Anomali Hukum: Dari Nenek Minah Hingga Nenek Alma

Kasus Nenek Minah di Ajibarang, Banyumas, mbah Klijo di Sleman Yogyakarta, Kholil dan Basar di Kediri Jawa Timur, Manisih sekeluarga di Batang Jawa Tengah, Aspuri di Serang Banten, Aal di Palu Sulteng, dan Nenek Alma di Cangkring Jember, sungguh suatu kejanggalan hukum yang serius dan bisa disebut menodai tidak hanya nurani tetapi juga akal sehat.

November 2009, Nenek Minah (55) dituduh mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA). Buah kakao itu dia petik untuk bibit dan hanya diletakkan di bawah pohon. Meski sudah meminta maaf pada mandor RSA yang mendapatinya dan mengakui perbuatan tersebut, Minah tetap dihukum masa percobaan 1 bulan 15 hari penjara.

Pada Desember 2009, Mbah Klijo (73) yang sudah rabun dan sedikit pincang diserahkan warga ke kepolisian Sleman setelah tertangkap tengah mencuri setandan pisang biji yang masih mentah seharga sekitar Rp 20 ribu dari sawah milik tetangga, Sulistyo. Saksi mata tidak memberi maaf apapun dan memandang Klijo sebagai residivis karena sebelumnya, tahun 2004 pernah mencuri ayam tetangganya.

Masih pada November 2009, Kholil (51) dan Basar (40) di Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kediri didakwa mencuri 1 buah semangka dari kebun milik Darwati dan terancam hukuman lima tahun penjara. Darwati enggan berdamai dan melanjutkan kasus itu ke pengadilan.

Akhir 2009 Manisih (39), 2 anaknya yang masih remaja serta seorang sepupunya dituduh mencuri 3 buah randu (kapuk) seharga Rp. 12.000 dari perkebunan milik PT Segayung di Desa Sembojo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Meski mereka mengaku hanya memungut buah sisa panen, tidak ada maaf diberikan. Keempatnya dituntut 1 tahun penjara dengan 4 bulan masa percobaan.

Pada Februari 2010, Aspuri (19) buruh tani di Desa Bendung Kota Serang ditahan selama tiga bulan atas perbuatannya memungut sebuah kaus lusuh di pagar rumah tetangganya. Tetangga tanpa ampun melaporkan Aspuri yang segera direspons kepolisian tanpa repot-repot menahan Aspuri. Kaus yang dipakai buat pel itu mengancam Aspuri dengan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun (Kompas, Rabu, 10 Februari 2010).

Pada 2012, Aal (15) pelajar SMK 3, Palu, Sulawesi Tengah, duduk sebagai pesakitan di pengdilan karena dituduh mencuri sandal jepit merek eiger milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulteng. Dia diancam hukuman kurungan maksimal lima tahun penjara. Meski hakim memutuskan bersalah, Aal dikembalikan pada orang tuanya.

Pada Maret 2018, Nenek Alma (65) warga Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dilaporkan ke kepolisian sektor setempat. Nenek tersebut dituding mencuri tiga buah pepaya milik Bawon, tetangganya. Sang nenek itu mengakui perbuatannya. Dia mencuri pepaya untuk dimasak demi menyambung hidup karena tidak ada lagi stok makanan tersisa. Ketika dimediasi Polisi pelapor memaafkan Nenek Alma, dengan syarat si nenek berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Kasus-kasus ini meski wilayahnya berbeda tapi karakternya sama, yakni hukum menjadi begitu mudah diterapkan pada orang kecil. Perkembangan hukum pidana sebetulnya telah menampung konsep sosial; damai, tetapi hanya untuk perkara ringan yang nilainya di bawah 2.5juta Rupiah. Namun peran polisi pun hanya mendekati robot hukum, yang pasif menunggu perintah; tidak aktif menjadi bagian dari sistem keadilan. Ketika tidak ada damai, kasus tetap berlanjut yang berujung pada sanksi. Yang berikutnya, toleransi sosial demikian retak dan lusuh, sedekil potongan kain yang diambil Aspuri, hingga hampir tidak ada lagi belas kasihan. Dimana letak tenggang rasa dan berbela rasa yang konon menjadi ciri manusia Indonesia, dan terus menerus diklaim sebagai karakter budaya bangsa di hampir setiap suku.

Watak Hukum

Yang dimaksud dengan hukum disini tidak hanya pasal-pasal hukum tetapi juga institusi yang menegakkannya, dari polisi, jaksa hingga hakim. Begitu banyak pertanyaan mengganjal, ada apa dengan hukum di negeri ini ? Mengapa orang kecil begitu mudah dijerat pasal-pasal hukum sementara koruptor kelas kakap justru menikmati kemewahan dengan menggunakan berbagai cela hukum, baik selama proses pemeriksaan hingga di penjara. Untuk memeriksa si kaya pun begitu rumit. Tengok kasus penggondolan uang bank, dari bank Bali sampai Century. Seperti menegakan benang basah, tidak ada perkembangan signifikan yang mencerahkan dalam kasus-kasus kakap itu. Apa yang salah dan dimana letak kesalahannya sungguh merupakan pertanyaan pelik.

Karena itu, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini barangkali agak berputar-putar. Sebagaimana diperlihatkan dalam berbagai studi, akar persoalan ketimpangan penegakan hukum tidak hanya satu. Sebagai upaya awal menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ada baiknya kita kembali ke konsep-konsep utama hukum yang sering menjadi pegangan teguh para pekerja hukum, entah hakim, jaksa, polisi selaku penyidik hingga pengacara.

Salah satu konsep utama hukum adalah hukum harus netral dan tidak memihak. Dengan konsep ini, para Sarjana Hukum tidak belajar mengenai siapa yang menjadi tersangka maupun terdakwa. Tetapi, mereka hanya diajari mengenai apa saja unsur perbuatan melawan hukum dari suatu tindakan. Dalam kasus-kasus di atas, jika jaksa berhasil membuktikan unsur-unsur tersebut maka hampir pasti, hakim akan  menjatuhkan hukuman, bisa sesuai tuntutan jaksa, bisa lebih atau kurang. Inilah yang disebut dengan formalisme ajudikasi, dimana proses peradilan memeriksa tersangka semata-mata dengan mengacu pada bukti-bukti formal (Leiter, 1999). Karena itu, penalaran yang dibutuhkan adalah yang mengacu pada fakta yang obyektif, aturan yang tidak ambigu dan logis (Burton, 1995).

Dalam kaca mata formalisme, hukum tidak pandang buluh, tidak pilih kasih. Jika terbukti secara formal, semua orang dibabat, tidak perduli status sosialnya, kelompok, suku atau pemilahan-pemilahan sosial lainnya yang membingkai identitas rupa macam orang.

Namun apa jadinya jika orang tersebut adalah Minah, Klijo, Manisih, Aspuri ? Apakah masih layak doktrin formalisme bahwa hukum harus netral dan tidak pandang buluh diterapkan untuk mereka-mereka ini ?

Formalisme telah menjadi darah daging atau ideologi yang membuat korps aparat hukum (hakim, jaksa dan polisi) merasa tindakan mereka telah benar menurut hukum. Disitulah letak kekuatan sekaligus bahaya klaim kebenaran formal.

Bilamana klaim tersebut diwujudnyatakan secara konsisten maka kita boleh jadi akan menyaksikan hari-hari ini penjara penuh dengan politisi, pejabat teras, pengusaha kakap akibat korupsi, suap, dan tindakan kejahatan kerah putih lainnya atau bahkan kejahatan kasar yang melibatkan mereka. Barangkali publik juga merayakan uang negara yang kembali utuh jika denda terhadap pelaku-pelaku ini sejalan dengan kerugian yang dikeruk dari berbagai jenis anggaran yang mereka hisap. Hasil jarahan mereka itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik, tanpa harus memaksa negeri ini lelah berutang ke lembaga-lembaga keuangan internasional.

Namun, kita menyaksikan fakta sebaliknya. Meskipun makin sering kita menyaksikan Bupati, Gubernur, anggota DPR, pengusaha rekanan, dan pejabat teras lainnya lalu lalang dengan baju kuning di KPK, lebih banyak lagi yang tidak terungkap. Sebagiannya menggunakan celah hukum untuk menyelamatkan diri, bahkan dengan drama opera sabun paling menggelikan seperti kasus Setnov. Lalu bagaimana menimbang watak hukum seperti ini?

Pertama, kritik terhadap formalisme barangkali perlu meminjam kaum Marxis bahwa jika hukumnya sendiri sudah tidak adil, misalnya hanya menguntungkan kelompok sosial tertentu, maka aparat penegak hukum akan menjadi alat penegak hukum yang tidak adil. Dia akan menjadi bagian dari sistem yang mendukung diskriminasi dan perampasan hak orang. Pola ini sudah kerap terjadi pada regim ORBA, lewat pembelengguan kebebasan, rekayasa bukti hukum hingga perampasan hak yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam banyak kasus pola-pola tersebut masih terus dipraktekan hingga kini.

Kedua, kritik kaum criticial legal studies. Menurut kelompok ini, hukum yang hanya memperhatikan aspek formal tekstual, tidak memperhatikan aspek-aspek sosial seperti kemiskinan, pendidikan dan nilai yang barangkali berada di balik suatu tindakan. Karena itu, siapa yang bisa membela diri dengan muslihat memanipulasi bukti formal, boleh jadi lepas dari jeratan hukum. Sebaliknya, kejujuran menjadi karpet merah ke penjara. Segera terlihat dalam kasus Minah, keluguan dan kejujuran nenek Minah mempermudah aparat hukum untuk menerapkan hukumnya. Alasan sosiologis bahwa tindakan tersebut bukan mencuri justru menjadi alasan jelas bagi hukum, bahwa perbuatan tersebut memang memenuhi unsur-unsur pencurian.

Ketiga, kembali menggunakan serangan kaum Marxis, paling berbahaya adalah jika formalisme dipakai aparat hukum untuk membenarkan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Dengan mengacu pada standar yang baku, aparat hukum dengan mudah mengklaim bahwa segala sesuatu telah sesuai dengan prosedur, alias tidak ada yang salah.

Integritas Hukum

Tidak mudah mengubah kaca mata hukum yang semata-mata formalistik. Sudah banyak usulan untuk memperbaiki lensa cara pandang pembentukan hingga praktek hukum. Almarhum Prof. Dr Satjipto Rahardjo, seorang begawan besar sosiologi hukum menganjurkan hukum progresif yang mendorong aparat hukum untuk keluar dari formalisme demi mencari kebenaran hakiki, bila perlu berkaca pada nurani. Usulan ini barangkali tepat untuk aparat dan lembaga dengan moralitas yang bening. Pada kenyataannya kita sulit menemukan itu. Usulan Prof Tjip pun masih menabrak batu karang.

Formalisme adalah pendekatan yang sangat kokoh dan tertutup dalam ajudikasi. Sangat sulit untuk mengubahnya menjadi lebih cair dan terbuka. Sedemikian dalam cengkramannya melalui pendidikan hukum yang mengubah dan mengambilalih konsep berpikir para sarjana. Karena itu, barangkali perlu memikirkan teori hukum yang mengajukan tesis tambahan, tidak langsung asimetris dengan aspek-aspek dasar formalisme tapi menambah aspek-aspek tersebut agar lebih kaya.

Gagasan Dworkin untuk memikirkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam proses adjudikasi secara serius patut menjadi pertimbangan. Hakim dalam kasus-kasus keras seperti yang diungkapkan di atas perlu menghadirkan pandangan non-formalistik.  Kasus-kasus keras adalah kasus yang menantang logika norma dan moralitas sekaligus. Pedebatan antara keduanya bersaing ketat, tetapi pada akhirnya putusan tersebut haruslah mematuhi prinsip-prinsip moral hukum, yakni integritas. Yang dimaksud Dworkin adalah dalam hukum juga memiliki nilai yang menerangi pasal-pasal hukum dan hal itu dikaitkan secara konsisten dengan situasi umum yang dihadapi hukum. Situasi umum yang kita hadapi adalah kepastian dan kemanfaatan hukum tidak berimbang dalam menghadapi kasus orang kaya dan miskin. Kepastian hukum demikian lunak dalam proses pidana yang melibatkan orang kaya. Misalnya, beberapa kasus tabrakan yang menyebabkan mati, cukup diselesaikan dengan denda. Dalam situasi demikian, neraca hukum timpang yang menguntungkan orang kaya. Garis parameter keadilan kabur. Karena itu, untuk menolong hukum agar kembali berintegritas, seharusnya dalam kasus-kasus keras yang menimpa orang miskin, hukum harus menunjukan keadilan yang berimbang. Adil bagi orang miskin. Disitulah integritasnya ! Demikianlah, suatu kasus keras tidak semata-mata dilihat dari unsur pembuktian, tetapi juga prinsip moral di belakangnya. Apakah bermoral suatu putusan jika orang miskin dihukum karena mengambil kain lusuh, sementara koruptor kakap dibebaskan?

Salah satunya terobosan dalam kasus-kasus keras seperti ini adalah menambah unsur bukti dalam proses hukum. Selain bukti formal, perlu diketengahkan gagasan mengenai bukti non-formal. Bukti non-formal adalah pertimbangan sosial atas suatu kasus, misalnya kemiskinan, nilai sosial, ekonomi, dan seterusnya. Selama ini, aspek non-formal umumnya hanya terdapat dalam keyakinan hakim dan  tidak menjadi bagian penting dalam pertimbangan putusan. Kalaupun ada, pada akhirnya tetaplah pertimbangan formal yang diutamakan. Jika non-formal menjadi bagian integral dalam proses hukum maka hakim bisa saja meminta  polisi menambahkan informasi profil sosial pelaku dan status ekonominya. Penyelesaiannya bukan hanya terbatas pada damai atau penjara tapi bisa memfungsikan proses penyelesaian secara sosial, bahkan secara progresif menggunakan moralitas sosial untuk menguatkan dalil hukum, seperti cerita fiksi fenomenal Florello LaGuardia. Meski LaGuardia hanya fairy tale, cara demikian itu bukan tidak mungkin. Hukum sendiri membuka ruang untuk membangun konstruksi berpikir baru yang menendang ke samping konservatisme formal. Terobosan dan inovasi dalam hukum sangatlah mungkin diambail dari perkembangan kenyataan sosial. Kita menyaksikan banyak hukum yang sekonyong-konyong hadir tanpa fondasi yang memadai dalam hukum. ITE, misalnya, benar-benar merupakan sesuatu yang baru dalam konsep hukum.

Pada akhirnya, usulan-usulan pembaruan tidak boleh berhenti sebagaimana perubahan tidak pernah berakhir. Karena itu, masalah-masalah hukum harusnya menjadi tantangan untuk mengkonstruksikan kembali format hukum yang lebih mampu menjawab persoalan sosial, tidak berhenti pada prosedur formal yang kaku dan diam.

Empati Sosial dan Hukum

Sejalan dengan upaya menggelorakan debat gagasan hukum, beberapa kasus di atas menunjukan makin menyempitnya rumah tangga mufakat. Empati demikian kerdil, sehingga orang memilih menghukum ketimpangan ekonomi dengan proses hukum, daripada memberinya nasi. Gejala ini dapat disebut sebagai erosi pada tenggang rasa, sebuah nilai yang konon merupakan pilar paling penting dan sangat kuat dalam masyarakat kita.

Menguatnya jala hukum dan menyempitnya arena kesepakatan sosial bukan gejala yang diharapkan dalam situasi hukum kita yang sulit diandalkan. Hukum bukanlah instrumen yang sungguh-sungguh bisa diandalkan saat ini. Persoalan utamanya, ketika hukum tidak memberikan solusi atau bahkan buntu, seperti yang kerap terjadi, orang akan segera mudah terprovokasi untuk main hakim sendiri. Pada titik itu, bukan ketertiban hukum yang berlangsung tetapi justru kisruh dan kekacauan. Maling ayam dan sandal jepit pun akan berujung lenyapnya nyawa.

Karena itu, momen ini penting untuk membuat para tokoh yang memiliki peran sosial sentral, baik tokoh agama, pendidik, tokoh masyarakat, menyerukan kembali pentingnya tenggang rasa. Sedekah sosial perlu dihadirkan dalam bentuk bela rasa untuk merangkul yang melarat. Institusi-institusi sosial perlu memiliki kesadaran bersama mengenai hal ini. Barangkali pada topik-topik seperti ini kita bisa menyisihkan perbedaan yang berorientasi politis dan menggelar tikar dialog untuk kemanusiaan. Karena tanpa topangan energi sosial, hukum tidak akan berjalan. Energi sosial memampukan hukum untuk berdiri dan menjangkau semua orang setara. Hanya di atas semangat sosial yang kuat dengan solidaritas, hukum dapat menemukan rumahnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s