“Kating Poti” dan Wabah Ketakutan Palsu

Orang-orangan sawah. Bukan sungguhan. Tapi hanya “antul” atau “pantulan”. Tujuannya hanya bikin bergidik, agar sasaran lari terbirit-birit sebelum sempat menikmati santapan. Itulah “kating poti”. “Kating”: horor. “Poti”: setan/hantu. Meski dapat diterjemahkan sebagai horor setan. Maknanya tidak persis demikian. Tapi suatu frasa majemuk yang punya makna konotatif. Ialah suatu stempel ketakutan palsu yang dalam tradisi pertanian Orang Manggarai disematkan pada segala jenis pajangan untuk menakut-nakuti, khususnya burung pipit dan sejenisnya di sawah. Meski hanya semu, kadang-kadang jebakan orang-orangan sawah efektif. Burung pipit kabur terbirit-birit dibuatnya.

Faktanya, barang palsu tidak mematikan. Meski menakutkan, yang berbahaya bukan “kating poti” tetapi justru ketakutan itu sendiri yang lebih membunuh. Coba andaikan ketakutan itu terjadi pada manusia. Lari tunggang langgang tidak lihat jurang. Bisa celaka.

Karena itu, tidak ada gunanya mengorangkan orang-orangan sawah. Toh hanya bayangan. Pipit bertengger disitu pun, nyantai sembari boker. Gak ngaruh. Yang penting jangan kuatir dan takut. Dia hanya mainan yang dikemas seolah-olah sungguhan. Padahal palsu. Fake. Tipuan belaka. Mau apa?

Namun, orang-orangan seringkali menakutkan. Acapkali mereka dibuat sedemikian rupa mirip sungguhan. Patut diakui, dalang “kating poti” hebat karena mampu membungkus kepalsuan itu jadi nyata. Mereka ditugasi kinerja untuk mempabrik ketakutan. Jika efek itu terjadi, mereka mendapat legitimasi. Karena itu, keberadaannya hanya diakui jika dan hanya jika menciptakan efek ketakutan. Tanpa efek itu legitimasinya melempem. Tidak ada faedahnya. Tidak lebih dari seonggok obyek yang akan segera hangus jadi umpan api.

Politik “Kating Poti”

“Kating poti” dapat dipinjam sebagai metafor untuk mereka yang punya peranan mengerahkan efek ketakutan palsu. Mereka ditugasi menggertak, menghardik, bisa juga mengancam. Tetapi hanya sampai disitu. Tidak lebih. Meski demikian, efeknya juga setimpal. Banyak lawan tidak berani mendekat. Kuatir kalau-kalau orang-orangan palsu itu menghajar dengan pukulan sungguhan. Kadang lebih dari itu. Lawan menjauh dan tidak berani melakukan apa-apa.

Akibat dari ketakutan palsu amat jelas. Sang dalang bisa menikmati semua santapan tanpa curiga bakal diganggu. Sepi tanpa kritik. Ia bisa menyabet semaunya jatah semua orang tanpa hambatan. Garong pun dapat dilakukan dengan mudah. Tidak perlu kuatir ada yang berteriak atau mampir lewat meski sebentar.

Penguasa yang korup atau mereka yang mau meraup untung dengan menghalalkan semua cara seringkali menggunakan “kating poti” sebagai strategi. Untuk meredam protes maupun curiga, ketakutan-ketakutan disebar, kecemasan dipromosikan. Ujung-ujungnya adalah dalang utamanya memanen keuntungan.

Ketakutan terhadap “kating poti” adalah jenis kekuatiran palsu. Sayangnya efek kekuatiran ini tidak palsu. Akibat surplus ketakutan, dalang kekuasaan maupun modal menikmati perbendaharaan kekuasaan dan benefit demikian mewah. Keuntungan itu demikian besar. Untuk menjaga ritme keuntungan maka teror ketakutan palsu harus dipelihara. Bila perlu dipropaganda. Kemasan ketakutan didandan sejauh-jauhnya dengan mengekspos kengerian terdalam pada tiap manusia, yakni kematian. Meski semua orang akan mati, tetap saja teror itu membawa dampak yang menggegerkan.

Takut Virus

Ketakutan palsu muncul dalam berbagai bentuk, bukan khas pelaku bursa politik. Bentuk lain yang paling jelas di depan mata adalah teror pandemi. Ketika takut mati membombardir psikis setiap orang, kritik demikian sepi. Tidak ada yang protes. Meski penanganan yang dianjurkan nampak konyol, kampanye takut mati demikian efektif. Lucu. Semua orang tiba-tiba menjadi astronot berbiaya mahal. Lebih konyol lagi, suami dan istri tidak boleh boncengan, meski di rumah mesra seranjang. Solidaritas hampir tidak beda dengan anti-sosial. Misalnya, orang terkapar di jalan, dibiarkan saja. Bahkan saudara serumah bersin, segera dijauhi. Takut tertular.

Apakah relasi seperti itu yang kita dambakan sebagai komunitas manusia. Bukankan itu semua bertentangan dengan semua standar nilai solidaritas yang diwariskan turun temurun. Homo sapiens awal pun berjuang berdampingan satu sama lain untuk bertahan di padang-padang perburuan. Manusia jaman teknologi yang bertumbuh dalam kerja sama global justru sebaliknya. Jauh dari ekspresi peradaban manusia, perilaku sedemikian itu lebih layak jadi komedi daripada peristiwa nyata.

Perlu ditekankan bahwa mitigasi penyakit memang perlu. Gaya penolakan seperti Jerinx sama sekali tidak menolong. Bahkan konyol. Bagaimanapun juga APD dan perilaku sederhana seperti cuci tangan tentu tetap perlu. Ada atau tidak corona,  cuci tangan adalah perilaku hidup sehat. Namun patut disayangkan bahwa semua perilaku itu diterima berlebihan ibarat berhala. Seolah-olah cuci tangan adalah segala-galanya. Tidak ada wacana tanding yang membalikkan logika ketakutan menjadi kegairahan untuk hidup. Bahkan prinsip-prinsip lama dalam kesehatan seperti mencegah lebih dianjurkan daripada mengobati, tiba-tiba lenyap. Semua orang berpikir untuk pakai masker, beli disinfektan, beli face shield, dan seterusnya.

Ditutup oleh gemuruh ketakutan, sedikit sekali orang yang mewarnai publik dengan penuturan cara hidup sehat. Makan sehat, olahraga teratur, tidak stres, cegah ketakutan, memaksimalkan kebaikan, menghilangkan prasangka, berbagi, dan energi positif positif lainnya, semuanya cenderung diabaikan. Bahkan ada kecenderungan seolah-olah itu semua tidak penting. Tapi justru disitu pula celah yang harusnya diperiksa lebih jauh. Kalau memang tidak penting, kenapa banyak orang membawa virus (bahasa kerennya carrier) tapi tidak sakit. Disebutkan pula bahwa orang-orang tertentu yang mempunyai sejarah sakit tertentu yang terpapar sangat efektif. Sisanya aman-aman saja.

Jauh dari soal virus yang tidak bisa dipantau itu, yang lebih mengerikan adalah biaya tambahan. Bagi orang susah, pengeluaran membeli APD lebih mematikan daripada kematian akibat virus itu sendiri. Meski masalah itu disadari, sedikit sekali sorotan pada industri APD yang demikian merajalela menjerat dompet orang hingga kempes tak tersisa. Di saat-saat ini, industri demikian ini nyaris tanpa kontrol. Celakanya, dalam prinsip kapital industri bergerak mengikuti logika keuntungan. Dia berkembang biak dalam berbagai rupa. Dari APD, jadilah kalung. Minyak ini dan itu. Harganya pun mengikuti prinsip klasik supply and demand. Makin dibutuhkan, makin mahal pula harganya. Publik dikeruk untuk kesia-siaan. Jika sudah pada level ini, hanya menunggu waktu saja untuk mengubah fondasi ekonomi. Dari ekonomi yang berbasis stabilitas menjadi ekonomi yang berbasis ketakutan, goncangan teror, dan ancaman yang terus-menerus. Disini, hanya industri yang jadi pemenang. Sisanya orang kalah.

Pabrik Semen: Risiko Ekologis Jangka Panjang

Bekas Tambang Mangan Tak Terurus, Sirise Manggarai Timur

Dampak lingkungan dari operasi pabrik semen sudah pasti ada. Namun skala kerusakan secara detail tergantung kapasitas ekosistem mikro yang memperhitungkan tingkat goncangan dan adaptasi terhadap perubahan. Untuk mengantisipasi masalah ini, perusahaan bisa saja menggembar-gemborkan sedemikian rupa intervensi teknologi dengan perhitungan canggih. Tetapi pengalaman empirik pabrik semen sudah bisa memberikan indikasi kecenderungan umum yang terbaca secara cepat di sejumlah tempat.

Fakta berbasis studi ilmiah

Studi di sejumlah pabrik semen di wilayah Ariyalur, India (Rames et al., 2014) menemukan rusaknya kualitas komposisi tanah, air, dan tanaman yang berada di wilayah tersebut. Keberadaan pabrik semen mengakibatkan adanya kandungan bahan limbah  di tanah, air, dan bahkan pada tanaman dimana letak pabrik semen berada. Limbah menyebabkan proses biomagnifikasi yaitu  proses perpindahan polutan  yang mengikuti arah dari rantai makanan yang akhirnya akan terakumulasi pada rantai makanan paling atas yaitu manusia. Buangan pabrik yang mengalir ke sungai maupun laut mempengaruhi rantai makanan di wilayah tersebut. Dampaknya pun tidak hanya terurai secara lokal, tetapi bersifat lintas teritorial, mengikuti perpindahan rantai makanan.

Di Sub-sahara Afrika, penelitian lain (Adeyanju dan Okeke 2019) mengindikasikan bahwa debu semen menyebabkan morbiditas pada manusia atau rentan terhadap penyakit, kerusakan kronis pada paru-paru, kelahiran prematur, psikastenia (gangguan jiwa), gangguan endokrin, dan infertilitas. Tingkat keparahannya tergantung pada durasi paparan, konsentrasi dan unsur unsur debu, dan sensitivitas individu. Mereka yang terkena dampak utama adalah buruh kasar di pabrik. Pada tumbuhan, dampak yang dapat diobservasi adalah pertumbuhan terhambat, daun yang kusut, klorosis (warna daun menguning atau pucat), dan akhirnya mati, yang akan mengurangi hasil produksi pertanian jangka panjang. Artinya, wilayah ini dan sekitarnya sulit dikembangkan untuk budidaya pertanian.

Selain itu, pertambangan dimanapun jarang memperhitungkan harga jasa lingkungan. Tidak usah rumit, air adalah contoh mudahnya yang merupakan kebutuhan semua makhluk hidup. Pabrik semen dan tambang batu gamping membutuhkan air rata-rata 300 liter per ton klinker untuk pabrik yang sangat efisien dan 500 liter per ton kliner untuk pabrik yang boros. Ambil lah rata-rata 400 liter per ton kliner. Kebutuhan air per orang di pedesaan menurut studi WHO rata-rata 60 liter per hari. Sehingga 400 liter kebutuhan tambang semen merupakan jatah dari 6-7 orang per hari. Jika suatu pabrik memproduksi 1 juta ton klinker saja, maka kebutuhan airnya 1jt x 400 liter adalah 400.000.000 liter air. jumlah tersebut jika dibagi dengan jatah air per orang maka dapat memenuhi kebutuhan 6.6 juta jiwa.

Kalau diperhitungkan dalam harga pasar, kalkulasi kasarnya dapat diperhitungkan berdasarkan harga air kemasan. Jika 1.5 liter air saat ini dihargai Rp. 5000 saja maka per orang membutuhkan 40 botol tiap hari. Jumlah itu kalau dikonversi dalam kebutuhan harian, 40×5000 adalah Rp. 200.000 per harinya. Perhitungan yang sama jika dikenakan untuk kebutuhan perusahaan maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Kebutuhan tambang dan pabrik sebesar 400 juta liter jika dikonversi ke botol kemasan 1.5 liter menjadi sebanyak 266.666.666,6 botol. Jumlah itu jika dikalikan dengan harga Rp. 5000 per botol, nilainya bisa mencapai lebih dari Rp. 1.3 triliun. Meski perhitungan seperti ini sudah cukup banyak, misalnya pada kasus Kendeng, hampir tidak pernah ditemukan perusahaan tambang memasukan biaya demikian ini dalam ongkos produksi mereka. Karena itu, soal air selalu jadi masalah, apalagi untuk kawasan karst di Manggarai Utara permukaan rupa buminya relatif kering.

Tawaran Teknologi

Teknologi sebetulnya sudah mengintervensi untuk mengurangi dampak buruk pencemaran. Dalam konteks investasi Manggarai Timur, Singa Merah memang menggarisbawahi isu lingkungan, sebagai salah satu prioritasnya. Tetapi sejauh yang bisa ditelusuri, hanya ada dua perusahaan semen asal Tiongkok yang terdaftar dalam inisiatif standar keberlanjutan global saat ini yakni CNBM dan West China Cement. Keduanya mengikuti GCCA Sustainability Charter yang berkomitmen pada pengurangan emisi, polusi, efisiensi air, patuh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan seterusnya. Raksasa-raksasa semen Tiongkok yang menguasai pasar dunia seperti TOP 11-20, Anhui Conch, Jidong, China Resources, Sinoma, Tianrui, dan Shanshui berada di luar inisiatif ini.

Meski demikian, perusahaan-perusahaan ini, termasuk Singa Merah kerap mengklaim mempunyai teknologi untuk mengurangi emisi. Sejarah perilaku mereka, sayangnya, tak semanis klaim itu. Banyak studi telah mempublikasikan laporan bahwa kinerja lingkungan sebagian besar perusahaan-perusahaan tersebut tergolong berkualitas rendah, bahkan di negaranya sendiri (Shen et al 2017, Environmental Performance Index 2018, Huang and Chang 2019). Akibat ulah mereka pula, Tiongkok menjadi salah satu dari 10 negara dengan pencemaran terburuk di dunia, bersaing di papan buncit dengan India, Bangladesh dan Nepal (Chan 2006, Environmental Performance Index 2018). Diduga kuat, ketatnya standar lingkungan dari Pemerintah Tiongkok belakangan ini, memotivasi perusahaan-perusahaan tersebut untuk berekspansi ke negara-negara yang sumber bahan bakunya masih kaya dan standar lingkungannya masih rendah (Shen et al 2017). Karena itu, teknologi Tiongkok, kalaupun telah berkembang saat ini, belumlah dikatakan mapan untuk bersaing head to head dengan teknologi-teknologi bersih yang ditawarkan pesaing mereka dari barat.

Dampak Lanjutan

Dampak buruk bagi kesehatan masyarakat setempat berimplikasi pada ekonomi biaya tinggi. Selain dari kemungkinan peningkatan kebutuhan fiskal daerah untuk sektor kesehatan, dampak buruk terhadap kesehatan juga mempengaruhi jumlah waktu produktif masyarakat setempat karena banyak waktu yang hilang akibat sakit. Potensi nilai ekonomi yang hilang ini seharusnya dapat diganti dengan nilai ekonomi yang diciptakan oleh aktivitas produksi pabrik semen. Namun, kondisi komposisi tenaga kerja profesional lokal yang terbatas, maka spillover positif dari aktivitas pabrik semen belum tentu dapat menutup biaya spillover negatif dari kegiatan pabrik semen tersebut.

Lapangan kerja akan berdampak jangka panjang jika Manggarai Timur menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan memadai untuk menduduki posisi-posisi strategis di perusahaan. Lebih dari itu, Manggarai Timur harus memiliki deposit mineral dan batuan yang cukup untuk menampung tenaga kerja jangka panjang. Namun, data pertambangan menunjukan, sumber-sumber deposit mineral di wilayah ini, kalaupun ada, jumlahnya terbatas dan sebagian besar beririsan dengan hunian masyarakat, lahan pertanian aktif, dan wilayah sungai. Jika wilayah-wilayah ini dibuka, akan terjadi perpindahan masal sejumlah kampung dan pergantian secara sistematis ekonomi pertanian menuju tambang. Karena itu, sulit bagi Manggarai Timur untuk menjustifikasi secara empirik dan perencanaan, bahwa ekonomi kabupaten didorong berbasis tambang.

Hal ini belum memperhitungkan biaya air yang menurut profil bisnis yang beredar, akan disedot dari Wae Pesi untuk memproduksi 8 juta ton klinker. Sungai ini adalah suplai utama bagi berbagai jenis pemanfaatan air di 3 kabupaten. Sehingga perhitungan jasa air harus dipertimbangkan untuk menggantikan hak dari setiap warga dan hak jurisdiksi tiga kabupaten yang layak mendapatkan air tersebut.

Ekonomi tambang saat ini, tidak hanya di Manggarai Timur, nampaknya dilakukan sporadis mengikuti investor yang berminat. Sehingga pilihan itu dibuat tanpa persiapan dan perhitungan implikasi yang matang. Selain bersilang sengkarut dengan wilayah ekologis penting, tambang saat ini justru menimbulkan risiko balik yang serius bagi kabupaten, yakni polusi dan biaya ekologi dan kesehatan jangka panjang. Keduanya belum diperhitungkan dalam risiko baik bagi warga terkena dampak langsung maupun bagi kabupaten. Karena itu, amat jelas disini skenario tersebut lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

Tulisan dimuat di Florespos: http://florespos.co.id/berita/detail/pabrik-semen-dan-risiko-ekologis-jangka-panjang

Tata Krama dan Medsos

Medsos hanya ruang layar bisa dipakai buat apa saja, no heart feeling. Mungkin nilai itu yang jadi pegangan pegiat medsos. Karena itu, banyak generasi muda yang maki-maki orang yang seumuran Bapak atau Emaknya seenak jidat (padahal jidat juga tidak enak). I don’t know you, so I can scold or vilify you whatever I want.

Betulkah begitu?

Medsos sendiri disebut media sosial oleh pencetus pertama istilah itu, Darrel Berry pada 1994 konon sudah menggunakan istilah itu dan pada 1995 dalam satu paper yang terpublikasi berjudul “Social Media Spaces, dia mengatakan pentingnya internet untuk melangkah ke depan sebagai jaringan bagi pengguna agar terlibat satu sama lain dan tidak semata-mata sebagai arsip dokumen. Berry adalah fotografer Australia yang tinggal di London Timur UK.

Banyak studi menyusuli Berry yang pada akhirnya terwujud jadi wadah nyata sampai pada bentuk medsos saat ini. Namun esensi historis dan melekat dalam kata itu tidak pernah boleh dilupakan bahwa medsos adalah ajang terlibat, bertukar pendapat, saling debat, saling cerita, dan seterusnya yang mengalihkan sebagian relasi sosial ril ke dunia virtual.

Tanpa perlu harus studi sosiologi atau antropologi, sudahlah amat jelas bahwa di belakang keterlibatan/interaksi sosial yang ril itu telah melekat values, norms, alias tata krama yang digunakan ketika berinteraksi. Karena itu, tiap kata ada konteks penggunaannya, tidak sembarangan. Hal itu sudah given karena muncul sepanjang seseorang bertumbuh dengan keluarga, relasi dengan tetangga, dan komunitas secara keseluruhan. Tidak ada orang yang sepenuhnya terampas dari tata krama, bahkan dalam organisasi preman paling brutal sekalipun. Tata krama adalah alat ukur yang melekat pada cara dan hasil yang disampaikan, sehingga segera memberikan informasi tentang siapa seseorang itu. Misalnya, kata “bajingan” kalau disampaikan dalam perang kata-kata tentu punya makna kemarahan yang kalau diterjemahkan dalam interaksi sesungguhnya, bisa dikonversi jadi tonjok, baku pukul, dan kekerasan fisik lainnya.

Nah..mari kita lihat medsos. Begitu kerap seliweran makian, kasar, kotor, dan vulgaritas jadi menu sehari-hari, bahkan tidak ada lagi orang tua, teman, saudara. Semaunya orang menyemburkan sumpah serapah pada orang lain. Tidak ada lagi tata krama kehidupan ril. Perilaku itu lambat laun menyerang kehidupan sosial sesungguhnya karena orang jadi sakit hati. Meskipun disebut virtual, tidak kenal orangnya, tapi omongan kotor itu tetap bikin makan hati. Hal ini menegaskan bahwa tiap tutur dan jenis kata melekat pada nilai dan norma di belakangnya. Penggunaannya yang serampangan tentu segera mencederai tata krama sosial sehari-hari.

Jelas bahwa Medsos adalah wadah sosial yang dipindahkan ke ruang virtual. Dia tidak ada bedanya dengan pertemuan RT, relasi dengan tetangga, orang tua, saudara, sahabat dalam pergaulan sehari-hari. Jika medsos terus dipertahankan menjadi ajang kekerasan kata-kata seperti yang umum terjadi saat ini, wadah itu bukan lagi media atau perantara sosial, tetapi disintegrasi yang luar biasa. Kita sudah sering melihat kekerasan akibat perang kata-kata di media, dan barangkali ke depan akan melihat masyarakat tidak lagi punya tata krama. Semuanya suka-suka, bahkan lebih vulgar dari hukum rimba.

Mau Kemana Omnibus Law

Masukan dan komentar dari berbagai bidang disiplin telah diutarakan terhadap rancangan Omnibus Law. Namun, satu isu yang masih berada di luar radar pembahasan adalah korelasi Omnibus dengan desakan standar global untuk investasi yang bertanggung jawab. Standar tersebut antara lain: RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) yang mempunyai ratusan anggota dari perusahaan-perusahaan raksasa. Kehadiran mereka menguat sebagai akibat dari permintaan sejumlah segmen pasar dunia terhadap komoditas yang diproduksi dengan memperhatikan keberlanjutan ialah menghormati hak-hak dasar manusia, perlindungan lingkungan hidup, pemerintahan yang bersih dan sehat, dan aspek keadilan, khususnya keberpihakan pada petani maupun masyarakat adat. Tuntutan ini tidak berkurang, bahkan beresonansi ke dalam standar publik seperti EU Directives yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, dimana negara-negara anggotanya berkomitmen untuk membeli produk yang dipandang bebas dari masalah keberlanjutan.

Di dalam negeri, isu investasi yang bertanggung jawab pun menguat seiring dengan melebarnya jarak antara yang kaya dan miskin dan krisis ekologi tahunan serta masalah global seperti perubahan iklim dan kepunahan keanekaragaman hayati. Banyak upaya telah dilakukan untuk memaksimalkan kebijakan redistribusi sumber daya. Misalnya, reforma agraria, pembatasan luas izin, perhutanan sosial, hutan adat, dan sebagainya. Namun upaya yang sistematik belum dilakukan hingga ke tingkat proyek politik hukum kolosal seperti Omnibus Law. Akibatnya, ketidakadilan terakumulasi dalam rangkaian epidemi sosial yang pusparagam, termasuk kegundahan atas nilai-nilai fundamental demokrasi dan hak asasi manusia seperti kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia. Ada indikasi yang kuat bahwa membesarnya porsi populisme dan ekstrimisme ikutannya, ditengarai bukan terletak pada kurangnya sumber daya, tetapi pada lenyapnya distribusi.

Mempertimbangkan semuanya itu maka gadang-gadang investasi sepatutnya memperhitungkan pula pergeseran paradigma keberlanjutan dalam investasi yang peminatnya terus bertambah akhir-akhir ini. Pada titik ini, omnibus law seharusnya dikerahkan untuk memfasilitasi desakan ini.

Distribusi Kekayaan Publik

Pertama-tama Omnibus Law seharusnya mempertimbangkan isu fundamental ketimpangan distribusi sumber daya sebagai akar masalah dari alokasi kekayaan publik untuk berbagai tujuan. Hulu ketimpangan tersebut ada pada struktur modal dan jejak warisan sosial yang timpang. Sebagaimana sejumlah data menunjukan bahwa pasca reformasi pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh 20 % orang kaya dan indeks gini meningkat dari 0.30 pada 1990 menjadi 0.382 pada 2019. Meski rasio gini rata-rata menurun dari indeks 2018, rasio gini perkotaan meningkat 0.392 pada 2019. Upaya mengatasi masalah ini memerlukan semangat spartan ala Omnibus dalam rangka membangun solidaritas kolektif menuju keputusan bersama. Landasan konstitusi telah tersedia sebagai pilar dalam mengatur alokasi kekayaan publik secara adil (pasal 33 UUD 1945). Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi lebih lanjut telah merumuskan hal itu secara operasional.

Dalam kaca mata empirik dan kerangka konstitusi di atas maka gagasan distribusi sumber daya dalam Omnibus Law dapat diterjemahkan dengan sudut padang sebagai berikut:  

Pertama, memfasilitasi distribusi kekayaan publik kepada yang miskin dan marginal sekaligus membangun kapasitas mereka agar setara dengan warga dan komunitas lainnya. Omnibus law diarahkan untuk mengidentifikasi, merevisi, dan mencabut Undang-undang yang menghalangi distribusi kekayaan publik, mencegah akumulasi kekayaan pada satu kelompok, dan mendistribusikan ulang kekayaan publik yang pengurusannya gagal untuk memantik distribusi kolektif. Amanat ini sudah terdapat dalam TAP IX/MPR/2001.

Kedua, meninjau ulang lembaga-lembaga publik yang tidak kompeten atau secara elementer dilekati dengan hambatan-hambatan untuk distribusi kekayaan publik secara merata.

Ketiga, memfungsikan atau membentuk proses administrasi yang memungkinkan fasilitasi kekayaan publik secara merata dengan mencabut atau merevisi administrasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip distribusi.

Safeguards Lingkungan

Sejalan dengan argumen dimensi sosial, desakan investasi yang bertanggung jawab terus bergema dalam sejumlah ukuran seperti perlindungan keanekaragaman hayati, ekosistem esensial, tutupan hutan. Alih-alih menjawab panggilan ini, Omnibus Law justru memandang instrumen-instrumen lingkungan sebagai hambatan investasi. Pandangan ini amat keliru. Pertama-tama, secara faktual kita mengalami krisis ekologi tahunan seperti kebakaran lahan dan banjir. Masalah-masalah ini harus diatasi, tidak lain dengan mengerahkan energi untuk mencegahnya terjadi. Dalam hal ini, sudah menjadi dalil standar bahwa pencegahan lebih hemat daripada pemulihan. Kedua, macetnya sejumlah alat pengendalian pembangunan seperti AMDAL, KLHS, atau bahkan Izin Lingkungan bukan karena mereka mubazir, tetapi perilaku korupsi politik maupun ekonomi yang demikian kronis. Persenyawaan korupsi dengan sistem birokrasi memanipulasi alat-alat ini sebagai ajang transaksi untuk mengeruk keuntungan dari bisnis atau proyek copy paste dari sejumlah lembaga tukang tulis AMDAL atau KLHS. Inilah yang harus diperangi, bukan mencopot, apalagi membuang alatnya.

Safeguards lingkungan seharusnya dibaca secara positif sebagai pendukung progresif investasi karena tanpa instrumen-instrumen itu distribusi kekayaan publik tidak berlangsung adil, selain menguntungkan segelintir orang dan membawa risiko serius bagi masa depan lingkungan.

Di samping itu, standar global saat ini semakin mengarah ke keyakinan bersama bahwa semua umat manusia harus mengambil tanggung jawab untuk dunia kita bersama. Komporomi politik memang terjadi karena berbagai alasan seperti yang dilakukan US-Trump atau beberapa negara lain. Tetapi tidak ada upaya signifikan mengurangi standar-standar itu di tingkat domestik. Omnibus law justru harus memperkuat dimensi-dimensi itu jika ingin produk yang dihasilkan dari investasi yang hendak dikerahkan itu bisa menjangkau pasar global saat ini.

Bubble Birokrasi Perundang-Undangan

Dok artvisi.or.id

Setelah Soeharto jatuh, Republik harus mencari format baru mengelola negara. Demokrasi dan desentralisasi membawa dua hal sekaligus. Pertama, semua urusan harus dibuat tertulis bukan atas dasar satu perintah tunggal penguasa, sehingga dibuatlah daftar peraturan yang dipandang penting untuk memuluskan jalannya pemerintahan. Kedua, sebagian urusan yang akan dijalankan dibagi antara pusat dan daerah. Pusat mengatur prinsip-prinsip pengelolaan urusan dan daerah mengatur pelaksanaannya.

Setelah berjalan hampir 20 tahun, dua persoalan ini ternyata lebih mudah dibicarakan daripada dijalankan. Membuat daftar peraturan cukup mudah, tetapi menyusunnya menjadi produk legislasi harus diikuti kepakaran yang mumpuni. Tulis undang-undang tidak semudah menempel plakat prasasti, tetapi suatu kombinasi yang kompleks antara berbagai disiplin ilmu; ekonomi untuk menghitung biaya sekaligus manfaat, politik untuk memikirkan dampak terhadap kepentingan bersama, sains untuk memberi dasar ilmiah, sosial-antropologi untuk melihat penerapannya, bahkan dengan sedikit ilmu nujum mengenai kemungkinan di masa depan dengan rumus-rumus proyeksi tertentu.

Law-making berkembang dari masa ke masa, dus kapasitas manusianya. Sayangnya, persis disitu pula tantangan kita. Tuntutan untuk menggerakan negara demokrasi demikian besar dan serius, sementara kapasitas pembentuk undang-undang tidak cukup untuk merambah demikian banyak disiplin ilmu. Alhasil hanya satu dua pertimbangan yang dipilih untuk mengesahkan suatu usulan legislasi, utamanya perhitungan ekonomi dan politik. Dua ini tampil mengemuka karena keduanyalah yang paling kuat menggerakan kepentingan semua pihak. Kepentingan ekonomi, misalnya, serta merta disambut semua orang karena urusannya adalah bagi-bagi manfaat. Apalagi jika pengembalian benefit nampak jelas di depan mata, legislasi demikian itu tidak menunggu lama untuk diketok. Aspek politik juga kurang lebih sama. Argumen kepentingan bersama atau mayoritas menjadi alasan politik untuk suatu legislasi.

Selanjutnya adalah antara prinsip-prinsip pembagian kewenangan dan pelaksanaannya. Bukan perkara murah untuk serta merta menggerakan daerah menjadi pelaksana yang handal. Dibutuhkan legislasi baru di tingkat daerah, strategi manajemen profesional, dan sumber daya yang cukup dengan kualitas manusia yang mumpuni. Legislasi baru harus ada untuk menata dunia baru; suatu mimpi ideal tentang birokrasi modern seperti yang diajarkan dalam ilmu administrasi publik. Tetapi pada titik yang paling fundamental ini pun masih bolong disana-sini. Peraturan yang ada tidak sepenuhnya memadai. Yang belum ada juga masih sangat banyak. Aturan baru menunggak kewajiban operasional dan teknis yang harus diatur. Beberapa undang-undang, bahkan hingga direvisi pun, belum memiliki sejumlah perangkat ketentuan operasional. Dalam hal manajemen pun, banyak birokrat yang mumpuni justru tidak (mau) ada di daerah. Sebagiannya ongkang-ongkang di Jakarta atau kota besar lainnya. Orientasi urban menjadi menu normal dalam perilaku sosial dewasa ini, tidak hanya trend anak millenial jaman now, bahkan generasi sebelumnya pun doyan dengan gaya hidup kota: internet, mall, fasilitas cepat dan serba ada, dst. Apalah artinya jadi pejabat di kampung; fasilitas terbatas dan harus dipaksa kerja keras pula, tanpa insentif. Lebih baik nongkrong di kota dengan pangkat seadanya. Ini terjadi dimana-mana di luar Jawa dalam berbagai rupa modus. Sebagiannya mengisi kerinduan gaya hidup urban dengan mengambil setiap kesempatan perjalanan dinas. Program dan kegiatan pun sejalan dengan semangat ini. Pusat tidak merasa afdol kalau tidak mengundang daerah. Masih banyak distribusi urusan antara pusat dan daerah yang membuat pelaksanaan program harus “keroyokan”, semua pihak diundang. Apalagi pakai alasan partisipasi, lengkaplah sudah kebutuhan sumber daya pun demikian besar. Dalam berbagai bentuk pelaksanaan kewenangan demikian itu, Pusat tidak lagi regulator tetapi juga pelaksana. Ngapain bikin desentralisasi kalau regulator iya, pelaksana juga iya. Maka jadilah birokrat-birokrat ini tukang jalan-jalan. Sepanjang tahun barangkali hanya beberapa bulan saja dia untuk asistensi dan supevisi ke kampung. Sisanya hadiri undangan sana sini. Kapan ilmu itu diterapkan kalau semuanya berlomba-lomba cari kesempatan perjalanan dinas.

Padatnya agenda dan terbatasnya siklus anggaran (hanya setahun) membuat daerah tidak punya kesempatan untuk bertransisi, tetapi serta merta disuguhi tujuan dan target seabrek jangka pendek. Karena itu, banyak daerah kehilangan arah. Tidak jelas mau kemana.

Situasi ini menciptakan banyak bolong, titik gelap yang tentu menjadi ajang transaksi paling menjanjikan untuk korupsi. Legislasi ditransaksikan, manajemen, hingga alokasi sumber daya pun dibajak lewat kutipan gelap disana sini. Pada setiap situasi abu-abu, pemain selalu ada. Disana korupsi merajalela yang merupakan habitus kekuasaan terutama manakala dia tidak disertai dengan pengaturan yang jelas, manajemen yang bobrok dan alokasi sumber daya tanpa tata kelola.

Target paling mungkin dan utama adalah proses menentukan prioritas perundang-undangan. Seperti studi Daniel Dhakidae, setiap instansi punya daftar. DPR juga punya. Karena itu jalan tengahnya adalah mengambil prioritas. Disini negosiasi berlangsung. Pertimbangan ekonomi, politik, sosial-budaya, dan kapasitas administrasi memang ada, tetapi bisa dibuat akrobatik kalau negosiasi itu menguntungkan. Karena itu, banyak aturan yang seharusnya tidak penting, sekonyong-konyong penting. Sementara yang penting justru tidak ditempatkan penting.

Denpasar, 21 November 2018

Putusan Kasus Lingkungan

Banyak pelaku perusakan lingkungan, terutama kebakaran hutan dan lahan 2015 sudah dihukum. Triliunan rupiah ditetapkan hakim sebagai vonis baik sebagai ganjaran maupun tindakan untuk pemulihan lingkungan. Tetapi belum ada perusahaan yang membayar sesuai putusan tersebut. Singkat cerita, putusan-putusan itu hebat di kertas tetapi ompong dalam tindakan.

Apa penyebabnya?

Banyak analisis yang fokus pada persoalan penegakan hukum. LeIP (2018) menelusuri sebab tidak kunjung dieksekusinya putusan-putusan tersebut. Beberapa di antaranya adalah menyangkut kondisi lapangan sudah berubah, tidak ada yang mengawal putusan dan jangka waktunya, nilai kerugian dalam putusan berbeda dengan valuasi, tidak ada jawaban yang pasti bagaimana mengeksekusi putusan, tidak ada hukum acara perdata untuk kasus-kasus lingkungan hidup, PN dan aparat penegak hukum setempat tidak serius melakukan eksekusi, belum jelas skenario penerapan untuk putusan melakukan tindakan tertentu, dan seterusnya. Semua analisis ini nampaknya mengarah pada prosedur judisial penegakan hukum.

Saya tidak mencari tahu lebih jauh hasil penelusuran LeIP, tetapi mengajukan tesis dari aspek lain, yakni terdakwa pra-kasus. Mengapa para terdakwa ini tidak perduli dengan pencegahan dini, padahal putusan pengadilan adalah soal reputasi yang super penting untuk kelanjutan investasi.

Sebagaimana dapat ditelusuri dari domisili hukum perusahaan-perusahaan yang terjerat kasus karhuta, dampak kasus-kasus ini berada di luar horizon sosial pelaku. Sebagian besar investor kebun maupun kehutanan yang terlibat dalam mata rantai kejahatan kerusakan hutan dan gambut adalah orang-orang kota, jauh dari jakarta, bahkan dari Malaysia. Mereka bukan orang setempat yang terimbas langsung masalah. Kerusakan hutan dan akibatnya, tidak mereka alami sendiri karena semuanya itu not in my backyard. Isu tanggung jawab sosial sama sekali tidak terinternalisasi dalam semangat investasi perusahaan-perusahaan itu. Lebih dari itu, hukuman sosial tidak mereka terima secara langsung baik berupa bully atau dicemooh sepanjang waktu karena mereka berjarak dari dampak.

Coba bayangkan skenario lain. Perusahaan dimaksud berdomisili di lokasi kebakaran. Semua operasinya disana dan terimbas langsung dengan kebakaran. Saya menduga usahanya akan lebih keras dikerahkan untuk mencegah kebakaran. Sebab kalau kebakaran terjadi, dampak yang dia terima tidak hanya fisik tetapi berbenturan dengan warga yang mengamuk karena kesal dengan asap.

Anomali Hukum: Dari Nenek Minah Hingga Nenek Alma

Kasus Nenek Minah di Ajibarang, Banyumas, mbah Klijo di Sleman Yogyakarta, Kholil dan Basar di Kediri Jawa Timur, Manisih sekeluarga di Batang Jawa Tengah, Aspuri di Serang Banten, Aal di Palu Sulteng, dan Nenek Alma di Cangkring Jember, sungguh suatu kejanggalan hukum yang serius dan bisa disebut menodai tidak hanya nurani tetapi juga akal sehat.

November 2009, Nenek Minah (55) dituduh mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA). Buah kakao itu dia petik untuk bibit dan hanya diletakkan di bawah pohon. Meski sudah meminta maaf pada mandor RSA yang mendapatinya dan mengakui perbuatan tersebut, Minah tetap dihukum masa percobaan 1 bulan 15 hari penjara.

Pada Desember 2009, Mbah Klijo (73) yang sudah rabun dan sedikit pincang diserahkan warga ke kepolisian Sleman setelah tertangkap tengah mencuri setandan pisang biji yang masih mentah seharga sekitar Rp 20 ribu dari sawah milik tetangga, Sulistyo. Saksi mata tidak memberi maaf apapun dan memandang Klijo sebagai residivis karena sebelumnya, tahun 2004 pernah mencuri ayam tetangganya.

Masih pada November 2009, Kholil (51) dan Basar (40) di Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kediri didakwa mencuri 1 buah semangka dari kebun milik Darwati dan terancam hukuman lima tahun penjara. Darwati enggan berdamai dan melanjutkan kasus itu ke pengadilan.

Akhir 2009 Manisih (39), 2 anaknya yang masih remaja serta seorang sepupunya dituduh mencuri 3 buah randu (kapuk) seharga Rp. 12.000 dari perkebunan milik PT Segayung di Desa Sembojo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Meski mereka mengaku hanya memungut buah sisa panen, tidak ada maaf diberikan. Keempatnya dituntut 1 tahun penjara dengan 4 bulan masa percobaan.

Pada Februari 2010, Aspuri (19) buruh tani di Desa Bendung Kota Serang ditahan selama tiga bulan atas perbuatannya memungut sebuah kaus lusuh di pagar rumah tetangganya. Tetangga tanpa ampun melaporkan Aspuri yang segera direspons kepolisian tanpa repot-repot menahan Aspuri. Kaus yang dipakai buat pel itu mengancam Aspuri dengan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun (Kompas, Rabu, 10 Februari 2010).

Pada 2012, Aal (15) pelajar SMK 3, Palu, Sulawesi Tengah, duduk sebagai pesakitan di pengdilan karena dituduh mencuri sandal jepit merek eiger milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulteng. Dia diancam hukuman kurungan maksimal lima tahun penjara. Meski hakim memutuskan bersalah, Aal dikembalikan pada orang tuanya.

Pada Maret 2018, Nenek Alma (65) warga Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dilaporkan ke kepolisian sektor setempat. Nenek tersebut dituding mencuri tiga buah pepaya milik Bawon, tetangganya. Sang nenek itu mengakui perbuatannya. Dia mencuri pepaya untuk dimasak demi menyambung hidup karena tidak ada lagi stok makanan tersisa. Ketika dimediasi Polisi pelapor memaafkan Nenek Alma, dengan syarat si nenek berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Kasus-kasus ini meski wilayahnya berbeda tapi karakternya sama, yakni hukum menjadi begitu mudah diterapkan pada orang kecil. Perkembangan hukum pidana sebetulnya telah menampung konsep sosial; damai, tetapi hanya untuk perkara ringan yang nilainya di bawah 2.5juta Rupiah. Namun peran polisi pun hanya mendekati robot hukum, yang pasif menunggu perintah; tidak aktif menjadi bagian dari sistem keadilan. Ketika tidak ada damai, kasus tetap berlanjut yang berujung pada sanksi. Yang berikutnya, toleransi sosial demikian retak dan lusuh, sedekil potongan kain yang diambil Aspuri, hingga hampir tidak ada lagi belas kasihan. Dimana letak tenggang rasa dan berbela rasa yang konon menjadi ciri manusia Indonesia, dan terus menerus diklaim sebagai karakter budaya bangsa di hampir setiap suku.

Watak Hukum

Yang dimaksud dengan hukum disini tidak hanya pasal-pasal hukum tetapi juga institusi yang menegakkannya, dari polisi, jaksa hingga hakim. Begitu banyak pertanyaan mengganjal, ada apa dengan hukum di negeri ini ? Mengapa orang kecil begitu mudah dijerat pasal-pasal hukum sementara koruptor kelas kakap justru menikmati kemewahan dengan menggunakan berbagai cela hukum, baik selama proses pemeriksaan hingga di penjara. Untuk memeriksa si kaya pun begitu rumit. Tengok kasus penggondolan uang bank, dari bank Bali sampai Century. Seperti menegakan benang basah, tidak ada perkembangan signifikan yang mencerahkan dalam kasus-kasus kakap itu. Apa yang salah dan dimana letak kesalahannya sungguh merupakan pertanyaan pelik.

Karena itu, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini barangkali agak berputar-putar. Sebagaimana diperlihatkan dalam berbagai studi, akar persoalan ketimpangan penegakan hukum tidak hanya satu. Sebagai upaya awal menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ada baiknya kita kembali ke konsep-konsep utama hukum yang sering menjadi pegangan teguh para pekerja hukum, entah hakim, jaksa, polisi selaku penyidik hingga pengacara.

Salah satu konsep utama hukum adalah hukum harus netral dan tidak memihak. Dengan konsep ini, para Sarjana Hukum tidak belajar mengenai siapa yang menjadi tersangka maupun terdakwa. Tetapi, mereka hanya diajari mengenai apa saja unsur perbuatan melawan hukum dari suatu tindakan. Dalam kasus-kasus di atas, jika jaksa berhasil membuktikan unsur-unsur tersebut maka hampir pasti, hakim akan  menjatuhkan hukuman, bisa sesuai tuntutan jaksa, bisa lebih atau kurang. Inilah yang disebut dengan formalisme ajudikasi, dimana proses peradilan memeriksa tersangka semata-mata dengan mengacu pada bukti-bukti formal (Leiter, 1999). Karena itu, penalaran yang dibutuhkan adalah yang mengacu pada fakta yang obyektif, aturan yang tidak ambigu dan logis (Burton, 1995).

Dalam kaca mata formalisme, hukum tidak pandang buluh, tidak pilih kasih. Jika terbukti secara formal, semua orang dibabat, tidak perduli status sosialnya, kelompok, suku atau pemilahan-pemilahan sosial lainnya yang membingkai identitas rupa macam orang.

Namun apa jadinya jika orang tersebut adalah Minah, Klijo, Manisih, Aspuri ? Apakah masih layak doktrin formalisme bahwa hukum harus netral dan tidak pandang buluh diterapkan untuk mereka-mereka ini ?

Formalisme telah menjadi darah daging atau ideologi yang membuat korps aparat hukum (hakim, jaksa dan polisi) merasa tindakan mereka telah benar menurut hukum. Disitulah letak kekuatan sekaligus bahaya klaim kebenaran formal.

Bilamana klaim tersebut diwujudnyatakan secara konsisten maka kita boleh jadi akan menyaksikan hari-hari ini penjara penuh dengan politisi, pejabat teras, pengusaha kakap akibat korupsi, suap, dan tindakan kejahatan kerah putih lainnya atau bahkan kejahatan kasar yang melibatkan mereka. Barangkali publik juga merayakan uang negara yang kembali utuh jika denda terhadap pelaku-pelaku ini sejalan dengan kerugian yang dikeruk dari berbagai jenis anggaran yang mereka hisap. Hasil jarahan mereka itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik, tanpa harus memaksa negeri ini lelah berutang ke lembaga-lembaga keuangan internasional.

Namun, kita menyaksikan fakta sebaliknya. Meskipun makin sering kita menyaksikan Bupati, Gubernur, anggota DPR, pengusaha rekanan, dan pejabat teras lainnya lalu lalang dengan baju kuning di KPK, lebih banyak lagi yang tidak terungkap. Sebagiannya menggunakan celah hukum untuk menyelamatkan diri, bahkan dengan drama opera sabun paling menggelikan seperti kasus Setnov. Lalu bagaimana menimbang watak hukum seperti ini?

Pertama, kritik terhadap formalisme barangkali perlu meminjam kaum Marxis bahwa jika hukumnya sendiri sudah tidak adil, misalnya hanya menguntungkan kelompok sosial tertentu, maka aparat penegak hukum akan menjadi alat penegak hukum yang tidak adil. Dia akan menjadi bagian dari sistem yang mendukung diskriminasi dan perampasan hak orang. Pola ini sudah kerap terjadi pada regim ORBA, lewat pembelengguan kebebasan, rekayasa bukti hukum hingga perampasan hak yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam banyak kasus pola-pola tersebut masih terus dipraktekan hingga kini.

Kedua, kritik kaum criticial legal studies. Menurut kelompok ini, hukum yang hanya memperhatikan aspek formal tekstual, tidak memperhatikan aspek-aspek sosial seperti kemiskinan, pendidikan dan nilai yang barangkali berada di balik suatu tindakan. Karena itu, siapa yang bisa membela diri dengan muslihat memanipulasi bukti formal, boleh jadi lepas dari jeratan hukum. Sebaliknya, kejujuran menjadi karpet merah ke penjara. Segera terlihat dalam kasus Minah, keluguan dan kejujuran nenek Minah mempermudah aparat hukum untuk menerapkan hukumnya. Alasan sosiologis bahwa tindakan tersebut bukan mencuri justru menjadi alasan jelas bagi hukum, bahwa perbuatan tersebut memang memenuhi unsur-unsur pencurian.

Ketiga, kembali menggunakan serangan kaum Marxis, paling berbahaya adalah jika formalisme dipakai aparat hukum untuk membenarkan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Dengan mengacu pada standar yang baku, aparat hukum dengan mudah mengklaim bahwa segala sesuatu telah sesuai dengan prosedur, alias tidak ada yang salah.

Integritas Hukum

Tidak mudah mengubah kaca mata hukum yang semata-mata formalistik. Sudah banyak usulan untuk memperbaiki lensa cara pandang pembentukan hingga praktek hukum. Almarhum Prof. Dr Satjipto Rahardjo, seorang begawan besar sosiologi hukum menganjurkan hukum progresif yang mendorong aparat hukum untuk keluar dari formalisme demi mencari kebenaran hakiki, bila perlu berkaca pada nurani. Usulan ini barangkali tepat untuk aparat dan lembaga dengan moralitas yang bening. Pada kenyataannya kita sulit menemukan itu. Usulan Prof Tjip pun masih menabrak batu karang.

Formalisme adalah pendekatan yang sangat kokoh dan tertutup dalam ajudikasi. Sangat sulit untuk mengubahnya menjadi lebih cair dan terbuka. Sedemikian dalam cengkramannya melalui pendidikan hukum yang mengubah dan mengambilalih konsep berpikir para sarjana. Karena itu, barangkali perlu memikirkan teori hukum yang mengajukan tesis tambahan, tidak langsung asimetris dengan aspek-aspek dasar formalisme tapi menambah aspek-aspek tersebut agar lebih kaya.

Gagasan Dworkin untuk memikirkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam proses adjudikasi secara serius patut menjadi pertimbangan. Hakim dalam kasus-kasus keras seperti yang diungkapkan di atas perlu menghadirkan pandangan non-formalistik.  Kasus-kasus keras adalah kasus yang menantang logika norma dan moralitas sekaligus. Pedebatan antara keduanya bersaing ketat, tetapi pada akhirnya putusan tersebut haruslah mematuhi prinsip-prinsip moral hukum, yakni integritas. Yang dimaksud Dworkin adalah dalam hukum juga memiliki nilai yang menerangi pasal-pasal hukum dan hal itu dikaitkan secara konsisten dengan situasi umum yang dihadapi hukum. Situasi umum yang kita hadapi adalah kepastian dan kemanfaatan hukum tidak berimbang dalam menghadapi kasus orang kaya dan miskin. Kepastian hukum demikian lunak dalam proses pidana yang melibatkan orang kaya. Misalnya, beberapa kasus tabrakan yang menyebabkan mati, cukup diselesaikan dengan denda. Dalam situasi demikian, neraca hukum timpang yang menguntungkan orang kaya. Garis parameter keadilan kabur. Karena itu, untuk menolong hukum agar kembali berintegritas, seharusnya dalam kasus-kasus keras yang menimpa orang miskin, hukum harus menunjukan keadilan yang berimbang. Adil bagi orang miskin. Disitulah integritasnya ! Demikianlah, suatu kasus keras tidak semata-mata dilihat dari unsur pembuktian, tetapi juga prinsip moral di belakangnya. Apakah bermoral suatu putusan jika orang miskin dihukum karena mengambil kain lusuh, sementara koruptor kakap dibebaskan?

Salah satunya terobosan dalam kasus-kasus keras seperti ini adalah menambah unsur bukti dalam proses hukum. Selain bukti formal, perlu diketengahkan gagasan mengenai bukti non-formal. Bukti non-formal adalah pertimbangan sosial atas suatu kasus, misalnya kemiskinan, nilai sosial, ekonomi, dan seterusnya. Selama ini, aspek non-formal umumnya hanya terdapat dalam keyakinan hakim dan  tidak menjadi bagian penting dalam pertimbangan putusan. Kalaupun ada, pada akhirnya tetaplah pertimbangan formal yang diutamakan. Jika non-formal menjadi bagian integral dalam proses hukum maka hakim bisa saja meminta  polisi menambahkan informasi profil sosial pelaku dan status ekonominya. Penyelesaiannya bukan hanya terbatas pada damai atau penjara tapi bisa memfungsikan proses penyelesaian secara sosial, bahkan secara progresif menggunakan moralitas sosial untuk menguatkan dalil hukum, seperti cerita fiksi fenomenal Florello LaGuardia. Meski LaGuardia hanya fairy tale, cara demikian itu bukan tidak mungkin. Hukum sendiri membuka ruang untuk membangun konstruksi berpikir baru yang menendang ke samping konservatisme formal. Terobosan dan inovasi dalam hukum sangatlah mungkin diambail dari perkembangan kenyataan sosial. Kita menyaksikan banyak hukum yang sekonyong-konyong hadir tanpa fondasi yang memadai dalam hukum. ITE, misalnya, benar-benar merupakan sesuatu yang baru dalam konsep hukum.

Pada akhirnya, usulan-usulan pembaruan tidak boleh berhenti sebagaimana perubahan tidak pernah berakhir. Karena itu, masalah-masalah hukum harusnya menjadi tantangan untuk mengkonstruksikan kembali format hukum yang lebih mampu menjawab persoalan sosial, tidak berhenti pada prosedur formal yang kaku dan diam.

Empati Sosial dan Hukum

Sejalan dengan upaya menggelorakan debat gagasan hukum, beberapa kasus di atas menunjukan makin menyempitnya rumah tangga mufakat. Empati demikian kerdil, sehingga orang memilih menghukum ketimpangan ekonomi dengan proses hukum, daripada memberinya nasi. Gejala ini dapat disebut sebagai erosi pada tenggang rasa, sebuah nilai yang konon merupakan pilar paling penting dan sangat kuat dalam masyarakat kita.

Menguatnya jala hukum dan menyempitnya arena kesepakatan sosial bukan gejala yang diharapkan dalam situasi hukum kita yang sulit diandalkan. Hukum bukanlah instrumen yang sungguh-sungguh bisa diandalkan saat ini. Persoalan utamanya, ketika hukum tidak memberikan solusi atau bahkan buntu, seperti yang kerap terjadi, orang akan segera mudah terprovokasi untuk main hakim sendiri. Pada titik itu, bukan ketertiban hukum yang berlangsung tetapi justru kisruh dan kekacauan. Maling ayam dan sandal jepit pun akan berujung lenyapnya nyawa.

Karena itu, momen ini penting untuk membuat para tokoh yang memiliki peran sosial sentral, baik tokoh agama, pendidik, tokoh masyarakat, menyerukan kembali pentingnya tenggang rasa. Sedekah sosial perlu dihadirkan dalam bentuk bela rasa untuk merangkul yang melarat. Institusi-institusi sosial perlu memiliki kesadaran bersama mengenai hal ini. Barangkali pada topik-topik seperti ini kita bisa menyisihkan perbedaan yang berorientasi politis dan menggelar tikar dialog untuk kemanusiaan. Karena tanpa topangan energi sosial, hukum tidak akan berjalan. Energi sosial memampukan hukum untuk berdiri dan menjangkau semua orang setara. Hanya di atas semangat sosial yang kuat dengan solidaritas, hukum dapat menemukan rumahnya.

Om Pote

Beliau seorang pedagang lokal. Buka kios di sebelah utara komplek Seminari Kisol. Kami tidak tahu persis sejak tahun berapa dia memulai bisnis kios. Tetapi patut diakui, meskipun mungkin tidak belajar manajemen, beliau adalah pelaku bisnis handal yang memperhitungkan dengan tepat pertimbangan ekonomi dalam menentukan lokasi kios. Semua ahli manajemen bisnis paham sepenuhnya bahwa lokasi bisnis ditentukan oleh keunikan alamiah, keunggulan geografis, dan nilai tambah. Om Pote barangkali memikirkan dua yang terakhir: geografis dan nilai tambah. Secara geografis, Om Pote memilih lokasi dekat jalan utama yang menghubungkan Kota Kabupaten Ruteng dan Kota Kecamatan terdekat, Kota Borong dengan kampung-kampung terjauh Manggarai Timur (ketika itu Manggarai belum dibelah tiga). Kios itu juga hanya sepelempar batu dari asrama anak-anak seminari yang sedang dalam usia doyan belanja. Tidak besar memang, jauh dari anggaran sosialita SMA jaman now. Tapi dalam radar Om Pote, ini pula yang memenuhi kriteria terakhir: kios itu memberikan nilai tambah bagi seminaris seperti saya kala itu. Bagian ini yang akan diungkapkan dalam tutur berikut ini.

Baiklah…cerita berikut ini dimulai dari hobi kami menghabiskan waktu sore. Daripada ti’i jerawat dan melamun kreatif sejauh-jauhnya, lebih baik jalan-jalan. Yang satu ini harus kuras kantong, dimana lagi kalau bukan berlabuh di kios hampir serba ada punya Om Pote. Saya lupa nama kios itu. Untuk mudahnya, masa itu kami menyebutnya Kios Om Pote, saja. Saya juga tidak pernah tahu nama lengkap Om Pote. Mungkin ada yang lebih ingat, silahkan tambahkan. Tentu kalau boleh, tidak hanya menukil nama tetapi juga cerita lain. Lebih seru. Lebih menguras tawa dan geli. [belakangan kraeng Firman de Morin, teman seangkatan di Kisol, menambahkan nama Om Pote: Yoseph Pote de Rozari].

Sore itu tebas rumput cukup melelahkan. Mandi, wangi, tetapi perut lapar. Masakan dapur sesumbar dengan wangi masakan para pastor. Godaannya mampir lewat di hidung. Aduhhh….bikin tambah lapar. Cek uang di dompet, ah ada sedikit. Ini sudah akhir bulan, sebentar lagi mungkin ada kiriman. Meski seringkali orang tua selalu menganggap anak kampung seperti saya tidak perlu uang. Tak apalah berharap sedikit. Amplop surat selalu dinanti. Selain sekilas berita dari kampung, biasanya di tengah-tengah lipatan surat diselipkan satu atau beberapa lembar untuk doyanan. Walau hanya untuk sebatang pisang goreng.

Kembali ke perut lapar. Bertiga kami kumpul di tempat makan. Tidak usah saya sebut dua orang ini, biarlah dosanya saya pikul. Soalnya, bisa bikin malu hati. Apalagi kalau saat ini keduanya sudah jadi pejabat. Kuatir saya digugat dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ad multorum exhaurienda peccata, biarlah saya tanggung dosa-dosanya. Siapa tahu ada pahalanya. Ha ha ha ha ha ha…Setelah hitung-hitung sebentar, sepertinya duit cukup buat beli biskuit, plus bisik-bisik rencana comrades in crime sore itu. Sembari jalan sore, santai menunggu datangnya jam belajar sore, kami lenggang kangkung ke Kios Om Pote.

Kejahatan kecil itu pun dimulai. Modusnya kira-kira begini. Saya berdiri di depan bersama rekan yang satu menutupi pandangan Om Pote. Beliau sudah cukup umur. Ditengahi kaca mata positif tebal, kami yakin sepenuhnya beliau tidak cukup awas menyapu satu ruangan kios-nya secara cermat. Sohib saya yang lain beraksi dengan tangkas, persis kode lama*. Rogo sana sini, pegang le lau. Dia telah cukup siap memakai celana agak longgar untuk menampung harta jarahan. Satu bungkus gula, satu biskuit, dan beberapa jajanan lain. Sekilas saya lihat, bagian depan celananya agak menonjol. Bahasa manggarainya, tombur. Sedikit pengorbanan untuk tujuan yang lebih besar: akan ada pesta sore itu. Tugasnya pun untuk sementara selesai. Sampai disitu kami cukup lega. Sekarang adalah urutan paling akhir dalam siklus kejahatan kecil itu. Bayar apa yang nampak diambil. Celakanya, kawan ini terlalu terburu-buru untuk segera menuntaskan babak akhir. Alhasil, tersandung. Dannnn, tanpa bisa dia cegah merosot lah tumpukan gula dan biskuit dalam celana. Gula tumpah kemana-mana. Jarahan lain juga terpencar kesana kemari.

Om Pote bergeming. “Itu apa?” Kami bertiga diam. Sudah bisa dibayangkan, kabar sore itu naik sampai ke Romo Perfek. Untuk diketahui, Romo yang satu ini juga kaca mata pantat botol. Dia adalah Hitler kecil pada masa itu. Acapkali kami merasa hukumannya tidak masuk akal.

Tunggu dan tunggu…ternyata kami berdua tidak dipanggil. Hanya dalang utama yang diminta menghadap. Entah apa yang terjadi. Saya tidak berani tanya.

Ingatan itu terus terngiang. Om Pote sudah berangkat menghadap Allah. Semoga Tuhan memberinya kemurahan hati. Untuk mengenangnya cerita ini dituturkan. Di tengah kemarahannya sore itu, dia telah menjadi seorang Bapak yang menyematkan satu nilai klasik bagi kami: Perintah Ketuju “Neka Tako”

*kode lama: kera yang sudah cukup senior sehingga mengepalai gerombolan kera