Anomali Hukum: Dari Nenek Minah Hingga Nenek Alma

Kasus Nenek Minah di Ajibarang, Banyumas, mbah Klijo di Sleman Yogyakarta, Kholil dan Basar di Kediri Jawa Timur, Manisih sekeluarga di Batang Jawa Tengah, Aspuri di Serang Banten, Aal di Palu Sulteng, dan Nenek Alma di Cangkring Jember, sungguh suatu kejanggalan hukum yang serius dan bisa disebut menodai tidak hanya nurani tetapi juga akal sehat.

November 2009, Nenek Minah (55) dituduh mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA). Buah kakao itu dia petik untuk bibit dan hanya diletakkan di bawah pohon. Meski sudah meminta maaf pada mandor RSA yang mendapatinya dan mengakui perbuatan tersebut, Minah tetap dihukum masa percobaan 1 bulan 15 hari penjara.

Pada Desember 2009, Mbah Klijo (73) yang sudah rabun dan sedikit pincang diserahkan warga ke kepolisian Sleman setelah tertangkap tengah mencuri setandan pisang biji yang masih mentah seharga sekitar Rp 20 ribu dari sawah milik tetangga, Sulistyo. Saksi mata tidak memberi maaf apapun dan memandang Klijo sebagai residivis karena sebelumnya, tahun 2004 pernah mencuri ayam tetangganya.

Masih pada November 2009, Kholil (51) dan Basar (40) di Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kediri didakwa mencuri 1 buah semangka dari kebun milik Darwati dan terancam hukuman lima tahun penjara. Darwati enggan berdamai dan melanjutkan kasus itu ke pengadilan.

Akhir 2009 Manisih (39), 2 anaknya yang masih remaja serta seorang sepupunya dituduh mencuri 3 buah randu (kapuk) seharga Rp. 12.000 dari perkebunan milik PT Segayung di Desa Sembojo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Meski mereka mengaku hanya memungut buah sisa panen, tidak ada maaf diberikan. Keempatnya dituntut 1 tahun penjara dengan 4 bulan masa percobaan.

Pada Februari 2010, Aspuri (19) buruh tani di Desa Bendung Kota Serang ditahan selama tiga bulan atas perbuatannya memungut sebuah kaus lusuh di pagar rumah tetangganya. Tetangga tanpa ampun melaporkan Aspuri yang segera direspons kepolisian tanpa repot-repot menahan Aspuri. Kaus yang dipakai buat pel itu mengancam Aspuri dengan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun (Kompas, Rabu, 10 Februari 2010).

Pada 2012, Aal (15) pelajar SMK 3, Palu, Sulawesi Tengah, duduk sebagai pesakitan di pengdilan karena dituduh mencuri sandal jepit merek eiger milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulteng. Dia diancam hukuman kurungan maksimal lima tahun penjara. Meski hakim memutuskan bersalah, Aal dikembalikan pada orang tuanya.

Pada Maret 2018, Nenek Alma (65) warga Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dilaporkan ke kepolisian sektor setempat. Nenek tersebut dituding mencuri tiga buah pepaya milik Bawon, tetangganya. Sang nenek itu mengakui perbuatannya. Dia mencuri pepaya untuk dimasak demi menyambung hidup karena tidak ada lagi stok makanan tersisa. Ketika dimediasi Polisi pelapor memaafkan Nenek Alma, dengan syarat si nenek berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Kasus-kasus ini meski wilayahnya berbeda tapi karakternya sama, yakni hukum menjadi begitu mudah diterapkan pada orang kecil. Perkembangan hukum pidana sebetulnya telah menampung konsep sosial; damai, tetapi hanya untuk perkara ringan yang nilainya di bawah 2.5juta Rupiah. Namun peran polisi pun hanya mendekati robot hukum, yang pasif menunggu perintah; tidak aktif menjadi bagian dari sistem keadilan. Ketika tidak ada damai, kasus tetap berlanjut yang berujung pada sanksi. Yang berikutnya, toleransi sosial demikian retak dan lusuh, sedekil potongan kain yang diambil Aspuri, hingga hampir tidak ada lagi belas kasihan. Dimana letak tenggang rasa dan berbela rasa yang konon menjadi ciri manusia Indonesia, dan terus menerus diklaim sebagai karakter budaya bangsa di hampir setiap suku.

Watak Hukum

Yang dimaksud dengan hukum disini tidak hanya pasal-pasal hukum tetapi juga institusi yang menegakkannya, dari polisi, jaksa hingga hakim. Begitu banyak pertanyaan mengganjal, ada apa dengan hukum di negeri ini ? Mengapa orang kecil begitu mudah dijerat pasal-pasal hukum sementara koruptor kelas kakap justru menikmati kemewahan dengan menggunakan berbagai cela hukum, baik selama proses pemeriksaan hingga di penjara. Untuk memeriksa si kaya pun begitu rumit. Tengok kasus penggondolan uang bank, dari bank Bali sampai Century. Seperti menegakan benang basah, tidak ada perkembangan signifikan yang mencerahkan dalam kasus-kasus kakap itu. Apa yang salah dan dimana letak kesalahannya sungguh merupakan pertanyaan pelik.

Karena itu, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini barangkali agak berputar-putar. Sebagaimana diperlihatkan dalam berbagai studi, akar persoalan ketimpangan penegakan hukum tidak hanya satu. Sebagai upaya awal menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ada baiknya kita kembali ke konsep-konsep utama hukum yang sering menjadi pegangan teguh para pekerja hukum, entah hakim, jaksa, polisi selaku penyidik hingga pengacara.

Salah satu konsep utama hukum adalah hukum harus netral dan tidak memihak. Dengan konsep ini, para Sarjana Hukum tidak belajar mengenai siapa yang menjadi tersangka maupun terdakwa. Tetapi, mereka hanya diajari mengenai apa saja unsur perbuatan melawan hukum dari suatu tindakan. Dalam kasus-kasus di atas, jika jaksa berhasil membuktikan unsur-unsur tersebut maka hampir pasti, hakim akan  menjatuhkan hukuman, bisa sesuai tuntutan jaksa, bisa lebih atau kurang. Inilah yang disebut dengan formalisme ajudikasi, dimana proses peradilan memeriksa tersangka semata-mata dengan mengacu pada bukti-bukti formal (Leiter, 1999). Karena itu, penalaran yang dibutuhkan adalah yang mengacu pada fakta yang obyektif, aturan yang tidak ambigu dan logis (Burton, 1995).

Dalam kaca mata formalisme, hukum tidak pandang buluh, tidak pilih kasih. Jika terbukti secara formal, semua orang dibabat, tidak perduli status sosialnya, kelompok, suku atau pemilahan-pemilahan sosial lainnya yang membingkai identitas rupa macam orang.

Namun apa jadinya jika orang tersebut adalah Minah, Klijo, Manisih, Aspuri ? Apakah masih layak doktrin formalisme bahwa hukum harus netral dan tidak pandang buluh diterapkan untuk mereka-mereka ini ?

Formalisme telah menjadi darah daging atau ideologi yang membuat korps aparat hukum (hakim, jaksa dan polisi) merasa tindakan mereka telah benar menurut hukum. Disitulah letak kekuatan sekaligus bahaya klaim kebenaran formal.

Bilamana klaim tersebut diwujudnyatakan secara konsisten maka kita boleh jadi akan menyaksikan hari-hari ini penjara penuh dengan politisi, pejabat teras, pengusaha kakap akibat korupsi, suap, dan tindakan kejahatan kerah putih lainnya atau bahkan kejahatan kasar yang melibatkan mereka. Barangkali publik juga merayakan uang negara yang kembali utuh jika denda terhadap pelaku-pelaku ini sejalan dengan kerugian yang dikeruk dari berbagai jenis anggaran yang mereka hisap. Hasil jarahan mereka itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik, tanpa harus memaksa negeri ini lelah berutang ke lembaga-lembaga keuangan internasional.

Namun, kita menyaksikan fakta sebaliknya. Meskipun makin sering kita menyaksikan Bupati, Gubernur, anggota DPR, pengusaha rekanan, dan pejabat teras lainnya lalu lalang dengan baju kuning di KPK, lebih banyak lagi yang tidak terungkap. Sebagiannya menggunakan celah hukum untuk menyelamatkan diri, bahkan dengan drama opera sabun paling menggelikan seperti kasus Setnov. Lalu bagaimana menimbang watak hukum seperti ini?

Pertama, kritik terhadap formalisme barangkali perlu meminjam kaum Marxis bahwa jika hukumnya sendiri sudah tidak adil, misalnya hanya menguntungkan kelompok sosial tertentu, maka aparat penegak hukum akan menjadi alat penegak hukum yang tidak adil. Dia akan menjadi bagian dari sistem yang mendukung diskriminasi dan perampasan hak orang. Pola ini sudah kerap terjadi pada regim ORBA, lewat pembelengguan kebebasan, rekayasa bukti hukum hingga perampasan hak yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam banyak kasus pola-pola tersebut masih terus dipraktekan hingga kini.

Kedua, kritik kaum criticial legal studies. Menurut kelompok ini, hukum yang hanya memperhatikan aspek formal tekstual, tidak memperhatikan aspek-aspek sosial seperti kemiskinan, pendidikan dan nilai yang barangkali berada di balik suatu tindakan. Karena itu, siapa yang bisa membela diri dengan muslihat memanipulasi bukti formal, boleh jadi lepas dari jeratan hukum. Sebaliknya, kejujuran menjadi karpet merah ke penjara. Segera terlihat dalam kasus Minah, keluguan dan kejujuran nenek Minah mempermudah aparat hukum untuk menerapkan hukumnya. Alasan sosiologis bahwa tindakan tersebut bukan mencuri justru menjadi alasan jelas bagi hukum, bahwa perbuatan tersebut memang memenuhi unsur-unsur pencurian.

Ketiga, kembali menggunakan serangan kaum Marxis, paling berbahaya adalah jika formalisme dipakai aparat hukum untuk membenarkan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Dengan mengacu pada standar yang baku, aparat hukum dengan mudah mengklaim bahwa segala sesuatu telah sesuai dengan prosedur, alias tidak ada yang salah.

Integritas Hukum

Tidak mudah mengubah kaca mata hukum yang semata-mata formalistik. Sudah banyak usulan untuk memperbaiki lensa cara pandang pembentukan hingga praktek hukum. Almarhum Prof. Dr Satjipto Rahardjo, seorang begawan besar sosiologi hukum menganjurkan hukum progresif yang mendorong aparat hukum untuk keluar dari formalisme demi mencari kebenaran hakiki, bila perlu berkaca pada nurani. Usulan ini barangkali tepat untuk aparat dan lembaga dengan moralitas yang bening. Pada kenyataannya kita sulit menemukan itu. Usulan Prof Tjip pun masih menabrak batu karang.

Formalisme adalah pendekatan yang sangat kokoh dan tertutup dalam ajudikasi. Sangat sulit untuk mengubahnya menjadi lebih cair dan terbuka. Sedemikian dalam cengkramannya melalui pendidikan hukum yang mengubah dan mengambilalih konsep berpikir para sarjana. Karena itu, barangkali perlu memikirkan teori hukum yang mengajukan tesis tambahan, tidak langsung asimetris dengan aspek-aspek dasar formalisme tapi menambah aspek-aspek tersebut agar lebih kaya.

Gagasan Dworkin untuk memikirkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam proses adjudikasi secara serius patut menjadi pertimbangan. Hakim dalam kasus-kasus keras seperti yang diungkapkan di atas perlu menghadirkan pandangan non-formalistik.  Kasus-kasus keras adalah kasus yang menantang logika norma dan moralitas sekaligus. Pedebatan antara keduanya bersaing ketat, tetapi pada akhirnya putusan tersebut haruslah mematuhi prinsip-prinsip moral hukum, yakni integritas. Yang dimaksud Dworkin adalah dalam hukum juga memiliki nilai yang menerangi pasal-pasal hukum dan hal itu dikaitkan secara konsisten dengan situasi umum yang dihadapi hukum. Situasi umum yang kita hadapi adalah kepastian dan kemanfaatan hukum tidak berimbang dalam menghadapi kasus orang kaya dan miskin. Kepastian hukum demikian lunak dalam proses pidana yang melibatkan orang kaya. Misalnya, beberapa kasus tabrakan yang menyebabkan mati, cukup diselesaikan dengan denda. Dalam situasi demikian, neraca hukum timpang yang menguntungkan orang kaya. Garis parameter keadilan kabur. Karena itu, untuk menolong hukum agar kembali berintegritas, seharusnya dalam kasus-kasus keras yang menimpa orang miskin, hukum harus menunjukan keadilan yang berimbang. Adil bagi orang miskin. Disitulah integritasnya ! Demikianlah, suatu kasus keras tidak semata-mata dilihat dari unsur pembuktian, tetapi juga prinsip moral di belakangnya. Apakah bermoral suatu putusan jika orang miskin dihukum karena mengambil kain lusuh, sementara koruptor kakap dibebaskan?

Salah satunya terobosan dalam kasus-kasus keras seperti ini adalah menambah unsur bukti dalam proses hukum. Selain bukti formal, perlu diketengahkan gagasan mengenai bukti non-formal. Bukti non-formal adalah pertimbangan sosial atas suatu kasus, misalnya kemiskinan, nilai sosial, ekonomi, dan seterusnya. Selama ini, aspek non-formal umumnya hanya terdapat dalam keyakinan hakim dan  tidak menjadi bagian penting dalam pertimbangan putusan. Kalaupun ada, pada akhirnya tetaplah pertimbangan formal yang diutamakan. Jika non-formal menjadi bagian integral dalam proses hukum maka hakim bisa saja meminta  polisi menambahkan informasi profil sosial pelaku dan status ekonominya. Penyelesaiannya bukan hanya terbatas pada damai atau penjara tapi bisa memfungsikan proses penyelesaian secara sosial, bahkan secara progresif menggunakan moralitas sosial untuk menguatkan dalil hukum, seperti cerita fiksi fenomenal Florello LaGuardia. Meski LaGuardia hanya fairy tale, cara demikian itu bukan tidak mungkin. Hukum sendiri membuka ruang untuk membangun konstruksi berpikir baru yang menendang ke samping konservatisme formal. Terobosan dan inovasi dalam hukum sangatlah mungkin diambail dari perkembangan kenyataan sosial. Kita menyaksikan banyak hukum yang sekonyong-konyong hadir tanpa fondasi yang memadai dalam hukum. ITE, misalnya, benar-benar merupakan sesuatu yang baru dalam konsep hukum.

Pada akhirnya, usulan-usulan pembaruan tidak boleh berhenti sebagaimana perubahan tidak pernah berakhir. Karena itu, masalah-masalah hukum harusnya menjadi tantangan untuk mengkonstruksikan kembali format hukum yang lebih mampu menjawab persoalan sosial, tidak berhenti pada prosedur formal yang kaku dan diam.

Empati Sosial dan Hukum

Sejalan dengan upaya menggelorakan debat gagasan hukum, beberapa kasus di atas menunjukan makin menyempitnya rumah tangga mufakat. Empati demikian kerdil, sehingga orang memilih menghukum ketimpangan ekonomi dengan proses hukum, daripada memberinya nasi. Gejala ini dapat disebut sebagai erosi pada tenggang rasa, sebuah nilai yang konon merupakan pilar paling penting dan sangat kuat dalam masyarakat kita.

Menguatnya jala hukum dan menyempitnya arena kesepakatan sosial bukan gejala yang diharapkan dalam situasi hukum kita yang sulit diandalkan. Hukum bukanlah instrumen yang sungguh-sungguh bisa diandalkan saat ini. Persoalan utamanya, ketika hukum tidak memberikan solusi atau bahkan buntu, seperti yang kerap terjadi, orang akan segera mudah terprovokasi untuk main hakim sendiri. Pada titik itu, bukan ketertiban hukum yang berlangsung tetapi justru kisruh dan kekacauan. Maling ayam dan sandal jepit pun akan berujung lenyapnya nyawa.

Karena itu, momen ini penting untuk membuat para tokoh yang memiliki peran sosial sentral, baik tokoh agama, pendidik, tokoh masyarakat, menyerukan kembali pentingnya tenggang rasa. Sedekah sosial perlu dihadirkan dalam bentuk bela rasa untuk merangkul yang melarat. Institusi-institusi sosial perlu memiliki kesadaran bersama mengenai hal ini. Barangkali pada topik-topik seperti ini kita bisa menyisihkan perbedaan yang berorientasi politis dan menggelar tikar dialog untuk kemanusiaan. Karena tanpa topangan energi sosial, hukum tidak akan berjalan. Energi sosial memampukan hukum untuk berdiri dan menjangkau semua orang setara. Hanya di atas semangat sosial yang kuat dengan solidaritas, hukum dapat menemukan rumahnya.

Om Pote

Beliau seorang pedagang lokal. Buka kios di sebelah utara komplek Seminari Kisol. Kami tidak tahu persis sejak tahun berapa dia memulai bisnis kios. Tetapi patut diakui, meskipun mungkin tidak belajar manajemen, beliau adalah pelaku bisnis handal yang memperhitungkan dengan tepat pertimbangan ekonomi dalam menentukan lokasi kios. Semua ahli manajemen bisnis paham sepenuhnya bahwa lokasi bisnis ditentukan oleh keunikan alamiah, keunggulan geografis, dan nilai tambah. Om Pote barangkali memikirkan dua yang terakhir: geografis dan nilai tambah. Secara geografis, Om Pote memilih lokasi dekat jalan utama yang menghubungkan Kota Kabupaten Ruteng dan Kota Kecamatan terdekat, Kota Borong dengan kampung-kampung terjauh Manggarai Timur (ketika itu Manggarai belum dibelah tiga). Kios itu juga hanya sepelempar batu dari asrama anak-anak seminari yang sedang dalam usia doyan belanja. Tidak besar memang, jauh dari anggaran sosialita SMA jaman now. Tapi dalam radar Om Pote, ini pula yang memenuhi kriteria terakhir: kios itu memberikan nilai tambah bagi seminaris seperti saya kala itu. Bagian ini yang akan diungkapkan dalam tutur berikut ini.

Baiklah…cerita berikut ini dimulai dari hobi kami menghabiskan waktu sore. Daripada ti’i jerawat dan melamun kreatif sejauh-jauhnya, lebih baik jalan-jalan. Yang satu ini harus kuras kantong, dimana lagi kalau bukan berlabuh di kios hampir serba ada punya Om Pote. Saya lupa nama kios itu. Untuk mudahnya, masa itu kami menyebutnya Kios Om Pote, saja. Saya juga tidak pernah tahu nama lengkap Om Pote. Mungkin ada yang lebih ingat, silahkan tambahkan. Tentu kalau boleh, tidak hanya menukil nama tetapi juga cerita lain. Lebih seru. Lebih menguras tawa dan geli. [belakangan kraeng Firman de Morin, teman seangkatan di Kisol, menambahkan nama Om Pote: Yoseph Pote de Rozari].

Sore itu tebas rumput cukup melelahkan. Mandi, wangi, tetapi perut lapar. Masakan dapur sesumbar dengan wangi masakan para pastor. Godaannya mampir lewat di hidung. Aduhhh….bikin tambah lapar. Cek uang di dompet, ah ada sedikit. Ini sudah akhir bulan, sebentar lagi mungkin ada kiriman. Meski seringkali orang tua selalu menganggap anak kampung seperti saya tidak perlu uang. Tak apalah berharap sedikit. Amplop surat selalu dinanti. Selain sekilas berita dari kampung, biasanya di tengah-tengah lipatan surat diselipkan satu atau beberapa lembar untuk doyanan. Walau hanya untuk sebatang pisang goreng.

Kembali ke perut lapar. Bertiga kami kumpul di tempat makan. Tidak usah saya sebut dua orang ini, biarlah dosanya saya pikul. Soalnya, bisa bikin malu hati. Apalagi kalau saat ini keduanya sudah jadi pejabat. Kuatir saya digugat dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ad multorum exhaurienda peccata, biarlah saya tanggung dosa-dosanya. Siapa tahu ada pahalanya. Ha ha ha ha ha ha…Setelah hitung-hitung sebentar, sepertinya duit cukup buat beli biskuit, plus bisik-bisik rencana comrades in crime sore itu. Sembari jalan sore, santai menunggu datangnya jam belajar sore, kami lenggang kangkung ke Kios Om Pote.

Kejahatan kecil itu pun dimulai. Modusnya kira-kira begini. Saya berdiri di depan bersama rekan yang satu menutupi pandangan Om Pote. Beliau sudah cukup umur. Ditengahi kaca mata positif tebal, kami yakin sepenuhnya beliau tidak cukup awas menyapu satu ruangan kios-nya secara cermat. Sohib saya yang lain beraksi dengan tangkas, persis kode lama*. Rogo sana sini, pegang le lau. Dia telah cukup siap memakai celana agak longgar untuk menampung harta jarahan. Satu bungkus gula, satu biskuit, dan beberapa jajanan lain. Sekilas saya lihat, bagian depan celananya agak menonjol. Bahasa manggarainya, tombur. Sedikit pengorbanan untuk tujuan yang lebih besar: akan ada pesta sore itu. Tugasnya pun untuk sementara selesai. Sampai disitu kami cukup lega. Sekarang adalah urutan paling akhir dalam siklus kejahatan kecil itu. Bayar apa yang nampak diambil. Celakanya, kawan ini terlalu terburu-buru untuk segera menuntaskan babak akhir. Alhasil, tersandung. Dannnn, tanpa bisa dia cegah merosot lah tumpukan gula dan biskuit dalam celana. Gula tumpah kemana-mana. Jarahan lain juga terpencar kesana kemari.

Om Pote bergeming. “Itu apa?” Kami bertiga diam. Sudah bisa dibayangkan, kabar sore itu naik sampai ke Romo Perfek. Untuk diketahui, Romo yang satu ini juga kaca mata pantat botol. Dia adalah Hitler kecil pada masa itu. Acapkali kami merasa hukumannya tidak masuk akal.

Tunggu dan tunggu…ternyata kami berdua tidak dipanggil. Hanya dalang utama yang diminta menghadap. Entah apa yang terjadi. Saya tidak berani tanya.

Ingatan itu terus terngiang. Om Pote sudah berangkat menghadap Allah. Semoga Tuhan memberinya kemurahan hati. Untuk mengenangnya cerita ini dituturkan. Di tengah kemarahannya sore itu, dia telah menjadi seorang Bapak yang menyematkan satu nilai klasik bagi kami: Perintah Ketuju “Neka Tako”

*kode lama: kera yang sudah cukup senior sehingga mengepalai gerombolan kera

Pertarungan Tafsir atas Putusan Restitusi Wilayah Adat

Opini Noer Fauzi Rahman pada edisi cetak Kompas 19 Februari 2014 mengetengahkan suatu konstruksi tafsir atas Putusan MK 35/2012 sekaligus mendesak Presiden untuk melakukan sejumlah langkah terobosan terhadap hak masyarakat hukum adat (MHA). Tafsir tersebut patut dipikirkan secara serius mengingat sepinya pembahasan terhadap putusan monumental ini dalam agenda pembaruan hukum negara. Putusan MK melahirkan suatu konstruksi hukum baru. Dan apa yang belum terbahas dari bangunan opini Noer Fauzi adalah suatu logika hukum baru yang dikembangkan MK 35 sekaligus counter terhadap interpretasi Pemerintah yang digerakkan melalui Kementerian Kehutanan. Tulisan ini mengangkat sisi itu. Meskipun ada banyak perkembangan baru pasca 2014, beberapa ulasan disini masih sangat relevan untuk dikemukakan.

Saya ingin memulai dari tiga konstruksi utama pertimbangan hukum MK dan bagaimana Pemerintah menerjemahkannya tidak saja secara berbeda tapi juga bisa dikatakan melawan isi putusan itu sendiri.

Pertama, Putusan MK secara fundamental memutus sejarah panjang klaim sepihak negara yang mewarisi konsep terra nulius (tanah kosong) dari era kolonialisme. Konsep ini menganggap tanah yang dipijak para pemburu emas dan rempah jaman kolonial sebagai “tanah kosong” tanpa tuan sehinggar harus diklaim sebagai hak Raja. Kolonialisme Spanyol, Portugis, Belanda memang sudah jadi arang dan abu sejarah. Tapi legacy-nya dipertahankan mati-matian oleh hukum dan kebijakan pasca kolonial di negeri ini. Misalnya, di berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah klaim Hak Menguasai Negara berkembang biak menjadi hak milik negara. Dus, negara punya hak dan warga hanya jadi penumpang.

Hutan adalah salah satu arena kontrol yang paling ketat. Banyak pembatasan terjadi untuk komunitas, tidak boleh ini dan itu. Tidak jarang, larangan dan sanksi lebih pekat-ketat dari jaman kolonial. Komunitas-komunitas ini hidup ribuan tahun di kawasan hutan bahkan peradabannya dibentuk oleh lingkungan hutan. Mereka tidak dinggap berkah tapi beban buat negara karena diidentifikasi sebagai “pengganggu” kawasan hutan.

MK menjungkalkan konstruksi hukum dan politik yang memandang komunitas sebagai beban. Menurut MK, konsep penguasaan negara menderita sakit amnesia sejarah yang akut. Negara tidak hadir dalam ruang kosong. Banyak komunitas hidup dengan sistem hidupnya sejak lama. Karena itu, hak mereka harus diakui. Sehingga kawasan hutan, tidak lagi “tanah kosong” tapi tanah yang berpenghuni sekaligus punya tuan. Mereka itulah masyarakat hukum adat.

Kedua, Putusan MK menempatkan MHA sebagai subyek hukum. Dalam hal ini, MK membangun konsep baru tentang subyek hukum. Selama ini, konsep subyek hukum menjadi hafalan turun temurun warisan konsep hukum eropa, yakni subyek individual dan subyek artifisial berupa badan hukum.  Hukum secara teoritik dibentuk tidak hanya bersumber dari nilai-nilai universal tapi juga oleh variabel sejarah sosial dan politik dalam batas suatu negara. Sejarah komunal MHA memberi keyakinan bagi MK untuk secara tegas menempakan MHA sebagai subyek yang setara dengan dua subyek lainnya.

Ketiga, syarat menjadi subyek hukum berbeda dari subyek hukum sebelumnya. MK mengacu pada syarat konstitusi yakni pasal 18B ayat 2 UUD 1945. MK tidak menambahkan maupun mengembangbiakan syarat menjadi berlipat-lipat. Sehingga seharusnya syarat inilah yang diwujudnyatakan oleh Pemerintah.

Tanggapan Regim Saat Ini

Segera setelah Putusan MK, Kementerian Kehutana mengeluarkan surat edaran Kemenhut SE.1/Menhut-II/2013 kepada para gubernur, kepala daerah, dan dinas kehutanan provinsi/kabupaten. Surat ini diikuti dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013. Perlu kiranya ditampilkan secara utuh konstruksi tanggapan pemerintah melalui Kemenhut saat ini. Untuk tulisan ini, saya hanya ingin menunjukan tiga konstruksi tafsir. Pertama, dalam P.62  hutan adat memang akan diakui sebagai hutan hak MHA. Namun prosedur untuk mendapatkan hak tersebut secara prosedural sangat banyak dan berliku-liku. Secara substantif, bahasa syarat-syarat tersebut menunjukan interpretasi sepihak atas keberadaan MHA tanpa secara empiris benar-benar memahami kompleksitas dan kemajemukan MHA. Kurang lebih terdapat empat syarat baru di luar empat syarat konstitusi (lihat pasal 24 P. 62). Syarat-syarat tersebut mempunyai watak teknikal di luar syarat substansi yang terdapat dalam konstitusi. Namun, pengaturan hak, secara prinsipil, hanya bisa dibatasi oleh kebebasan hak orang lain. Pembatasan hak oleh syarat teknis merupakan preseden buruk terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara maupun kelompok di negeri ini. Cara pembatasan tersebut hanya hidup pada pemerintahan diktator yang pernah kita alami lebih dari 32 tahun selama regim ORBA.  Karena itu, P.62 jelas merupakan langkah mundur dari Putusan MK 35. Kedua, P.62 tidak lagi secara tegas menyebut MHA sebagai subyek hukum. Konstruksi hukum P.62 gagap mengakui hak komunal. Hal ini tentu merupakan konsekuensi dari ketidaksiapan pemerintah terhadap konstruksi hukum baru yang ditampilkan MK. Ketiga, Putusan MK adalah perubahan atas UU No 41/1999. Tanggapan perubahan atas Undang-undang seharusnya dituangkan dalam bentuk perubahan atas Undang-undang bukan dengan suatu produk kebijakan berupa Peraturan Menteri yang bahkan tidak disebut dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini bisa berimplikasi pada preseden keliru bahwa ke depan perubahan atas Undang-undang bisa dilakukan oleh ketentuan yang lebih rendah, tanpa suatu akuntabilitas publik yang memadai.

Uraian ini hanya segelintir dari banyak persoalan “tidak nyambung” antara Putusan MK 35 dengan tafsir operasional dalam kebijakan Pemerintah. Karena itu, regim pemerintah Jokowi perlu mempelajari ini dan membuat suatu interpretasi korektif yang lebih konstitusional.

Peran Regim Baru

Ada tiga aktor yang setidaknya perlu terlibat aktif.  Pertama, Legislatif. Para anggota DPR yang baru harus meluruskan kekeliruan akut dalam prosedur formal perubahan hukum. Tafsir baru atas Undang-undang harus dipermanenkan melalui undang-undang. Hal ini menjamin asas transparansi dan partisipasi publik dimana semua warga negara bisa memahami adanya perubahan pada undang-undang tertentu yang berkaitan dengan hajat hidup mereka. DPR juga harus mewujudkan perubahan fundamental pada konstruksi hukum hak dan subyek hukum MHA dalam berbagai rancangan undang-undang terkait yang akan dibentuk.

Kedua, Presiden. Selain membangun langkah-langkah prosedural hukum, Presiden perlu menyampaikan suatu statemen politik pemulihan hak-hak konstitusional masyarakat (hukum) adat secara nasional. Sikap ini pernah dilakukan Kevin Ruud terhadap orang Aborigin, ketika mengawali masa pemerintahannya. Sikap yang sama pernah dilakukan Presiden Obama terhadap orang Indian. Kita ? Meski telah mendera kelompok ini dalam suatu sejarah panjang kekerasan dan diskriminasi struktural, hampir tidak ada kata maaf sekalipun. Hingga kini, masih banyak dokumen resmi pemerintah yang secara sepihak menyudutkan tradisi dan kehidupan kelompok masyarakat ini sebagai sesuatu yang aneh dan tak layak. Bahkan beberapa acara televisi secara gamblang menempatkan mereka sebagai tontoan ketidaksempurnaan peradaban. Ajaib. Para penonton tertawa. Dan akhirnya kesadaran kita sebagai bangsa akan masa lalu yang kejam hilang lenyap dalam tontonan yang murah meriah dan dangkal. Presiden perlu secara politik bertindak melakukan koreksi sejarah atas persoalan ini.

Ketiga, Pemikir hukum. Terobosan perlu dibikin dalam teori hukum mengenai keberadaan MHA sebagai subyek hukum yang berbeda dari subyek hukum individual dan badan hukum dalam tradisi hukum eropa. Kemampuan para pemikir hukum untuk keluar dari tradisi formalisme hukum diuji dalam sejarah ini. Hanya dengan interpretasi yang konstruktif hukum negara bisa memberi ruang yang tepat. Tanpa itu, beban sejarah kolonial akan terus muncul dalam bangunan hukum kita.

Belum ada pemikir hukum di negeri ini yang berani melakukan tafsir berbeda atas subyek hukum seperti yang dilakukan MK. Warisan ahli hukum undang-undang atau meminjam istilah Professor Jimmly Assidiqie, sarjana hukum titik koma, seharusnya ditantang untuk memberikan interpretasi hukum yang lebih berdaging terhadap hukum nasional. Tida sekedar pasal, ayat apalagi tanda baca.