi lain tersebut tidak secara serta merta tapi hanya dapat diberikan dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut.Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan.[5]

  1. Umum

Ketentuan lebih lanjut dari PP Pendaftaran Tanah membuka kesempatan bagi publik atau siapa saja untuk mendapatkan informasi hak atas tanah. Disebutkan disana bahwa informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum.[6]  Lebih lanjut diatur bahwa informasi dalam peta pendaftaran dapat diberikan dalam bentuk salinan atau fotocopy bagian peta yang dimaksud yang diberi catatan yang menyebutkan pihak yang meminta  informasi tersebut dan keperluannya.[7] Karena itu, ketentuan ini mengatur bahwa untuk memperoleh informasi mengenai data fisik dan atau data yuridis bidang tanah pemohon harus mengajukan permohonan tertulis dengan menyebutkan keperluannya.[8] Ketentuan ini meskipun masih memerlukan beberapa ketentuan lain misalnya, tata cara mengajukan permohonan dan jenis keperluan yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan atas informasi SHM, HGB, HGU, namun secara substantif sudah menunjukan indikasi bahwa setiap orang bisa meminta informasi hak atas tanah dengan mengikuti prosedur dan syarat tertentu.

Kedua, pelayanan informasi pertanahan. Ketentuan ini sayangnya justru menimbulkan ketidakpastian hukum atas ketentuan yang sudah diatur dalam pendaftaran tanah. Dalam ketentuan informasi pelayanan informasi pertanahan disebutkan beberapa kategori informasi yang dikecualikan dari informasi publik, antara lain:[9]  buku tanah, surat ukur, serta warkahnya[10]. Ketentuan ini memang masih memungkinkan pembukaan atas informasi dimaksud tetapi hanya bagi instansi pemerintah yang memerlukan informasi tersebut untuk menjalankan tugasnya dan bersifat kasuistis.[11] Karena itu, tidak semua permohonan instansi pemerintah bisa diterima, tergantung penilaian dari pejabat BPN atas kategori permohonan yang diterima.

Meski ada sedikit perbedaan, ketentuan pertanahan menegaskan bahwa informasi yang termuat dalam buku tanah, surat ukur, dan warkah tanah merupakan kumpulan informasi mengenai data fisik dan data yuridis yang harus dilindungi. Informasi demikian terdapat dalam dokumen hukum seperti SHM, HGU, HBG maupun salinan dokumen lainnya baik pendaftaran lahan seperti STD-B maupun pendaftaran lainnya adalah hak pemilik tanah, bukan hak publik. Dokumen-dokumen tersebut sejauh ini telah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan yang mempunyai implikasi bahwa informasi atas dokumen-dokumen tersebut tidak dapat diakses serta merta oleh Pemohon Informasi Publik.[12] Akses secara terbatas diberikan dengan mengikuti syarat yang telah disebutkan di atas. Undang-undang menyebutkan bahwa informasi tersebut hanya bisa dibuka ke publik setelah 30 tahun dengan syarat jika diperlukan untuk memperlancar proses penegakan hukum.[13]

 

[1] Pasal 34 ayat 1 PP Pendaftaran tanah

[2] PMNA No 3/1997 pasal 187 ayat 1

[3] Pasal 35 ayat 4 PP Pendaftaran Tanah

[4] pasal 35 ayat 1 dan 3 PP Pendaftaran Tanah

[5] PMNA No 3/1997 pasal 191 ayat 1 dan 2

[6] PMNA No 3/1997 pasal 187 ayat 1

[7] PMNA No 3/1997 pasal 188 ayat 1

[8] PMNA No 3/1997 pasal 189

[9] Peraturan Kepala BPN No 6/2013 pasal 12 ayat 4

[10] Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis

bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut lihat pasal 1 angka 12 PMNA No 3/1997

[11] Peraturan Kepala BPN No 6/2013 Pasal 13

[12] Pasal 1 angka 7, PP No 61/2010

[13] Pasal 5 , PP No 61/2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s