Mau Kemana Omnibus Law

Masukan dan komentar dari berbagai bidang disiplin telah diutarakan terhadap rancangan Omnibus Law. Namun, satu isu yang masih berada di luar radar pembahasan adalah korelasi Omnibus dengan desakan standar global untuk investasi yang bertanggung jawab. Standar tersebut antara lain: RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) yang mempunyai ratusan anggota dari perusahaan-perusahaan raksasa. Kehadiran mereka menguat sebagai akibat dari permintaan sejumlah segmen pasar dunia terhadap komoditas yang diproduksi dengan memperhatikan keberlanjutan ialah menghormati hak-hak dasar manusia, perlindungan lingkungan hidup, pemerintahan yang bersih dan sehat, dan aspek keadilan, khususnya keberpihakan pada petani maupun masyarakat adat. Tuntutan ini tidak berkurang, bahkan beresonansi ke dalam standar publik seperti EU Directives yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, dimana negara-negara anggotanya berkomitmen untuk membeli produk yang dipandang bebas dari masalah keberlanjutan.

Di dalam negeri, isu investasi yang bertanggung jawab pun menguat seiring dengan melebarnya jarak antara yang kaya dan miskin dan krisis ekologi tahunan serta masalah global seperti perubahan iklim dan kepunahan keanekaragaman hayati. Banyak upaya telah dilakukan untuk memaksimalkan kebijakan redistribusi sumber daya. Misalnya, reforma agraria, pembatasan luas izin, perhutanan sosial, hutan adat, dan sebagainya. Namun upaya yang sistematik belum dilakukan hingga ke tingkat proyek politik hukum kolosal seperti Omnibus Law. Akibatnya, ketidakadilan terakumulasi dalam rangkaian epidemi sosial yang pusparagam, termasuk kegundahan atas nilai-nilai fundamental demokrasi dan hak asasi manusia seperti kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia. Ada indikasi yang kuat bahwa membesarnya porsi populisme dan ekstrimisme ikutannya, ditengarai bukan terletak pada kurangnya sumber daya, tetapi pada lenyapnya distribusi.

Mempertimbangkan semuanya itu maka gadang-gadang investasi sepatutnya memperhitungkan pula pergeseran paradigma keberlanjutan dalam investasi yang peminatnya terus bertambah akhir-akhir ini. Pada titik ini, omnibus law seharusnya dikerahkan untuk memfasilitasi desakan ini.

Distribusi Kekayaan Publik

Pertama-tama Omnibus Law seharusnya mempertimbangkan isu fundamental ketimpangan distribusi sumber daya sebagai akar masalah dari alokasi kekayaan publik untuk berbagai tujuan. Hulu ketimpangan tersebut ada pada struktur modal dan jejak warisan sosial yang timpang. Sebagaimana sejumlah data menunjukan bahwa pasca reformasi pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh 20 % orang kaya dan indeks gini meningkat dari 0.30 pada 1990 menjadi 0.382 pada 2019. Meski rasio gini rata-rata menurun dari indeks 2018, rasio gini perkotaan meningkat 0.392 pada 2019. Upaya mengatasi masalah ini memerlukan semangat spartan ala Omnibus dalam rangka membangun solidaritas kolektif menuju keputusan bersama. Landasan konstitusi telah tersedia sebagai pilar dalam mengatur alokasi kekayaan publik secara adil (pasal 33 UUD 1945). Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi lebih lanjut telah merumuskan hal itu secara operasional.

Dalam kaca mata empirik dan kerangka konstitusi di atas maka gagasan distribusi sumber daya dalam Omnibus Law dapat diterjemahkan dengan sudut padang sebagai berikut:  

Pertama, memfasilitasi distribusi kekayaan publik kepada yang miskin dan marginal sekaligus membangun kapasitas mereka agar setara dengan warga dan komunitas lainnya. Omnibus law diarahkan untuk mengidentifikasi, merevisi, dan mencabut Undang-undang yang menghalangi distribusi kekayaan publik, mencegah akumulasi kekayaan pada satu kelompok, dan mendistribusikan ulang kekayaan publik yang pengurusannya gagal untuk memantik distribusi kolektif. Amanat ini sudah terdapat dalam TAP IX/MPR/2001.

Kedua, meninjau ulang lembaga-lembaga publik yang tidak kompeten atau secara elementer dilekati dengan hambatan-hambatan untuk distribusi kekayaan publik secara merata.

Ketiga, memfungsikan atau membentuk proses administrasi yang memungkinkan fasilitasi kekayaan publik secara merata dengan mencabut atau merevisi administrasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip distribusi.

Safeguards Lingkungan

Sejalan dengan argumen dimensi sosial, desakan investasi yang bertanggung jawab terus bergema dalam sejumlah ukuran seperti perlindungan keanekaragaman hayati, ekosistem esensial, tutupan hutan. Alih-alih menjawab panggilan ini, Omnibus Law justru memandang instrumen-instrumen lingkungan sebagai hambatan investasi. Pandangan ini amat keliru. Pertama-tama, secara faktual kita mengalami krisis ekologi tahunan seperti kebakaran lahan dan banjir. Masalah-masalah ini harus diatasi, tidak lain dengan mengerahkan energi untuk mencegahnya terjadi. Dalam hal ini, sudah menjadi dalil standar bahwa pencegahan lebih hemat daripada pemulihan. Kedua, macetnya sejumlah alat pengendalian pembangunan seperti AMDAL, KLHS, atau bahkan Izin Lingkungan bukan karena mereka mubazir, tetapi perilaku korupsi politik maupun ekonomi yang demikian kronis. Persenyawaan korupsi dengan sistem birokrasi memanipulasi alat-alat ini sebagai ajang transaksi untuk mengeruk keuntungan dari bisnis atau proyek copy paste dari sejumlah lembaga tukang tulis AMDAL atau KLHS. Inilah yang harus diperangi, bukan mencopot, apalagi membuang alatnya.

Safeguards lingkungan seharusnya dibaca secara positif sebagai pendukung progresif investasi karena tanpa instrumen-instrumen itu distribusi kekayaan publik tidak berlangsung adil, selain menguntungkan segelintir orang dan membawa risiko serius bagi masa depan lingkungan.

Di samping itu, standar global saat ini semakin mengarah ke keyakinan bersama bahwa semua umat manusia harus mengambil tanggung jawab untuk dunia kita bersama. Komporomi politik memang terjadi karena berbagai alasan seperti yang dilakukan US-Trump atau beberapa negara lain. Tetapi tidak ada upaya signifikan mengurangi standar-standar itu di tingkat domestik. Omnibus law justru harus memperkuat dimensi-dimensi itu jika ingin produk yang dihasilkan dari investasi yang hendak dikerahkan itu bisa menjangkau pasar global saat ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s