Pertarungan Tafsir atas Putusan Restitusi Wilayah Adat

Opini Noer Fauzi Rahman pada edisi cetak Kompas 19 Februari 2014 mengetengahkan suatu konstruksi tafsir atas Putusan MK 35/2012 sekaligus mendesak Presiden untuk melakukan sejumlah langkah terobosan terhadap hak masyarakat hukum adat (MHA). Tafsir tersebut patut dipikirkan secara serius mengingat sepinya pembahasan terhadap putusan monumental ini dalam agenda pembaruan hukum negara. Putusan MK melahirkan suatu konstruksi hukum baru. Dan apa yang belum terbahas dari bangunan opini Noer Fauzi adalah suatu logika hukum baru yang dikembangkan MK 35 sekaligus counter terhadap interpretasi Pemerintah yang digerakkan melalui Kementerian Kehutanan. Tulisan ini mengangkat sisi itu. Meskipun ada banyak perkembangan baru pasca 2014, beberapa ulasan disini masih sangat relevan untuk dikemukakan.

Saya ingin memulai dari tiga konstruksi utama pertimbangan hukum MK dan bagaimana Pemerintah menerjemahkannya tidak saja secara berbeda tapi juga bisa dikatakan melawan isi putusan itu sendiri.

Pertama, Putusan MK secara fundamental memutus sejarah panjang klaim sepihak negara yang mewarisi konsep terra nulius (tanah kosong) dari era kolonialisme. Konsep ini menganggap tanah yang dipijak para pemburu emas dan rempah jaman kolonial sebagai “tanah kosong” tanpa tuan sehinggar harus diklaim sebagai hak Raja. Kolonialisme Spanyol, Portugis, Belanda memang sudah jadi arang dan abu sejarah. Tapi legacy-nya dipertahankan mati-matian oleh hukum dan kebijakan pasca kolonial di negeri ini. Misalnya, di berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah klaim Hak Menguasai Negara berkembang biak menjadi hak milik negara. Dus, negara punya hak dan warga hanya jadi penumpang.

Hutan adalah salah satu arena kontrol yang paling ketat. Banyak pembatasan terjadi untuk komunitas, tidak boleh ini dan itu. Tidak jarang, larangan dan sanksi lebih pekat-ketat dari jaman kolonial. Komunitas-komunitas ini hidup ribuan tahun di kawasan hutan bahkan peradabannya dibentuk oleh lingkungan hutan. Mereka tidak dinggap berkah tapi beban buat negara karena diidentifikasi sebagai “pengganggu” kawasan hutan.

MK menjungkalkan konstruksi hukum dan politik yang memandang komunitas sebagai beban. Menurut MK, konsep penguasaan negara menderita sakit amnesia sejarah yang akut. Negara tidak hadir dalam ruang kosong. Banyak komunitas hidup dengan sistem hidupnya sejak lama. Karena itu, hak mereka harus diakui. Sehingga kawasan hutan, tidak lagi “tanah kosong” tapi tanah yang berpenghuni sekaligus punya tuan. Mereka itulah masyarakat hukum adat.

Kedua, Putusan MK menempatkan MHA sebagai subyek hukum. Dalam hal ini, MK membangun konsep baru tentang subyek hukum. Selama ini, konsep subyek hukum menjadi hafalan turun temurun warisan konsep hukum eropa, yakni subyek individual dan subyek artifisial berupa badan hukum.  Hukum secara teoritik dibentuk tidak hanya bersumber dari nilai-nilai universal tapi juga oleh variabel sejarah sosial dan politik dalam batas suatu negara. Sejarah komunal MHA memberi keyakinan bagi MK untuk secara tegas menempakan MHA sebagai subyek yang setara dengan dua subyek lainnya.

Ketiga, syarat menjadi subyek hukum berbeda dari subyek hukum sebelumnya. MK mengacu pada syarat konstitusi yakni pasal 18B ayat 2 UUD 1945. MK tidak menambahkan maupun mengembangbiakan syarat menjadi berlipat-lipat. Sehingga seharusnya syarat inilah yang diwujudnyatakan oleh Pemerintah.

Tanggapan Regim Saat Ini

Segera setelah Putusan MK, Kementerian Kehutana mengeluarkan surat edaran Kemenhut SE.1/Menhut-II/2013 kepada para gubernur, kepala daerah, dan dinas kehutanan provinsi/kabupaten. Surat ini diikuti dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013. Perlu kiranya ditampilkan secara utuh konstruksi tanggapan pemerintah melalui Kemenhut saat ini. Untuk tulisan ini, saya hanya ingin menunjukan tiga konstruksi tafsir. Pertama, dalam P.62  hutan adat memang akan diakui sebagai hutan hak MHA. Namun prosedur untuk mendapatkan hak tersebut secara prosedural sangat banyak dan berliku-liku. Secara substantif, bahasa syarat-syarat tersebut menunjukan interpretasi sepihak atas keberadaan MHA tanpa secara empiris benar-benar memahami kompleksitas dan kemajemukan MHA. Kurang lebih terdapat empat syarat baru di luar empat syarat konstitusi (lihat pasal 24 P. 62). Syarat-syarat tersebut mempunyai watak teknikal di luar syarat substansi yang terdapat dalam konstitusi. Namun, pengaturan hak, secara prinsipil, hanya bisa dibatasi oleh kebebasan hak orang lain. Pembatasan hak oleh syarat teknis merupakan preseden buruk terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara maupun kelompok di negeri ini. Cara pembatasan tersebut hanya hidup pada pemerintahan diktator yang pernah kita alami lebih dari 32 tahun selama regim ORBA.  Karena itu, P.62 jelas merupakan langkah mundur dari Putusan MK 35. Kedua, P.62 tidak lagi secara tegas menyebut MHA sebagai subyek hukum. Konstruksi hukum P.62 gagap mengakui hak komunal. Hal ini tentu merupakan konsekuensi dari ketidaksiapan pemerintah terhadap konstruksi hukum baru yang ditampilkan MK. Ketiga, Putusan MK adalah perubahan atas UU No 41/1999. Tanggapan perubahan atas Undang-undang seharusnya dituangkan dalam bentuk perubahan atas Undang-undang bukan dengan suatu produk kebijakan berupa Peraturan Menteri yang bahkan tidak disebut dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini bisa berimplikasi pada preseden keliru bahwa ke depan perubahan atas Undang-undang bisa dilakukan oleh ketentuan yang lebih rendah, tanpa suatu akuntabilitas publik yang memadai.

Uraian ini hanya segelintir dari banyak persoalan “tidak nyambung” antara Putusan MK 35 dengan tafsir operasional dalam kebijakan Pemerintah. Karena itu, regim pemerintah Jokowi perlu mempelajari ini dan membuat suatu interpretasi korektif yang lebih konstitusional.

Peran Regim Baru

Ada tiga aktor yang setidaknya perlu terlibat aktif.  Pertama, Legislatif. Para anggota DPR yang baru harus meluruskan kekeliruan akut dalam prosedur formal perubahan hukum. Tafsir baru atas Undang-undang harus dipermanenkan melalui undang-undang. Hal ini menjamin asas transparansi dan partisipasi publik dimana semua warga negara bisa memahami adanya perubahan pada undang-undang tertentu yang berkaitan dengan hajat hidup mereka. DPR juga harus mewujudkan perubahan fundamental pada konstruksi hukum hak dan subyek hukum MHA dalam berbagai rancangan undang-undang terkait yang akan dibentuk.

Kedua, Presiden. Selain membangun langkah-langkah prosedural hukum, Presiden perlu menyampaikan suatu statemen politik pemulihan hak-hak konstitusional masyarakat (hukum) adat secara nasional. Sikap ini pernah dilakukan Kevin Ruud terhadap orang Aborigin, ketika mengawali masa pemerintahannya. Sikap yang sama pernah dilakukan Presiden Obama terhadap orang Indian. Kita ? Meski telah mendera kelompok ini dalam suatu sejarah panjang kekerasan dan diskriminasi struktural, hampir tidak ada kata maaf sekalipun. Hingga kini, masih banyak dokumen resmi pemerintah yang secara sepihak menyudutkan tradisi dan kehidupan kelompok masyarakat ini sebagai sesuatu yang aneh dan tak layak. Bahkan beberapa acara televisi secara gamblang menempatkan mereka sebagai tontoan ketidaksempurnaan peradaban. Ajaib. Para penonton tertawa. Dan akhirnya kesadaran kita sebagai bangsa akan masa lalu yang kejam hilang lenyap dalam tontonan yang murah meriah dan dangkal. Presiden perlu secara politik bertindak melakukan koreksi sejarah atas persoalan ini.

Ketiga, Pemikir hukum. Terobosan perlu dibikin dalam teori hukum mengenai keberadaan MHA sebagai subyek hukum yang berbeda dari subyek hukum individual dan badan hukum dalam tradisi hukum eropa. Kemampuan para pemikir hukum untuk keluar dari tradisi formalisme hukum diuji dalam sejarah ini. Hanya dengan interpretasi yang konstruktif hukum negara bisa memberi ruang yang tepat. Tanpa itu, beban sejarah kolonial akan terus muncul dalam bangunan hukum kita.

Belum ada pemikir hukum di negeri ini yang berani melakukan tafsir berbeda atas subyek hukum seperti yang dilakukan MK. Warisan ahli hukum undang-undang atau meminjam istilah Professor Jimmly Assidiqie, sarjana hukum titik koma, seharusnya ditantang untuk memberikan interpretasi hukum yang lebih berdaging terhadap hukum nasional. Tida sekedar pasal, ayat apalagi tanda baca.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s