Mau Kemana Omnibus Law

Masukan dan komentar dari berbagai bidang disiplin telah diutarakan terhadap rancangan Omnibus Law. Namun, satu isu yang masih berada di luar radar pembahasan adalah korelasi Omnibus dengan desakan standar global untuk investasi yang bertanggung jawab. Standar tersebut antara lain: RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), IFOAM (International Federation of Organic … Continue reading Mau Kemana Omnibus Law

Bubble Birokrasi Perundang-Undangan

Dok artvisi.or.id Setelah Soeharto jatuh, Republik harus mencari format baru mengelola negara. Demokrasi dan desentralisasi membawa dua hal sekaligus. Pertama, semua urusan harus dibuat tertulis bukan atas dasar satu perintah tunggal penguasa, sehingga dibuatlah daftar peraturan yang dipandang penting untuk memuluskan jalannya pemerintahan. Kedua, sebagian urusan yang akan dijalankan dibagi antara pusat dan daerah. Pusat … Continue reading Bubble Birokrasi Perundang-Undangan

Putusan Kasus Lingkungan

Banyak pelaku perusakan lingkungan, terutama kebakaran hutan dan lahan 2015 sudah dihukum. Triliunan rupiah ditetapkan hakim sebagai vonis baik sebagai ganjaran maupun tindakan untuk pemulihan lingkungan. Tetapi belum ada perusahaan yang membayar sesuai putusan tersebut. Singkat cerita, putusan-putusan itu hebat di kertas tetapi ompong dalam tindakan. Apa penyebabnya? Banyak analisis yang fokus pada persoalan penegakan … Continue reading Putusan Kasus Lingkungan

Anomali Hukum: Dari Nenek Minah Hingga Nenek Alma

Kasus Nenek Minah di Ajibarang, Banyumas, mbah Klijo di Sleman Yogyakarta, Kholil dan Basar di Kediri Jawa Timur, Manisih sekeluarga di Batang Jawa Tengah, Aspuri di Serang Banten, Aal di Palu Sulteng, dan Nenek Alma di Cangkring Jember, sungguh suatu kejanggalan hukum yang serius dan bisa disebut menodai tidak hanya nurani tetapi juga akal sehat. … Continue reading Anomali Hukum: Dari Nenek Minah Hingga Nenek Alma

Pertarungan Tafsir atas Putusan Restitusi Wilayah Adat

Opini Noer Fauzi Rahman pada edisi cetak Kompas 19 Februari 2014 mengetengahkan suatu konstruksi tafsir atas Putusan MK 35/2012 sekaligus mendesak Presiden untuk melakukan sejumlah langkah terobosan terhadap hak masyarakat hukum adat (MHA). Tafsir tersebut patut dipikirkan secara serius mengingat sepinya pembahasan terhadap putusan monumental ini dalam agenda pembaruan hukum negara. Putusan MK melahirkan suatu … Continue reading Pertarungan Tafsir atas Putusan Restitusi Wilayah Adat

Apakah Informasi Profil Hak Atas Tanah Seseorang Bisa Dibuka ke Publik

Akhir-akhir ini Surat Tanda Daftar Budidaya bagi petani atau STD-B, semakin dipandang penting dalam upaya menggerakan petani swadaya menuju keberlanjutan. Permasalahannya disini adalah pada aspek transparansi yang dituntut standar pasar seperti RSPO. Sebagian besar informasi STD-B atau informasi pekebun berkenaan atau beririsan dengan informasi hak atas tanah yang termuat dalam warkah tanah. Identitias pribadi, lokasi … Continue reading Apakah Informasi Profil Hak Atas Tanah Seseorang Bisa Dibuka ke Publik

Mengapa Pejabat Publik yang Kena OTT Korupsi Selalu Tersenyum

Senyum, apalagi tertawa lebar adalah simbol sukacita. Ketawa ngakak selalu merupakan perayaan yang menyenangkan. Lantas, bagaimana maknanya, ketika senyuman itu meluber luap saat seorang ketahuan tertangkap tangan karena korupsi alias kepergok. Kriminal, bukankah seharusnya tidak dirayakan ? Kasus korupsi Indonesia, sungguh premis terbalik. Perayaan korupsi nampak pada sunggingan senyum para tersangka. Segera sesudah rompi kuning … Continue reading Mengapa Pejabat Publik yang Kena OTT Korupsi Selalu Tersenyum

Desentralisasi, Kewenangan Daerah, dan UU No 23 Tahun 2014

  Desentralisasi bukan semata-mata persoalan bagi-bagi urusan pemerintahan yang membuatnya berakhir menjadi pragmatisme politik, tapi harus dipahami dalam konteks tanggung jawab negara dalam memenuhi hak rakyat. Kabupaten/Kota dianggap lebih bisa meneropong ragam dan jenis hak-hak tersebut karena secara faktual memang berjarak lebih dekat dengan rakyat.  Konsep politik barangkali agak rumit untuk menerangkan seluk beluk jarak … Continue reading Desentralisasi, Kewenangan Daerah, dan UU No 23 Tahun 2014