“Integrity” Dworkin: Sebuah Tawaran Mengatasi Inkonsistensi Hukum di Indonesia

Dworkin, pemikir hukum yang paling berpengaruh dan paling banyak dikutip oleh berbagai studi hukum di berbagai negara, melalui dua publikasinya yang sangat berpengaruh “Taking Rights Seriously” dan “Law’s Empire” telah menawarkan konsep integrity atau integritas sebagai ukuran untuk menentukan kualitas produk hukum. Konsep “integrity” mengandaikan dua hal penting. Pertama, adanya konsistensi internal dari sistem aturan dan … Continue reading “Integrity” Dworkin: Sebuah Tawaran Mengatasi Inkonsistensi Hukum di Indonesia

Gambut dalam Hukum Nasional

Tulisan ini hanya mengupas secara makro perkembangan ketentuan tentang gambut dari waktu ke waktu terutama dalam kaitannya dengan upaya konversi atau peralihan status dan fungsinya untuk penggunaan lain. Periode yang diperiksa adalah dua periode, yakni: (1) antara 1990 – 2000. Periode ini menandai lahirnya sejumlah ketentuan lingkungan hidup (1997) dan tata ruang (1992), sehingga patut … Continue reading Gambut dalam Hukum Nasional

Moratorium and the Rights of Indigenous and Local Communities

Moratorium of conversion of peat and natural forest as mentioned in the LoI (Letter of Intent) between Indonesia and Norway basically not a new discourse among observers, experts, and supporting of sustainable development in Indonesia in particular and the world as a whole. It is an idea that has been fought since the first. Although … Continue reading Moratorium and the Rights of Indigenous and Local Communities

Tidak Ada Hak Milik Negara atas Tanah

Di banyak tempat, kita seringkali menemukan plang “Tanah Milik Negara” atau “Tanah Milik Pemerintah”. Pengumuman ini tentu mengandunginformasi sekaligus peringatan, bahwa properti tersebut dengan alasan apapun tidak boleh dikelolah, dikuasai, digunakanuntuk kepentingan apapun oleh siapapun, selain negara dan pemerintah. Makna yang lain sudah tegas tersurat disana, bahwa negara memiliki hak milik yang secara konseptual merupakan … Continue reading Tidak Ada Hak Milik Negara atas Tanah

Hukum dan Kebenaran

Begitu banyak aliran dalam pemikiran hukum tetapi hanya sedikit yang dipakai, karena kalau semuanya diterapkan maka bukan ketertiban yang diperoleh tetapi kisruh bukan kepalang. Persoalannya, ketika sedikit pemikiran itu diterapkan, mereka juga membawa keyakinannya sendiri yang dianggap benar, paling tidak ketika kebenaran itu dipertahankan dalam metodologi yang sudah diperjuangkan demikian lama. Metodologi seperti kaca mata, … Continue reading Hukum dan Kebenaran

Banality of Evil

Kompas 23 April 2008 (hal. 2), memberitakan mengenai kerisauan purnawirawan AD atas makin kencangnya upaya KOMNASHAM untuk memanggil sejumlah prajurit dan purnawirawan terkait beberapa kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Menurut salah seorang purnawirawan, upaya KOMNASHAM tersebut justru melanggar HAM orang lain karena aturan HAM, antara lain UU No 39/1999 tentang HAM dan UU No … Continue reading Banality of Evil