Bubble Birokrasi Perundang-Undangan

Dok artvisi.or.id

Setelah Soeharto jatuh, Republik harus mencari format baru mengelola negara. Demokrasi dan desentralisasi membawa dua hal sekaligus. Pertama, semua urusan harus dibuat tertulis bukan atas dasar satu perintah tunggal penguasa, sehingga dibuatlah daftar peraturan yang dipandang penting untuk memuluskan jalannya pemerintahan. Kedua, sebagian urusan yang akan dijalankan dibagi antara pusat dan daerah. Pusat mengatur prinsip-prinsip pengelolaan urusan dan daerah mengatur pelaksanaannya.

Setelah berjalan hampir 20 tahun, dua persoalan ini ternyata lebih mudah dibicarakan daripada dijalankan. Membuat daftar peraturan cukup mudah, tetapi menyusunnya menjadi produk legislasi harus diikuti kepakaran yang mumpuni. Tulis undang-undang tidak semudah menempel plakat prasasti, tetapi suatu kombinasi yang kompleks antara berbagai disiplin ilmu; ekonomi untuk menghitung biaya sekaligus manfaat, politik untuk memikirkan dampak terhadap kepentingan bersama, sains untuk memberi dasar ilmiah, sosial-antropologi untuk melihat penerapannya, bahkan dengan sedikit ilmu nujum mengenai kemungkinan di masa depan dengan rumus-rumus proyeksi tertentu.

Law-making berkembang dari masa ke masa, dus kapasitas manusianya. Sayangnya, persis disitu pula tantangan kita. Tuntutan untuk menggerakan negara demokrasi demikian besar dan serius, sementara kapasitas pembentuk undang-undang tidak cukup untuk merambah demikian banyak disiplin ilmu. Alhasil hanya satu dua pertimbangan yang dipilih untuk mengesahkan suatu usulan legislasi, utamanya perhitungan ekonomi dan politik. Dua ini tampil mengemuka karena keduanyalah yang paling kuat menggerakan kepentingan semua pihak. Kepentingan ekonomi, misalnya, serta merta disambut semua orang karena urusannya adalah bagi-bagi manfaat. Apalagi jika pengembalian benefit nampak jelas di depan mata, legislasi demikian itu tidak menunggu lama untuk diketok. Aspek politik juga kurang lebih sama. Argumen kepentingan bersama atau mayoritas menjadi alasan politik untuk suatu legislasi.

Selanjutnya adalah antara prinsip-prinsip pembagian kewenangan dan pelaksanaannya. Bukan perkara murah untuk serta merta menggerakan daerah menjadi pelaksana yang handal. Dibutuhkan legislasi baru di tingkat daerah, strategi manajemen profesional, dan sumber daya yang cukup dengan kualitas manusia yang mumpuni. Legislasi baru harus ada untuk menata dunia baru; suatu mimpi ideal tentang birokrasi modern seperti yang diajarkan dalam ilmu administrasi publik. Tetapi pada titik yang paling fundamental ini pun masih bolong disana-sini. Peraturan yang ada tidak sepenuhnya memadai. Yang belum ada juga masih sangat banyak. Aturan baru menunggak kewajiban operasional dan teknis yang harus diatur. Beberapa undang-undang, bahkan hingga direvisi pun, belum memiliki sejumlah perangkat ketentuan operasional. Dalam hal manajemen pun, banyak birokrat yang mumpuni justru tidak (mau) ada di daerah. Sebagiannya ongkang-ongkang di Jakarta atau kota besar lainnya. Orientasi urban menjadi menu normal dalam perilaku sosial dewasa ini, tidak hanya trend anak millenial jaman now, bahkan generasi sebelumnya pun doyan dengan gaya hidup kota: internet, mall, fasilitas cepat dan serba ada, dst. Apalah artinya jadi pejabat di kampung; fasilitas terbatas dan harus dipaksa kerja keras pula, tanpa insentif. Lebih baik nongkrong di kota dengan pangkat seadanya. Ini terjadi dimana-mana di luar Jawa dalam berbagai rupa modus. Sebagiannya mengisi kerinduan gaya hidup urban dengan mengambil setiap kesempatan perjalanan dinas. Program dan kegiatan pun sejalan dengan semangat ini. Pusat tidak merasa afdol kalau tidak mengundang daerah. Masih banyak distribusi urusan antara pusat dan daerah yang membuat pelaksanaan program harus “keroyokan”, semua pihak diundang. Apalagi pakai alasan partisipasi, lengkaplah sudah kebutuhan sumber daya pun demikian besar. Dalam berbagai bentuk pelaksanaan kewenangan demikian itu, Pusat tidak lagi regulator tetapi juga pelaksana. Ngapain bikin desentralisasi kalau regulator iya, pelaksana juga iya. Maka jadilah birokrat-birokrat ini tukang jalan-jalan. Sepanjang tahun barangkali hanya beberapa bulan saja dia untuk asistensi dan supevisi ke kampung. Sisanya hadiri undangan sana sini. Kapan ilmu itu diterapkan kalau semuanya berlomba-lomba cari kesempatan perjalanan dinas.

Padatnya agenda dan terbatasnya siklus anggaran (hanya setahun) membuat daerah tidak punya kesempatan untuk bertransisi, tetapi serta merta disuguhi tujuan dan target seabrek jangka pendek. Karena itu, banyak daerah kehilangan arah. Tidak jelas mau kemana.

Situasi ini menciptakan banyak bolong, titik gelap yang tentu menjadi ajang transaksi paling menjanjikan untuk korupsi. Legislasi ditransaksikan, manajemen, hingga alokasi sumber daya pun dibajak lewat kutipan gelap disana sini. Pada setiap situasi abu-abu, pemain selalu ada. Disana korupsi merajalela yang merupakan habitus kekuasaan terutama manakala dia tidak disertai dengan pengaturan yang jelas, manajemen yang bobrok dan alokasi sumber daya tanpa tata kelola.

Target paling mungkin dan utama adalah proses menentukan prioritas perundang-undangan. Seperti studi Daniel Dhakidae, setiap instansi punya daftar. DPR juga punya. Karena itu jalan tengahnya adalah mengambil prioritas. Disini negosiasi berlangsung. Pertimbangan ekonomi, politik, sosial-budaya, dan kapasitas administrasi memang ada, tetapi bisa dibuat akrobatik kalau negosiasi itu menguntungkan. Karena itu, banyak aturan yang seharusnya tidak penting, sekonyong-konyong penting. Sementara yang penting justru tidak ditempatkan penting.

Denpasar, 21 November 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s